Novel Baswedan Tengah Terancam karena Laporan Dugaan Rekayasa Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Institute For Crminal Justice Reform (ICJR) menilai polisi terkesan sangat cepat dalam mengusut pelaporan dugaan rekayasan dalam musibah yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan.

Direktur Eksekutif ICJR Anggara mengatakan, berdasarkan informasi yang didapat ICJR, Polda Metro Jaya akan bergerak cepat dalam menindaklanjuti laporan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dilakukan oleh politikus PDIP Dewi Ambarawati.

Baca Juga:

PDIP Bantah Perintahkan Dewi Tanjung Laporkan Novel Baswedan

"Terhadap hal ini ICJR menilai bahwa laporan tersebut merupakan ancaman bagi Novel Baswedan sebagai korban dalam tindak pidana yang dirinya alami," kata Anggara dalam keterangannya, Jumat (8/11).

Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dukung Novel Baswedan di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/4). (MP/Dery Ridwansah)
Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dukung Novel Baswedan di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/4). (MP/Dery Ridwansah)

Sebagai catatan, Kapolri telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan, hasil dari investigasi TGPF menunjukkan Novel Baswedan diserang karena perkerjaan yang dia lakukan sebagai penyidik KPK, TGPF juga menyatakan penyerangan ini berkaitan dengan 6 kasus yang pernah ditangani oleh Novel Baswedan.

Anggara meminta LPSK untuk bergerak cepat menangani dan memberikan perlindungan kepada Novel Baswedan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan.

"Hal ini perlu segera dilakukan sebab laporan ini dapat dikategorikan sebagai ancaman kepada saksi/korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf angka (6) UU Perlindungan Saksi dan Korban," jelas Anggara.

Anggara juga meminta kepolisian tidak melanjutkan proses dalam menindaklanjuti laporan terhadap Novel Baswedan.

Baca Juga:

Tim Advokasi Minta Pelaporan Kasus Dugaan Rekayasa Penyerangan Novel Dihentikan

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban tidak dapat dituntut secara pidana atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (tengah). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (tengah). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Dalam pasal yang sama disebutkan bahwa tuntutan hukum terhadap korban terkait kasus yang sedang diproses, wajib ditunda hingga kasus yang dialami korban telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Tuntutan hukum dalam hal ini jelas harus dimaknai mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemanggilan terlapor yang juga korban tindak pidana;" papar dia.

Anggara lantas mengingatkan pihak Kepolisian bahwa Presiden telah memberikan tenggat waktu baru kepada Kapolri untuk mengusut kasus Novel Baswedan sampai dengan awal Desember 2019.

"Kepolisian mesti berfokus pada pengungkapan Kasus Novel yang sudah berlangsung sekian lama tanpa titik terang yang signifikan terkait pelaku penyerangan Novel Baswedan," pungkas Anggara. (Knu)

Baca Juga:

Tudingan Kasus Novel Baswedan Rekayasa, Begini Pembelaan Tim Pengacara



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH