November, Arab Saudi Buka Umrah Bagi Jemaah Negara Tertentu Kabah. (Foto: Twitter @HaramainInfo).

MerahPutih.com - Pemerintah Arab Saudi akan membuka layanan ibadah umrah untuk berbagai negara yang akan diseleksi otoritas setempat dengan syarat aman dari COVID-19 pada November mendatang.

Dilansir Kantor Berita SPA dan Antara, Arab Saudi baru mengizinkan jamaah dalam negeri untuk melakukan ibadah umrah mulai 4 Oktober 2020, dan 1 November 2020 bagi jamaah dari luar negeri setelah sejak Maret 2020 ditutup akibat wabah COVID-19.

Pembukaan kembali layanan umrah berarti memungkinkan hingga 6.000 warga negara dan penduduk di Arab Saudi menjalankan umrah tiap harinya. Pada tahap ini, hanya sebanyak 30 persen dari kapasitas normal 20.000 jamaah yang diizinkan melaksanakan ibadah umrah per hari.

Baca Juga:

Pidato Lengkap Jokowi di Sidang PBB Untuk Pertama Kalinya

Kapasitas umrah harian baru akan ditingkatkan menjadi 75 persen setelah dua pekan, pada 18 Oktober 2020, dan di awal November nanti, akan mengizinkan jamaah umrah dari sejumlah negara khusus yang dianggap aman, dengan kapasitas 100 persen hingga berakhirnya pandemi.

Haramain
The General President of Haramain and Imaam of Masjid Al Haram Sheikh Abdul Rahman Sudais. (Foto: Twitter @haramaininfo)

Bagi Arab Saudi, layanan haji dan umrah mendatangkan pendapatan bagi Arab Saudi hingga sebesar 12 miliar dolar AS (setara Rp177 triliun) per tahun. Setiap tahunya, paling tidak 3 juta jemaah datang ke Arab Saudi dan Indonesia mengirimkan hampir 800 ribu jemaah setiap tahunnya.

Baca Juga:

Di Sidang PBB, Amerika Langsung Serang Tiongkok

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
718 Ribu Anak Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Pertama
Indonesia
718 Ribu Anak Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Pertama

Sebanyak 718 ribu anak rentang usia 12-17 tahun telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama.

RUU KUP Beri Kewenangan Mitra Tagih Pengemplang Pajak di Luar Negeri
Indonesia
RUU KUP Beri Kewenangan Mitra Tagih Pengemplang Pajak di Luar Negeri

Usulan dalam RUU KUP melalui Pasal baru 20A nantinya akan memberi kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaksanakan bantuan penagihan kepada negara mitra.

49 Ribu Pemudik Balik ke Jakarta, 276 Dinyatakan Reaktif COVID-19
Indonesia
49 Ribu Pemudik Balik ke Jakarta, 276 Dinyatakan Reaktif COVID-19

Polda Metro Jaya, mencatat telah melakukan tes atau pemeriksaan swab antigen terhadap 49.424 pemudik. Hasilnya, 276 orang dinyatakan reaktif COVID-19.

Politisi Dukung Pembatalan Dana Hibah Rp9 Miliar Bagi Museum SBY
Indonesia
Politisi Dukung Pembatalan Dana Hibah Rp9 Miliar Bagi Museum SBY

Rakyat Pacitan lebih butuh banyak perhatian langsung. Sebab Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pacitan masih rendah, yakni 68,39.

KBRI Kuala Lumpur Selesaikan Kasus Tunggakan Gaji Buruh Migran Rp2,9 Miliar
Indonesia
KBRI Kuala Lumpur Selesaikan Kasus Tunggakan Gaji Buruh Migran Rp2,9 Miliar

Sementara pada 2020 KBRI telah menyelesaikan 69 kasus pemenuhan hak gaji sebesar RM 645.081 atau senilai Rp 2,2 miliar.

AMSI Jatim Gandeng Google Cek Fakta Hoaks Debat Publik Pilkada Surabaya 2020
Indonesia
AMSI Jatim Gandeng Google Cek Fakta Hoaks Debat Publik Pilkada Surabaya 2020

Cek fakta pada debat Pilwali Surabaya 2020 ini digawangi jurnalis-jurnalis dari berbagai media

Protes Indonesia dan Dunia Islam Pada Prancis
Dunia
Protes Indonesia dan Dunia Islam Pada Prancis

Pemerintah Indonesia keberatan terhadap pernyataan Presiden Macron yang mengindikasikan ada kaitan antara agama dan tindakan terorisme

KPK Kukuhkan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik, Novel Baswedan: Mengapa Dilakukan Hari Ini?
Indonesia
KPK Kukuhkan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik, Novel Baswedan: Mengapa Dilakukan Hari Ini?

Ini justru membuat risiko tindakan dan pekerjaan penyelidik dan penyidik KPK pada jangka waktu tersebut akan bisa dianggap tidak sah

UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi
Indonesia
UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi

Karena yang diubah hanya pada kesalahan ketik saja, bukan pada subtansi undang-undang

Survei Charta Politika: 64,4 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Survei Charta Politika: 64,4 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Charta Politika Indonesia menyelenggarakan survei nasional evaluasi kebijakan peta politik masa pandemi