Novel Baswedan Duga TWK Alat Untuk Menyingkirkan 75 Pegawai Terbaik KPK Novel Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akhirnya buka suara terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Novel menduga, TWK digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan 75 pegawai terbaik KPK. Menurut Novel, TWK bermasalah karena digunakan untuk menyeleksi pegawai KPK, yang telah berbuat nyata bagi bangsa dan negara Indonesia.

Baca Juga

TWK KPK Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Berkeyakinan

"Penjelasan yang akan saya sampaikan ini bukan hanya soal lulus atau tidak lulus tes, tapi memang penggunaan TWK untuk menyeleksi pegawai KPK adalah tindakan yang keliru," kata Novel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/5).

Seharusnya, kata Novel, pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dengan nasionalisme maupun nilai kebangsaan pegawai KPK. Sebab, menurut dia, sikap antikorupsi pada dasarnya adalah perjuangan membela kepentingan negara.

Novel membeberkan beberapa contoh pertanyaan dalam TWK tersebut. Di antaranya, Novel ditanya apakah setuju dengan kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

"Jawaban saya saat itu kurang atau lebih seperti ini, saya merasa tidak ahli bidang politik dan ekonomi. tentunya karena adalah penyidik tindak pidana korupsi, saya lebih tertarik untuk melihat tentang banyaknya dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan listrik negara, dan inefisiensi yang menjadi beban bagi tarif listrik," beber Novel.

Novel juga mendapat pertanyaan terkait peralihan status menjadi ASN. Novel mengaku ditanya jika telah menjadi ASN, bagaimana sikap Novel saat menangani perkara mendapat intervensi, dilarang memanggil saksi tertentu dan sebagainya.

Penyidik KPK Novel Baswedan (kiri) bersama istri Rina Emilda (kanan) dan anak bungsunya saat Novel perawatan di Singapura, Selasa (15/8). (ANTARA FOTO/Monalisa)

Mendapat pertanyaan tersebut, Novel menjawab dalam melakukan penyidikan tidak boleh dihalangi atau dirintangi, karena perbuatan tersebut adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Sedangkan sebagai seorang ASN, saya tentu terikat dengan ketentuan Pasal 108 ayat 3 KUHAP, yang intinya pegawai negeri dalam melaksanakan tugas mengetahui adanya dugaan tindak pidana wajib untuk melaporkan. Sehingga respon saya akan mengikuti perintah Undang-Undang yaitu melaporkan bila ada yang melakukan intervensi," tegas dia.

Selain itu, Novel juga ditanya terkait kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan dirinya. Novel menjawab secara pribadi tidak ada yang dirugikan. Tetapi Novel merasa dirugikan terhadap beberapa kebijakan pemerintah terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang melemahkan KPK.

"Hal itu saya sampaikan karena dalam pelaksanaan tugas di KPK saya mengetahui beberapa fakta terkait dengan adanya permainan/pengaturan dengan melibatkan pemodal (orang yang berkepentingan), yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat tertentu untuk bisa meloloskan kebijakan tertentu," ungkapnya.

Meskipun Novel mengakui ketika itu belum ditemukan bukti yang memenuhi standar pembuktian untuk dilakukan penangkapan. Tetapi, kata Novel, fakta-fakta tersebut cukup untuk menjadi keyakinan sebagai sebuah pengetahuan.

Novel menegaskan, sikap kritis yang disampaikan dalam seleksi TWK guna kepentingan kemajuan negara. Menurutnya, TWK tidak cocok digunakan untuk menyeleksi pegawai negara atau aparatur yang telah bekerja lama, terutama yang bertugas di bidang pengawasan terhadap aparatur atau penegak hukum, apalagi terhadap pegawai KPK.

"Pegawai-pegawai KPK tersebut telah menunjukkan kesungguhannya dalam bekerja menangani kasus-kasus korupsi besar yang menggerogoti negara, baik keuangan negara, kekayaan negara, dan hak masyarakat. Hal itu semua merugikan negara dan masyarakat," kata Novel.

Mantan anggota Polri ini menilai, TWK baru akan relevan bila digunakan untuk menyeleksi calon pegawai dari sumber fresh graduate. Namun, dia mengingatkan, menggunakan pertanyaan yang menyerang privasi, kehormatan atau kebebasan beragama juga tidak bisa dibenarkan.

