Novel Baswedan Cs Masih Yakin Jokowi Tindaklanjuti Temuan Ombudsman dan Komnas HAM Novel Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menindaklanjuti temuan Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Kami berpikir mengenai 57 pegawai ini rekomendasi Ombusman dan Komnas HAM itu diselesaikan oleh Presiden," kata mantan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK Hotman Tambunan saat dihubungi MerahPutih.com, Senin (4/10).

Baca Juga

Polri Berencana Lakukan Pertemuan dengan Novel Baswedan Cs

Pasalnya, menurut Hotman, Ombudsman secara tegas telah menyatakan pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) maladministrasi. Sementara Komnas HAM menyebut pelaksanaan TWK melanggar 11 bentuk hak asasi manusia.

"Komnas HAM itu (menyatakan) kan ada pelanggaran HAM. Itu yang paling berat sebenarnya kita ketahui. Kan kurang pantas kalau terjadi pelanggaran HAM yang direkomendasikan, oleh presiden tidak bersikap," ujarnya.

Hotman menilai rencana perekrutan yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap ke-57 mantan pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri merupakan bentuk pendelegasian Jokowi dalam menyelesaikan polemik TWK.

Mantan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK Hotman Tambunan. Foto: Istimewa

Namun dirinya menyayangkan sikap Jokowi yang tidak kunjung memberikan pernyataan secara langsung atas nasib dirinya dan kawan-kawan. Pun dengan sikap Pimpinan KPK, BKN, maupun Kemenpan RB yang tidak menindaklanjuti temuan Ombudsman dan Komnas HAM tersebut.

"Presiden tidak mau langsung berbicara kan, dia mendelegasikan ke Kapolri sudah lah, sudah ada rekomendasi. Namun pimpinan KPK tidak juga menindaklanjuti, BKN, Menpan juga tidak menindaklanjuti," tuturnya.

Lebih lanjut Hotman menegaskan, dirinya bersama 56 pegawai lain berkomitmen memberantas korupsi lantaran hak warga untuk mendapat kesejahteraan dirampas oleh para koruptor.

"Kenapa kita masuk KPK karena ingin memajukan negara ini dan kami melihat perampasan-perampasan yang terjadi tidak ditindaklanjuti oleh pegawai hukum kan gitu. Jadi karena ke sana sih sih, kalau tentang HAM," tegasnya.

Diketahui, terdapat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Dari jumlah itu, 18 pegawai dilantik sebagai ASN setelah mengikuti Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. Sementara seorang telah purnatugas, dan 56 orang lainnya telah diberhentikan 30 September 2021.

Sehari sebelum pemecatan, pegawai yang dipecat bertambah satu orang. Pegawai itu yakni Penyidik Muda KPK Lakso Anindito. Dia merupakan satu dari tiga pegawai yang melakukan TWK susulan karena sedang menjalankan tugas.

Para pegawai KPK yang diberhentikan berasal dari berbagai jenjang jabatan mulai deputi, direktur hingga pegawai fungsional dan penyidik seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo, Hotman Tambunan Rizka Anungnata, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho. (Pon)

Baca Juga

Polri Sebut Novel Baswedan dkk Punya Masa Depan jika Bersedia Bergabung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disebut Incar Kuning, KPK: Anak Bela Orangtua Itu Biasa
Indonesia
Disebut Incar Kuning, KPK: Anak Bela Orangtua Itu Biasa

KPK mempersilakan sekaligus menghormati yang bersangkutan maupun keluarganya yang lain untuk membela sesuai koridor hukum sebagai hak tersangka.

Kabur ke Maldive, Presiden Sri Lanka Rajapaksa Kirim Surat Mundur Rabu Malam
Dunia
Kabur ke Maldive, Presiden Sri Lanka Rajapaksa Kirim Surat Mundur Rabu Malam

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa bersama keluarganya melarikan diri ke Male, ibu kota Maladewa atau Maldive, Rabu (13/7) pagi tadi.

Perubahan Warna Seragam Coklat Satpam Satu Tahun Setelah Perpol Terbit
Indonesia
Perubahan Warna Seragam Coklat Satpam Satu Tahun Setelah Perpol Terbit

Mabes Polri serius dalam mengeluarkan aturan yang bakal mengubah warna seragam satpam yang saat ini berwarna cokelat.

Nostalgia Prabowo Jadi Tukang Pijit Gus Dur
Indonesia
Nostalgia Prabowo Jadi Tukang Pijit Gus Dur

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali melanjutkan safari Lebaran di Jawa Timur. Kali ini Menteri Pertahanan tersebut mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng di Jombang (4/5).

Ketidakmampuan Negara Lain Kendalikan Ekonomi Harus Diwaspadai
Indonesia
Ketidakmampuan Negara Lain Kendalikan Ekonomi Harus Diwaspadai

Seluruh pemerintah daerah dan masyarakat mewaspadai ketidakmampuan negara lain dalam mengendalikan perekonomian dan inflasi.

Dapat Undangan Puan Sekolah Partai di Jakarta, Gibran: Persiapan Pilkada 2024
Indonesia
Dapat Undangan Puan Sekolah Partai di Jakarta, Gibran: Persiapan Pilkada 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapatkan undangan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk Sekolah Partai di Jakarta pada Kamis (22/9).

[HOAKS atau FAKTA]: Pekerja Migran dapat Bantuan Rp 150 Juta dari Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pekerja Migran dapat Bantuan Rp 150 Juta dari Pemerintah

Beredar informasi melalui media sosial Facebook yang menyatakan terdapat penyaluran dana bantuan kepada seluruh TKI dan TKW senilai Rp 150 Juta dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) BP2MI.

Anies Posting 'Suara Sumbang', Giring PSI Tulis 'Oktober Bakal Ada yang Tumbang'
Indonesia
Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Akan Bertambah
Indonesia
Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Akan Bertambah

Jaksa Agung dan Menteri BUMN akan mengumumkan tersangka baru kasus pengadaan pesawat yang mengakibatkan kerugian Rp 8,8 triliun.

Tak Tahu Anggaran Pakaian Dinas Rp 1,7 M, DPRD DKI: Tiba-tiba Didatangi Tukang Ukur
Indonesia
Tak Tahu Anggaran Pakaian Dinas Rp 1,7 M, DPRD DKI: Tiba-tiba Didatangi Tukang Ukur

Pengadaan anggaran pakaian dinas dan atribut DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 1.746.645.560 atau Rp 1,7 miliar kini ramai diperbincangkan di masyarakat.