Novel Baswedan Ungkap Alasan Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyatakan laporan yang dilayangkan dirinya bersama 74 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bukan atas dasar kepentingan pribadi.

Novel menegaskan, pelaporan diajukan demi kepentingan bersama dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Makanya pelaporan kami tidak semata-mata kepentingan kami pribadi, tapi ini juga hal yang lebih besar. Kepentingan upaya pemberantasan korupsi," kata Novel di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (24/5).

Baca Juga:

Novel Baswedan Cs Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM

Novel menjelaskan, pihaknya melaporkan dugaan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oknum pimpinan KPK menyangkut asesmen TWK pegawai sebagai syarat alih status menjadi ASN.

Menurut Novel, tindakan itu berimplikasi pada dugaan pelanggaran HAM. Misalnya, seperti adanya pertanyaan pada TWK yang menyinggung privasi maupun kehidupan beragama, hingga bernada seksisme terhadap pegawai KPK.

Novel Baswedan. (Foto: Antara)
Novel Baswedan. (Foto: Antara)

Novel memandang, asesmen TWK merupakan suatu upaya guna menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas dan telah bekerja dengan baik.

"Hal ini bukan pertama dan sudah bekali-kali dilakukan dan ini rasanya paling banyak dan serius, oleh karena itu ini menjadi hal penting," kata dia.

Baca Juga:

Polri Diminta Usut Dugaan Peretasan Nomor Telepon Novel Baswedan Cs

Terlebih, kata dia, pimpinan KPK juga telah menerbitkan surat Keputusan (SK) pembebastugasan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK.

SK ini, menurut dia, berpotensi memberikan dampak bagi upaya pemberantasan korupsi.

"Juga terkait dengan masyarakat, terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, ini pasti akan terganggu," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Novel Sebut Korupsi Bansos Rp100 Triliun, KSP: Pernyataan Itu Tidak Produktif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinyatakan Positif COVID-19, Gibran: Pelayanan Publik Tetap Berjalan 24 Jam
Indonesia
Dinyatakan Positif COVID-19, Gibran: Pelayanan Publik Tetap Berjalan 24 Jam

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terpapar COVID-19 berstatus OTG dan jalani isolasi mandiri (isoman) di Rumah Dinas (Rumdin) Loji Gandrung.

Februari 2021 Terbentuk, BSI Sudah Diberi Penghargaan Bank Terbaik di Dunia
Indonesia
Februari 2021 Terbentuk, BSI Sudah Diberi Penghargaan Bank Terbaik di Dunia

hingga akhir Maret 2021 pembiayaan yang disalurkan BSI telah mencapai Rp159 triliun atau naik 14,47 persen (yoy) dengan diikuti terjaganya kualitas pembiayaan yang disalurkan BSI.

Ganjar Ingin Pendataan Vaksinasi Bagi Nakes Dilakukan Manual
Indonesia
Ganjar Ingin Pendataan Vaksinasi Bagi Nakes Dilakukan Manual

"Pantauan kami banyak nakes penerima vaksin COVID-19 yang terdaftar dalam sistem, justru mereka tidak datang tanpa keterangan. Itu sangat disayangkan," kata Ganjar.

BPIP sebut Tahun 2022 Momentum Perkuat Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
Indonesia
BPIP sebut Tahun 2022 Momentum Perkuat Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

Dengan menjaga keragaaman etnis dan budaya, agama dan bangsa ini mampu mencapai kemajuan dan mampu memberi kontribusi bagi dunia

PPKM Dipastikan Terus Berlaku Sampai Akhir 2021
Indonesia
PPKM Dipastikan Terus Berlaku Sampai Akhir 2021

Kebijakan PPKM akan terus berlangsung hingga akhir tahun.

12 Persen Tenaga Kesehatan DKI Penyitas COVID-19
Indonesia
12 Persen Tenaga Kesehatan DKI Penyitas COVID-19

Sebagian nakes yang telah disuntikan, sudah menerima vaksin dosis kedua. Pasalnya, vaksin Sinovac harus disuntikkan 2 dosis dalam selang waktu 14 hari.

Temui TGPF Kasus Intan Jaya, LPSK Kumpulkan Informasi Penembakan Pendeta
Indonesia
DPRD Solo Sediakan Kursi Khusus Untuk Jokowi dan Iriana Saat Pelantikan Gibran
Indonesia
DPRD Solo Sediakan Kursi Khusus Untuk Jokowi dan Iriana Saat Pelantikan Gibran

DPRD Solo dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan mengundang keluarga besar wali kota dan wakil wali kota. Keluarga besar dari pihak Gibran yang diundang meliputi Presiden Jokowi, Ibu negara Iriana Jokowi, dan Kaesang Pangarep.

Permendikbudristek 30/2021 Dinilai Bikin Hak Berpikir Mahasiswa dan Mahasiswi Sama
Indonesia
Permendikbudristek 30/2021 Dinilai Bikin Hak Berpikir Mahasiswa dan Mahasiswi Sama

Ia mengapresiasi pendefinisian kekerasan seksual di dalam Pasal 1 ayat (1) Permendikbudristek PPKS

Matheus Joko Santoso Diduga Berbohong Soal Pungutan Fee Bansos COVID-19
Indonesia
Matheus Joko Santoso Diduga Berbohong Soal Pungutan Fee Bansos COVID-19

Dion Pongkor menduga Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (MJS) berbohong soal pungutan fee untuk bantuan sosial (bansos) COVID-19.