NTB Bolehkan Mudik Antarkabupaten Kota Pemudik. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menerbitkan Surat Edaran tentang mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dalam masa pandemi COVID-19 untuk tingkat lokal atau dalam daerah boleh dilakukan masyarakat setempat.

"Untuk kegiatan mudik lokal antar kabupaten atau kota di dalam wilayah NTB yang menggunakan moda transportasi darat dan laut atau angkutan penyeberangan diperbolehkan," kata Gubernur Zulkieflimansyah dalam surat edarannya yang diterima wartawan di Mataram, Selasa (4/5).

Baca Juga:

KA Jarak Jauh Hanya untuk Perjalanan Non-Mudik

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 550/05/KUM/Tahun 2021 itu, diatur untuk moda transportasi baik darat, laut atau angkutan penyeberangan yang melintasi dan melayani transportasi kabupaten dan kota dalam wilayah NTB diberlakukan pembatasan jumlah penumpang sebesar 70 persen dari total kapasitas.

Selain itu, dalam SE Gubernur NTB tersebut juga diatur pengetatan mobilitas pelaku perjalanan orang lintas provinsi atau lintas negara menjelang masa Lebaran yang dimulai 22 April sampai dengan 5 Mei 2021 dan pasca-peniadaan mudik yang dimulai dan berlaku 18 Mei sampai 24 Mei 2021.

Hal ini mengikuti surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadhan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi menegaskan, kegiatan mudik antar provinsi sesuai perintah Gubernur NTB dan kebijakan pemerintah pusat ditiadakan atau tidak boleh dilakukan. Kecuali, untuk mudik yang dilakukan antar kabupaten atau kota yang masih dalam provinsi yang sama.

"Kita ambil contoh seperti Surabaya ke Madura itu boleh karena masih dalam satu wilayah, demikian ketika masyarakat di Pulau Lombok ingin menyeberang ke Pulau Sumbawa itu boleh. Yang enggak boleh itu antar provinsi," tegas Gita.

Menurut Gita, meski mudik lokal dalam daerah boleh dilakukan, namun masyarakat diminta tidak boleh kendor menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini dilakukan untuk menjaga terjadinya penyebaran COVID-19.

"Tetap prokes yang paling utama," tegas Gita.

Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum memastikan seluruh armada baik darat dan laut di dalam wilayah NTB yang melayani pemudik akan menerapkan prokes secara ketat.

Penumpang kapal. (Foto: Antara)
Penumpang kapal. (Foto: Antara)

"Untuk mendukung mudik dalam daerah ini nanti ada pos-pos yang di bangun oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk melakukan pengetatan kepada pengendara yang tidak taat dengan prokes," ujarnya.

Menurut dia, pihaknya sudah mewanti-wanti kepada perusahaan atau pemilik transportasi untuk menerapkan prokes tersebut. Termasuk, mengingatkan karyawannya untuk tidak main-main dalam menerapkan prokes.

"Karena sebelum berangkat seluruh moda transportasi akan melalui pemeriksaan. Jadi enggak bisa jalan kalau prokesnya tidak dijalankan dengan baik," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Gibran Kecolongan, 542 Warga Berhasil Curi Start Mudik ke Solo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diotaki Dokter Abal-abal, Klinik Aborsi di Cempaka Putih Gugurkan 32 Ribu Janin
Indonesia
Diotaki Dokter Abal-abal, Klinik Aborsi di Cempaka Putih Gugurkan 32 Ribu Janin

Klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat, diketahui telah mengugurkan 32.760 janin sejak beroperasi dari tahun 2017 lalu.

Yasonna soal UU Kerja Sama Indonesia-Swedia: Ini Wujud Diplomasi Pertahanan
Indonesia
Yasonna soal UU Kerja Sama Indonesia-Swedia: Ini Wujud Diplomasi Pertahanan

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut kerja sama pertahanan yang dijalin dengan negara sahabat merupakan wujud diplomasi pertahanan Indonesia.

Update COVID-19 DKI Selasa (11/8): 26.662 Positif, 16.927 Orang Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Selasa (11/8): 26.662 Positif, 16.927 Orang Sembuh

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 8,4 persen

Bentrokan 2 Kelompok Massa di Klaten, Polisi Tetapkan 17 Tersangka
Indonesia
Bentrokan 2 Kelompok Massa di Klaten, Polisi Tetapkan 17 Tersangka

"Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan dan diperkuat adanya keterangan saksi serta barang bukti," kata Ardiansyah

Survei MarkPlus: Kepuasan Masyarakat Terhadap Polri Meningkat
Indonesia
Survei MarkPlus: Kepuasan Masyarakat Terhadap Polri Meningkat

Deputy Chairman MarkPlus, Taufik membeberkan, pada aspek layanan, penilaian pelayanan secara umum mendapat nilai 4,80 yang berarti baik.

Listyo Sigit Bakal Wujudkan Potret Polri yang Tegas dan Humanis
Indonesia
Listyo Sigit Bakal Wujudkan Potret Polri yang Tegas dan Humanis

Sebab, keselamatan rakyat merupakah hukum tertinggi

Brimob Evakuasi Korban hingga Lakukan Pembersihan ke Lokasi Bencana NTT
Indonesia
Brimob Evakuasi Korban hingga Lakukan Pembersihan ke Lokasi Bencana NTT

Polri mengerahkan Kapal Barata-8004 untuk mengangkut bantuan kebutuhan pokok dan dapur lapangan guna membantu warga korban bencana alam di NTT.

DPRD DKI Usul Apartemen Belum Laku Tampung Pasien COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Usul Apartemen Belum Laku Tampung Pasien COVID-19

"Saya kira dengan sukarela harusnya menyerahkan atau meminjamkan apartemen itu untuk kepentingan perawatan yang terkena Covid di Jakarta," ujar Taufik

Dua Nama Paling 'Terdepan' Gantikan Jenderal Idham Azis Versi Analis Intelijen UI
Indonesia
Dua Nama Paling 'Terdepan' Gantikan Jenderal Idham Azis Versi Analis Intelijen UI

Permasalahan kubu-kubu yang ada di dalam internal Polri harus di kesampingkan

PSBB Total di DKI, Warga Jakarta Dilarang Keras Kumpul Lebih dari 5 Orang
Indonesia
PSBB Total di DKI, Warga Jakarta Dilarang Keras Kumpul Lebih dari 5 Orang

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta akan diberlakukan lagi pada 14 September 2020 dengan sejumlah persyaratan.