Novel Harap Jokowi Turun Tangan Sikapi Langkah Pimpinan KPK Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.

MerahPutih.com - Penyidik senior nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menyikapi pimpinan lembaga antirasuah dalam persoalan alih status pegawai.

“Saya berharap Presiden akan melihat hal ini dan tidak akan membiarkan perbuatan demikian,” kata Novel dalam jumpa pers daring, Jumat (6/8).

Menurut Novel, pimpinan KPK telah mengabaikan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang alih status pegawai tidak boleh merugikan.

Baca Juga:

KPK Membangkang, ICW Sarankan Ombudsman Lapor ke Jokowi

Firli Bahuri Cs juga dinilai membangkang dari arahan Presiden Jokowi yang meminta agar tes wawasan kebangsaan (TWK) dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan lembaga.

Novel mengatakan, sikap pimpinan KPK yang menolak melakukan tindakan korektif dari Ombudsman RI menyempurnakan sikap membangkang itu.

Ia pun berharap, Ombudsman bisa lebih memberikan desakan kepada KPK agar mau melaksanakan kewajibannya. Menurut Novel, dugaan malaadministrasi yang terjadi dalam proses TWK adalah hal yang serius.

Dalam prosesnya, kata Novel, terjadi masalah integritas hingga manipulasi. Ia menyebut, tindakan itu sangat memalukan untuk pimpinan yang mengaku memimpin lembaga antikorupsi.

“Ini aib besar, tapi mereka tidak terganggu,” tegas Novel.

Gedung KPK. (Foto: Antara)
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Sebelumnya diberitakan, KPK merasa keberatan dengan temuan Ombudsman RI terkait dugaan malaadimistrasi pelaksanaan TWK pegawai lembaga antirasuah.

"Kami akan menyerahkan surat keberatan ini sesegera mungkin besok, 6 Agustus 2021 pagi ke Ombudsman," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/8).

Ghufron menyebut Ombudsman tidak adil dalam memberikan rekomendasi.

Ia menilai, Ombudsman tidak menghormati kewenangan KPK dalam pelaksanaan TWK dan cenderung memberikan pernyataan yang menyudutkan.

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengklaim pelaksanaan TWK sudah sesuai aturan yang berlaku. Ghufron menegaskan tidak ada malaadministrasi dalam pelaksanaan tes tersebut.

Ombudsman juga dinilai sudah melewati batas dengan menyatakan TWK tidak sesuai dengan aturan berlaku. KPK menilai, Ombudsman merasa lebih berkuasa dibanding aturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

Menurutnya, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai yang gagal dalam TWK. Pasalnya, hal itu merupakan kebijakan KPK untuk mengatur kepegawaian.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Tunaikan Rekomendasi Ombudsman Terkait TWK KPK

Ghufron juga membantah KPK tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang TWK. Menurutnya, rapat gabungan yang digelar pada 25 Mei 2021 merupakan tindak lanjut dari arahan Jokowi.

Atas dasar itu, KPK menolak mengikuti rekomendasi Ombudsman. Lembaga Antikorupsi menilai, rekomendasi Ombudsman terkait KPK tidak logis, melanggar hukum, dan tidak bisa diterima.

"Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK," tegas Ghufron. (Pon)

Baca Juga:

KPK Sudah Serahkan Surat Keberatan ke Ombudsman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Desak Anies Segera Lunasi Tunjangan PNS Bulan Desember 2020
Indonesia
PSI Desak Anies Segera Lunasi Tunjangan PNS Bulan Desember 2020

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera membayarkan tunjangaan PNS bulan Desember tanpa pemotongan.

[Hoaks atau Fakta]: BEM UI Segera Gelar Aksi Besar-besaran
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: BEM UI Segera Gelar Aksi Besar-besaran

Disebutkan bahwa telah beredar undangan aksi yang akan digelar pada tanggal 5 Juli 2021 yang merupakan buntut dari publikasi “The King of Lip Service”.

 Gibran Perketat Warga Datang dari Zona Merah
Indonesia
Gibran Perketat Warga Datang dari Zona Merah

Pedagang tersebut berjualan di kawasan alun-alun utara (Alut) kawasan Keraton Kasunanan Surakarta setiap hari Senin dan Kamis menggunakan mobil.

Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dinilai Rusak Demokrasi dan Irasional
Indonesia
Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dinilai Rusak Demokrasi dan Irasional

Jerry pun mengatakan, usulan masa jabatan Presiden tiga periode itu Irasional.

Pelapor Dugaan Penipuan Terhadap Anak Akidi Tio Cabut Laporannya di Polda Metro
Indonesia
Pelapor Dugaan Penipuan Terhadap Anak Akidi Tio Cabut Laporannya di Polda Metro

Putri bungsu Akidi Tio yaitu Heriyanti Tio ternyata pernah jadi terlapor

[Hoaks atau Fakta]: Demokrat Keluarkan Paket Pilpres Duet Puan-Moeldoko dan JK-AHY
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Demokrat Keluarkan Paket Pilpres Duet Puan-Moeldoko dan JK-AHY

Poster deklarasi pasangan Capres-cawapres 2024 tersebut beredar di tengah ramainya perbincangan publik mengenai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat

Sebagian Warga di 98 RW Jakarta Pusat Terima Vaksin AstraZeneca
Indonesia
Sebagian Warga di 98 RW Jakarta Pusat Terima Vaksin AstraZeneca

Sebagian warga yang tinggal di 98 RW di Jakarta Pusat mulai menerima vaksinasi COVID-19 dengan jenis vaksin AstraZeneca.

Liga 1 Kembali Digelar 20 Agustus 2021
Indonesia
Liga 1 Kembali Digelar 20 Agustus 2021

PSSI harus menjalankan kompetisi

Meme Kritik Jokowi dari BEM UI, Pemerintah Diminta Jangan Baper
Indonesia
Meme Kritik Jokowi dari BEM UI, Pemerintah Diminta Jangan Baper

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengkritik Presiden Jokowi dengan menggunakan poster "The King of Lip Service".

Penyuap Eks Pejabat Pajak Ternyata 'Tangan Kanan' Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan
Indonesia
Penyuap Eks Pejabat Pajak Ternyata 'Tangan Kanan' Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan bahwa Veronika Lindawati merupakan 'tangan kanan' pemilik PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin), Mu'min Ali Gunawan.