Novel Sebut Korupsi Bansos Rp100 Triliun, KSP: Pernyataan Itu Tidak Produktif Novel Baswedan. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Kantor Staf Presiden menyebut pernyataan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan soal korupsi bantuan sosial atau bansos senilai Rp100 triliun cenderung spekulatif dan mengundang kontroversi.

"Kalau memang ada dugaan korupsi, silakan diusut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya penegakan hukum, pernyataan seperti itu sama sekali tidak produktif," ujar Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekonomi Nasional (Monev PEN) Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/5).

Baca Juga

Soal TWK Pegawai KPK, Jokowi Bisa Ambil Solusi Tanpa Melanggar Hukum

Novel tak menjelaskan apakah asal angka Rp100 triliun yang dimaksud Novel itu merupakan dugaan korupsi atau nilai proyek bansos-nya. Menurut Edy, kalau yang dimaksud adalah nilai dugaan korupsi, maka sulit diterima akal sehat, begitu pun jika yang dimaksud adalah nilai proyek atau program bansos.

Dia mengatakan dari total anggaran PEN 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun, alokasi untuk klaster Perlindungan Sosial adalah Rp234,3 triliun. Adapun bansos yang merupakan bagian dari klaster Perlindungan Sosial tidak bernilai Rp100 triliun.

“Jadi proyek apa yang dimaksud?” tanya Edy.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP itu pun menilai Novel sebagai bagian dari institusi pemberantasan korupsi sebaiknya menghindari pernyataan-pernyataan yang cenderung spekulatif dan mengundang kontroversi seperti itu. Terlebih, menurutnya, masih ada dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani penegak hukum, termasuk pungutan liar (pungli) bansos.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (kiri) didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (kanan) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (kiri) didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (kanan) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

“Itu yang kami sangat sayangkan. Padahal Presiden sudah berkali-kali memberi peringatan agar tidak korupsi. Kita serahkan sepenuhnya kasus tersebut pada penegak hukum," tutur Edy.

Edy memastikan, Pemerintah berkomitmen untuk menutup berbagai celah yang mungkin bisa digunakan untuk korupsi. Salah satu wujud paling nyata adalah arahan Presiden agar pada tahun 2021 pemberian bansos dalam bentuk barang diminimalkan.

Saat ini pemerintah mendorong semakin banyak pemberian bantuan secara non-tunai, transfer via rekening, atau langsung kepada penerima melalui kantor pos.

Baca Juga

Respons Pimpinan KPK Atas Laporan Novel Baswedan Cs ke Dewas

Hal itu menurutnya, bisa dilihat dalam skema PEN 2021. Dari total anggaran klaster Perlindungan Sosial sebesar Rp150,28 triliun, kata dia, hanya Rp2,45 triliun yang dialokasikan dalam bentuk barang, yaitu bantuan beras.

"Lainnya disalurkan melalui non-tunai, transfer atau melalui kantor pos langsung kepada penerima manfaat," ucapEdy.

Selain itu, pemerintah juga melakukan monitoring yang ketat untuk meminimalkan potensi korupsi. Kantor Staf Presiden sendiri telah membentuk Tim Monev PEN yang bekerja sejak 2020. Berdasarkan hasil monitoring, program penyaluran bansos telah berjalan lancar, namun masih membutuhkan sejumlah perbaikan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Bekas Walkot Tanjungbalai Terkait Kasus Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Periksa Bekas Walkot Tanjungbalai Terkait Kasus Azis Syamsuddin

Kasus penanganan perkara di Lampung Tengah yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Posisi Pole 1 Mandalika Lepas, Kans Rea Pertahankan Gelar Nyaris Mustahil
Olahraga
Posisi Pole 1 Mandalika Lepas, Kans Rea Pertahankan Gelar Nyaris Mustahil

Pemuncak klasemen sementara World Superbike Toprak Razgatlioglu berhasil mengunci posisi pole 1 balapan Mandalika.

Kinerja Jokowi-Ma'ruf Dinilai Turun, KSP Sebut Dampak Perang Rusia-Ukraina
Indonesia
Kinerja Jokowi-Ma'ruf Dinilai Turun, KSP Sebut Dampak Perang Rusia-Ukraina

Di tengah berbagai risiko global yang muncul, perekonomian Indonesia mampu melanjutkan tren perbaikan yang konsisten.

BUMN Terbelit Banyak Masalah, Politikus PDIP Kritik Jargon AKHLAK
Indonesia
BUMN Terbelit Banyak Masalah, Politikus PDIP Kritik Jargon AKHLAK

"Dari sisi konsep atau di atas kertas tagline AKHLAK sangat bagus. Dan cukup relevan," kata Darmadi kepada wartawan, Minggu, (7/11).

Pasar Minyak Dunia Tidak Siap Hadapi Guncangan Pasokan
Indonesia
Pasar Minyak Dunia Tidak Siap Hadapi Guncangan Pasokan

Commonwealth Bank memperkirakan Brent akan mencapai rata-rata USD 110 pada kuartal kedua dan ketiga tahun ini.

Menlu Sebut Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan Merupakan Kewajiban Kemanusiaan
Indonesia
Menlu Sebut Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan Merupakan Kewajiban Kemanusiaan

“Bantuan membawa wakil negara asing dalam misi evakuasi bukan pertama kali dilakukan. Ini merupakan kewajiban kemanusiaan yang harus dilakukan,” kata Retno.

Pameran Foto 44 Tahun Perjalanan FX Rudy Mengabdi, Gibran Kenang Jokowi Naik Esemka
Indonesia
Pameran Foto 44 Tahun Perjalanan FX Rudy Mengabdi, Gibran Kenang Jokowi Naik Esemka

FX Hadi Rudyatmo mengaku pameran foto tersebut merupakan inisiatif dari anak-anak muda yang ada di PDIP

PPKM Diperpanjang, Jam Buka Mal di Jabodetabek Sampai Pukul 22.00
Indonesia
PPKM Diperpanjang, Jam Buka Mal di Jabodetabek Sampai Pukul 22.00

Pemerintah memperpanjang jam operasional mal, pusat perbelanjaan, dan pusat perdagangan di Provinsi DKI Jakarta hingga pukul 22.00 WIB, setelah sebelumnya hingga pukul 21.00 WIB pada PPKM Level Dua.

Jemaah Haji Diminta Waspada Cuaca Ekstrem di Arab Saudi
Indonesia
Jemaah Haji Diminta Waspada Cuaca Ekstrem di Arab Saudi

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Ahmad Abdullah, meminta jemaah haji mewaspadai cuaca ektrim yang akan melanda Arab Saudi.

Semua Fraksi di DPR Diklaim Setujui RUU KIA
Indonesia
Semua Fraksi di DPR Diklaim Setujui RUU KIA

setelah disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, yang akan dilakukan DPR yakni menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah untuk segera dibahas.