Novel Buka Fakta 6 Anggota DPR Ancam Terpidana Korupsi e-KTP Miryam Haryani Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. (Foto: merahputih.com/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut enam orang anggota DPR RI menekan atau mengintimidasi terpidana kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani.

Pengakuan itu disampaikan Novel saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan anggota DPR RI Markus Nari. Miryam dan Jaksa KPK Ariawan turut dihadirkan sebagai saksi.

Baca Juga

Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Terdakwa Korupsi e-KTP Markus Nari

Novel memberikan keterangan tersebut untuk menjawab pertanyaan dari ketua Majelis Hakim, Franky Tambun.

"Pada waktu itu, saksi meminta keterangan apakah saksi Miryam ada rencana mengembalikan uang pada waktu meminta keterangan saksi Miryam ada tidak dia menyebut ada tekanan dari anggota dewan?" tanya Franky Tambun, di persidangan.

Novel Baswedan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan anggota DPR Markus Nari. Foto: MP/Ponco
Novel Baswedan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan anggota DPR Markus Nari. Foto: MP/Ponco

"Dia (Miryam S Hariyani) menyampaikan itu," jawab Novel.

"Siapa?" tanya Franky Tambun.

"Ada beberapa orang, seingat saya lima sampai enam orang. Saya pernah menyampaikan keterangan ini di persidangan sebelumnya," ujar Novel.

Baca Juga

Tersangka Korupsi e-KTP Markus Nari Akhirnya Ditahan KPK

Namun, Novel tidak mengungkapkan nama-nama yang menekan Miryam tersebut. Di persidangan itu, Novel mengaku bertindak sebagai koordinator penyidikan kasus e-KTP. Adapun, Iwan Susanto merupakan penyidik yang memeriksa Miryam.

Di awal pemeriksaan untuk kepentingan pembuatan BAP, Novel mengungkapkan bahwa Miryam yang juga mantan anggota Komisi II DPR menceritakan secara detail mengenai kasus korupsi e-KTP.

Selain itu, kata Novel, Miryam cukup kooperatif dengan penyidik. Dia menulis di kertas mengenai poin-poin keterangan. Lalu, penyidik mengonfirmasi keterangan di pemeriksaan kedua dan ketiga.

Pada pemeriksaan keempat, Novel mengklaim Miryam meminta dirinya untuk memeriksa. Pemeriksaan berlangsung di ruang penyidik.

Kasus Novel Baswedan
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (tengah). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

"Di tengah penyidikan, Miryam ingin bertemu saya. Di pemeriksaan keempat, saya menanyakan fokus mengenai uang (aliran korupsi e-KTP)," tandasnya.

Baca Juga

Politikus Golkar Markus Nari Didakwa Memperkaya Diri 1,4 Juta Dolar AS dari Proyek e-KTP

Dalam perkara ini, Markus Nari didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Jaksa KPK menyebut Markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.

Selain itu, Markus didakwa memperkaya diri sendiri USD 1.400.000 dari proyek e-KTP. Perbuatan Markus juga memperkaya orang lain dan korporasi, akibatnya, negara mengalami kerugian Rp 2,3 miliar dari perbuatan Markus. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sakti Wahyu Trenggono Janji Kerja Keras Tanpa Retorika
Indonesia
Sakti Wahyu Trenggono Janji Kerja Keras Tanpa Retorika

Sakti Wahyu Trenggono mengaku siap menjalankan amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang dipercayakan Presiden Joko Widodo.

KPK Dinilai Tak Bernyali Panggil Petinggi PDIP Lainnya di Kasus PAW Harun Masiku
Indonesia
KPK Dinilai Tak Bernyali Panggil Petinggi PDIP Lainnya di Kasus PAW Harun Masiku

Penyidik perlu tahu bagaimana penerapan penggunaan Hak Prerogatif dalam praktek sehari-hari

Geledah Rumah Bekas Sekda Banjar, KPK Amankan Dokumen Terkait Korupsi Infrastruktur
Indonesia
Geledah Rumah Bekas Sekda Banjar, KPK Amankan Dokumen Terkait Korupsi Infrastruktur

KPK memang sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017

Brimob Viral yang Lempar Kucing ke Parit Segera Diperiksa Propam
Indonesia
Brimob Viral yang Lempar Kucing ke Parit Segera Diperiksa Propam

Personel itu melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Pemprov DKI Cari Lahan Baru untuk Pemakaman Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Cari Lahan Baru untuk Pemakaman Jenazah COVID-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan lahan baru untuk jenazah yang meninggal karena virus corona.

Kedepankan Dialog, Pelaku Usaha Diminta Hindari PHK akibat Dampak Corona
Indonesia
Kedepankan Dialog, Pelaku Usaha Diminta Hindari PHK akibat Dampak Corona

Pembatasan sosial dan kebijakan kerja dari rumah tengah dilakukan sehingga banyak unit usaha yang terdampak.

Kasih Subsidi Pegawai, Jokowi Targetkan Daya Beli Masyarakat Naik
Indonesia
Kasih Subsidi Pegawai, Jokowi Targetkan Daya Beli Masyarakat Naik

Mengingat, akibat pandemi COVID-19 seluruh sektor terganggu termasuk kebutuhan masyarakat.

Di Tengah COVID-19, Pemprov DKI Tetap Gelar Upacara 17 Agustus
Indonesia
Di Tengah COVID-19, Pemprov DKI Tetap Gelar Upacara 17 Agustus

"Betul dengan memperhatikan protokol kesehatan," tutupnya.

MPR: Pertambahan Kasus Positif COVID-19 di Ibu Kota Memang Mengkhawatirkan
Indonesia
MPR: Pertambahan Kasus Positif COVID-19 di Ibu Kota Memang Mengkhawatirkan

Pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam penerapan disiplin

Gegara Sakit, Pemeriksaan Brigjen Prasetijo Terancam Tertunda
Indonesia
Gegara Sakit, Pemeriksaan Brigjen Prasetijo Terancam Tertunda

Penyidik masih menunggu kondisi kesehatan Prasetijo membaik untuk melanjutkan pemeriksaan.