"Dengan demikian menyatakan tidak lulus TWK terhadap 75 pegawai KPK yang kritis adalah kesimpulan yang sembrono dan sulit untuk dipahami sebagai kepentingan negara," tutup Novel.

Diketahui, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat alih status pegawai ke ASN. Adapun tes tersebut diikuti oleh 1.351 pegawai KPK sejak 18 Maret sampai 9 April 2021.

Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tak lolos tes tersebut di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto.

Kemudian, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta seluruh kasatgas dari internal KPK. (Pon)

Baca Juga

KPK Tegaskan Bakal Ikuti Prosedur Hukum Terkait 75 Pegawai Tak Lolos TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pencairan Gaji ke-13 Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah
Indonesia
Pencairan Gaji ke-13 Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah

pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini bakal lebih baik dibandingkan kuartal pertama. Hal ini tentunya didorong oleh Konsumsi masyarakat pada periode April-Juni tahun ini.

Hasil Tes COVID-19 dari 849 Pemudik yang Balik ke Jabodetabek
Indonesia
Hasil Tes COVID-19 dari 849 Pemudik yang Balik ke Jabodetabek

Sebanyak 849 orang yang memasuki wilayah Jabodetabek menjalani tes antigen COVID-19 pada beberapa titik pemeriksaan usai liburan Lebaran 2021.

Wagub DKI Soroti Kasus Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Jadi Arena Hoaks
Indonesia
Wagub DKI Soroti Kasus Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Jadi Arena Hoaks

Ahmad Riza Patria meminta masyarakat khususnya warga DKI Jakarta untuk tidak menyebarkan hoaks.

Pemprov DKI Buka Opsi Kembali Berlakukan Ganji Genap
Indonesia
Pemprov DKI Buka Opsi Kembali Berlakukan Ganji Genap

Pemprov tidak akan menerapkan aturan ganjil-genap di 25 ruas jalan Jakarta pada saat sebelum masa pandemi COVID-19.

Pam Swakarsa Dinilai Hadirkan Rasa Takut Ketimbang Rasa Aman di Masyarakat
Indonesia
Pam Swakarsa Dinilai Hadirkan Rasa Takut Ketimbang Rasa Aman di Masyarakat

Sebaiknya calon Kapolri Komjen Listyo fokus mengembangkan sistem keamanan lingkungan berbasis komunitas mulai dari tingkat rukun tetangga (RT).

Selasa Depan, Polisi Serahkan Rizieq Shihab ke Penuntut Umum
Indonesia
Selasa Depan, Polisi Serahkan Rizieq Shihab ke Penuntut Umum

"Kalau pun dipaksakan P-21, yah apa boleh buat kita akan fight di persidangan nanti, dan kami siap untuk itu," ujar Pengacara Ichwan Tuankotta.

436 Pegawai KPK Terpapar COVID-19, 10 Orang Meninggal
Indonesia
436 Pegawai KPK Terpapar COVID-19, 10 Orang Meninggal

"Terakhir adalah Penyidik KPK Almarhum Kompol Ardian Rahayudi," ujar Ali

Hari Ini MK Sidangkan 34 Sengketa Pilkada
Indonesia
Hari Ini MK Sidangkan 34 Sengketa Pilkada

Waktu yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai peraturan perundang-undangan adalah 45 hari sejak permohonan perselisihan.

Indonesia Beli Oksigen Konsentrator dari Singapura
Indonesia
Indonesia Beli Oksigen Konsentrator dari Singapura

Selain oksigen kosentrator, Luhut memaparkan, pemerintah juga akan membeli 7 unit oksigen generator dan 36.000 ton oksigen untuk 30 hari ke depan.

Warga Nunukan Sambut Gembira Rencana Pembukaan Perbatasan Tawau Malaysia
Indonesia
Warga Nunukan Sambut Gembira Rencana Pembukaan Perbatasan Tawau Malaysia

Dibukanya penyeberangan Nunukan-Tawau roda ekonomi segera pulih karena sebagian besar masyarakat di daerah itu bersumber dari luar negeri (Malaysia).