Novel Khawatir Sikap Dewas Bikin Firli Cs Semakin Berani Lakukan Pelanggaran Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyesalkan putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang tidak melanjutkan pengaduan terhadap Firli Bahuri Cs ke persidangan etik.

Novel yang disebut tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini khawatir putusan Dewas tersebut justru membuat Filri Cs semakin bertindak sewenang-wenang.

Baca Juga

Alasan Dewas Tak Lanjutkan Sidang Etik Firli Cs Dinilai Mengada-ada

"Saya khawatir kalau sikap Dewas seperti ini justru membuat pimpinan KPK semakin berani untuk membuat pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Ya karena Dewasnya begitu berpihak," kata Novel dalam jumpa pers daring, Sabtu (24/7).

Padahal, kata Novel, Dewas memiliki kewenangan besar menangani dugaan pelanggaran etik pimpinan ataupun pegawai KPK. Sebab, Dewas berlaku sebagai pemeriksa, penuntut sekaligus hakim.

"Jadi penentunya di mereka semua. Ketika tidak ada jalan lagi di sana, ya tidak ada yang bisa dilalukan lagi. Itu memang jadi problem yang serius," ujar Novel.

Diketahui Dewas menyatakan Pimpinan KPK tidak cukup bukti melanggar etik terkait polemik TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dewas menilai tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK dalam pelaksanaan TWK tidak terbukti.

"Dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewan Pengawas tidaklah cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean dalam jumpa pers, Jumat (23/7).

Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Adapun tujuh laporan yang disampaikan oleh pegawai, yakni pertama dugaan penyelundupan pasal TWK di akhir pembahasan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang alih status pegawai KPK oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Dewas menyebut penyusunan perkom itu telah dirumuskan bersama dan disetujui secara kolektif kolegial.

Kedua, terkait dugaan Firli Bahuri datang sendirian ke Kemenkumham untuk mengesahkan perkom alih status ASN tersebut. Dewas menyebut Firli datang bersama Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa.

Ketiga, laporan mengenai dugaan pimpinan KPK tidak menjelaskan adanya sistem gugur dalam pelaksanaan TWK. Dewas menyatakan konsekuensi pelaksaan TWK telah dijelaskan Kepala Biro SDM dan Nurul Ghufron.

Keempat, tentang tindakan pimpinan yang membiarkan terjadinya pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pelaksanaan TWK. Menurut Dewas materi tes disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Pegawai tidak ada yang melaporkan dugaan pelanggaran itu kepada pimpinan secara langsung.

Kelima, tentang pernyataan Firli Bahuri dalam rapat 5 Maret 2021 yang diduga menyampaikan bahwa TWK bukan masalah lulus atau tidak lulus dan untuk mengukur pegawai KPK terlibat dalam organisasi terlarang tidak cukup dengan wawancara. Menurut Dewas, pernyataan Firli itu bukan bentuk ketidakjujuran, karena yang memutuskan hasil TWK adalah BKN.

Keenam, mengenai rapat 29 April 2021 sebelum pembukaan hasil TWK. Dalam rapat itu, pegawai menduga pimpinan telah meniatkan untuk memecat pegawai yang tidak memenuhi syarat pada hari pelantikan 1 Juni 2021. Dewas menyatakan hal itu tidak terbukti karena hingga 1 Juni 2021 tidak ada pegawai yang dipecat.

Ketujuh, pegawai melaporkan mengenai Surat Keputusan 7 Mei 2021 tentang perintah agar 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke pimpinan. Dewas menilai tidak ada pernyataan dari pimpinan bahwa 75 pegawai itu dinonaktifkan atau diberhentikan. (Pon)

Baca Juga

Dewas KPK Nyatakan Firli Cs Tidak Cukup Bukti Langgar Etik dalam Polemik TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PTM di Tangerang Hanya Buat Kelas 6 SD dan 9 SMP
Indonesia
PTM di Tangerang Hanya Buat Kelas 6 SD dan 9 SMP

PTM dilakukan secara bertahap. Hasil dari pelaksanaan ini akan jadi bahan evaluasi untuk membuka kelas pada tingkat berikutnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Megawati dan Prabowo Sepakat Calonkan Ganjar di Pilpres
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati dan Prabowo Sepakat Calonkan Ganjar di Pilpres

Kanal Youtube PAKDE TV mengunggah video dengan judul “Berita Terkini ~ Resmi?Megawati Bersama Prabowo Akhirnya Sepakat, Ganjar Resmi Diusung 2 Partai Ini!” pada 25 November 2021

Jokowi Pastikan Program Kartu Prakerja Tetap Berjalan
Indonesia
Jokowi Pastikan Program Kartu Prakerja Tetap Berjalan

Jokowi memastikan program Kartu Prakerja akan tetap berjalan meski ia tak lagi menjabat sebagai presiden.

KPK Hibahkan Aset Koruptor Senilai Rp24,27 Miliar ke 4 Institusi
Indonesia
KPK Hibahkan Aset Koruptor Senilai Rp24,27 Miliar ke 4 Institusi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan empat aset barang rampasan negara dari hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai Rp24,27 miliar kepada 4 institusi, yakni Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Jokowi Tinjau Pembangunan Sirkuit Formula E Bareng Anies
Indonesia
Jokowi Tinjau Pembangunan Sirkuit Formula E Bareng Anies

Jokowi mengatakan, sirkuit telah rampung dikerjakan, sedangkan beberapa fasilitas yang masih dalam proses pengerjaan adalah paddock.

Kapolri Waspadai Strategi Penyebaran Berita Bohong di Pemilu 2024
Indonesia
Kapolri Waspadai Strategi Penyebaran Berita Bohong di Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024 masing-masing calon yang akan berkontestasi diharapkan bisa adu program untuk kemajuan Indonesia.

Andika Bakal Minta Tambahan Prajurit ke Prabowo Jaga IKN Nusantara
Indonesia
Andika Bakal Minta Tambahan Prajurit ke Prabowo Jaga IKN Nusantara

Alokasi puluhan ribu tentara di IKN bukan berarti akan merekrut prajurit baru. Namun, diambil dari beberapa prajurit yang pernah bertugas di seluruh wilayah Indonesia.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Naik Terus, Kali ini Capai 5.653 Orang Per Hari
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Naik Terus, Kali ini Capai 5.653 Orang Per Hari

Penambahan kasus harian COVID-19 terus terjadi. Seperti Rabu (20/7), kasus baru positif harian dilaporkan bertambah sebanyak 5.653.

Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal di Kepulauan Seribu
Indonesia
Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal di Kepulauan Seribu

Lokasi tepatnya Helipad ini berada di dalam pulau yang terletak di Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

RUU KIA Resmi Jadi Inisiatif DPR
Indonesia
RUU KIA Resmi Jadi Inisiatif DPR

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR masa sidang V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).