Novel Khawatir Sikap Dewas Bikin Firli Cs Semakin Berani Lakukan Pelanggaran Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyesalkan putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang tidak melanjutkan pengaduan terhadap Firli Bahuri Cs ke persidangan etik.

Novel yang disebut tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini khawatir putusan Dewas tersebut justru membuat Filri Cs semakin bertindak sewenang-wenang.

Baca Juga

Alasan Dewas Tak Lanjutkan Sidang Etik Firli Cs Dinilai Mengada-ada

"Saya khawatir kalau sikap Dewas seperti ini justru membuat pimpinan KPK semakin berani untuk membuat pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Ya karena Dewasnya begitu berpihak," kata Novel dalam jumpa pers daring, Sabtu (24/7).

Padahal, kata Novel, Dewas memiliki kewenangan besar menangani dugaan pelanggaran etik pimpinan ataupun pegawai KPK. Sebab, Dewas berlaku sebagai pemeriksa, penuntut sekaligus hakim.

"Jadi penentunya di mereka semua. Ketika tidak ada jalan lagi di sana, ya tidak ada yang bisa dilalukan lagi. Itu memang jadi problem yang serius," ujar Novel.

Diketahui Dewas menyatakan Pimpinan KPK tidak cukup bukti melanggar etik terkait polemik TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dewas menilai tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK dalam pelaksanaan TWK tidak terbukti.

"Dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewan Pengawas tidaklah cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean dalam jumpa pers, Jumat (23/7).

Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Adapun tujuh laporan yang disampaikan oleh pegawai, yakni pertama dugaan penyelundupan pasal TWK di akhir pembahasan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang alih status pegawai KPK oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Dewas menyebut penyusunan perkom itu telah dirumuskan bersama dan disetujui secara kolektif kolegial.

Kedua, terkait dugaan Firli Bahuri datang sendirian ke Kemenkumham untuk mengesahkan perkom alih status ASN tersebut. Dewas menyebut Firli datang bersama Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa.

Ketiga, laporan mengenai dugaan pimpinan KPK tidak menjelaskan adanya sistem gugur dalam pelaksanaan TWK. Dewas menyatakan konsekuensi pelaksaan TWK telah dijelaskan Kepala Biro SDM dan Nurul Ghufron.

Keempat, tentang tindakan pimpinan yang membiarkan terjadinya pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pelaksanaan TWK. Menurut Dewas materi tes disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Pegawai tidak ada yang melaporkan dugaan pelanggaran itu kepada pimpinan secara langsung.

Kelima, tentang pernyataan Firli Bahuri dalam rapat 5 Maret 2021 yang diduga menyampaikan bahwa TWK bukan masalah lulus atau tidak lulus dan untuk mengukur pegawai KPK terlibat dalam organisasi terlarang tidak cukup dengan wawancara. Menurut Dewas, pernyataan Firli itu bukan bentuk ketidakjujuran, karena yang memutuskan hasil TWK adalah BKN.

Keenam, mengenai rapat 29 April 2021 sebelum pembukaan hasil TWK. Dalam rapat itu, pegawai menduga pimpinan telah meniatkan untuk memecat pegawai yang tidak memenuhi syarat pada hari pelantikan 1 Juni 2021. Dewas menyatakan hal itu tidak terbukti karena hingga 1 Juni 2021 tidak ada pegawai yang dipecat.

Ketujuh, pegawai melaporkan mengenai Surat Keputusan 7 Mei 2021 tentang perintah agar 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke pimpinan. Dewas menilai tidak ada pernyataan dari pimpinan bahwa 75 pegawai itu dinonaktifkan atau diberhentikan. (Pon)

Baca Juga

Dewas KPK Nyatakan Firli Cs Tidak Cukup Bukti Langgar Etik dalam Polemik TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Patroli Siber Polri Sebelum Bui Terduga Pelanggar UU ITE
Indonesia
Patroli Siber Polri Sebelum Bui Terduga Pelanggar UU ITE

Argo menepis anggapan dengan adanya virtual police bisa mempersempit ruang kebebasan masyarakat di dunia maya.

26 Orang Saksi Diperiksa dalam Kasus Dugaan Pidana Perbankan PT Bosowa
Indonesia
26 Orang Saksi Diperiksa dalam Kasus Dugaan Pidana Perbankan PT Bosowa

Penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa puluhan orang saksi dan tiga saksi ahli terkait kasus ketidakpatuhan mantan Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa atas perintah OJK.

Terhambat, IDI Fasilitasi Vaksinasi Tenaga Kesehatan
Indonesia
Terhambat, IDI Fasilitasi Vaksinasi Tenaga Kesehatan

"Bagi kawan-kawan yang kesulitan mengakses vaksin silakan hubungi IDI setempat untuk diberikan akses mendaftar vaksin supaya penyuntikan vaksin untuk kawan-kawan berjalan lancar," ujar Ketua IDI Daeng, Rabu (27/1).

BEM UHAMKA: Jokowi The King Of Lip Service Itu Realita!
Indonesia
BEM UHAMKA: Jokowi The King Of Lip Service Itu Realita!

"Apa yang disajikan oleh kawan-kawan BEM UI itu bukan hoaks tapi realita yang terjadi," kata Zulfikar

Tiga Kabupaten di NTT Terkena Dampak Paling Parah Siklon Tropis Seroja
Indonesia
Tiga Kabupaten di NTT Terkena Dampak Paling Parah Siklon Tropis Seroja

Dampak paling parah dari siklon tropis seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat di daerah Kabupaten Lembata dan Kabupaten Flores Timur.

Terawan Mundur dari Bursa Calon Dubes, DPR Minta Pemerintah Siapkan Pengganti
Indonesia
Terawan Mundur dari Bursa Calon Dubes, DPR Minta Pemerintah Siapkan Pengganti

Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mundur dari pencalonannya sebagai Dubes Indonesia untuk Spanyol.

Fatwa MUI Diharapkan Redam Hoaks Vaksin COVID-19
Indonesia
Fatwa MUI Diharapkan Redam Hoaks Vaksin COVID-19

"Hasil survei, warga yang paham tentang vaksin baru 75 persen, jadi ada 25 persen yang mungkin di daerah terpencil yang tidak tahu apa itu vaksin COVID,” kata Ridwan Kamil.

Kapolri Ditagih Janjinya Soal Dugaan Investasi Bodong
Indonesia
Kapolri Ditagih Janjinya Soal Dugaan Investasi Bodong

Bareskrim sendiri sudah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan investasi bodong KSP Indosurya

Anies Nonaktikan Dirut PD Sarana Jaya setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi
Indonesia
Anies Nonaktikan Dirut PD Sarana Jaya setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim telah menonaktifkan Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), Yoory C Pinontoan

PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024
Indonesia
PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024

Parliamentary threshold adalah perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum