Novel Baswedan Cs Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar (Dok. KPK)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran etik.

Laporan itu dilayangkan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi PJKAKI KPK Sujanarko serta dua penyidik lembaga antirasuah Novel Baswedan dan Rizka Anungnata.

Baca Juga

Dewas KPK Ancam Pecat Lili Pintauli Siregar Jika Terbukti Langgar Kode Etik

Laporan ini terkait peran Lili dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang telah menjerat mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju.

“Kejadian seperti ini membuat KPK sangat terpuruk dan sangat tidak lagi dipercayai publik,” kata Sujanarko dalam keterangan tertulis, Rabu (9/6).

Pria yang karib disapa Koko ini menyatakan, terdapat dua dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan pihaknya. Pertama, Lili diduga menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Syahrial.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.(ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.(ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Atas dugaan perbuatan tersebut, Lili diduga melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Pasal itu menyebutkan, “Insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung”.

Kedua, Lili diduga menggunakan posisinya sebagai Pimpinan KPK, untuk menekan Wali Kota Tanjungbalai Syahrial terkait penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Lili diduga melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Pasal itu menyatakan, “Insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi”.

Atas dua dugaan tersebut, penyidik Rizka Anungnata menyatakan kesediaannya sebagai saksi, karena merasa memiliki banyak informasi terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut.

“Berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya kami menduga atau setidaknya patut menduga telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh LPS,” tegas Rizka.

Dalam kesempatan ini, Novel meminta Dewas untuk berani menyampaikan kepada publik apapun putusan hasil pemeriksaan pelaporan yang dilayangkan pihaknya, termasuk jika Dewas menyatakan Lili tidak terbukti melakukan pelanggaran etik.

Dengan demikian, KPK akan bebas dari stigma adanya kebiasaan yang tidak benar dalam penanganan perkara.

“Ini penting dan berdampak besar bagi keberlangsungan KPK dan merupakan isu yang menyangkut roh dan jiwa, harkat dan martabat KPK sebagai lembaga penindakan tindak pidana korupsi,” kata Novel. (Pon)

Baca Juga

Jejak Komisioner KPK Lili Pantauli di Kasus Walkot Tanjungbalai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Langkah Pemprov DKI Atasi Banjir saat Musim Hujan
Indonesia
Ini Langkah Pemprov DKI Atasi Banjir saat Musim Hujan

Program penanganan banjir perlu digencarkan mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan.

Wadah Pegawai KPK Dukung Perintah Jokowi Soal Alih Status Menjadi ASN
Indonesia
Wadah Pegawai KPK Dukung Perintah Jokowi Soal Alih Status Menjadi ASN

Yudi mengatakan pihaknya mendukung penuh perintah Jokowi terkait alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sarana dan Prasarana MRT Tak Terdampak Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Sarana dan Prasarana MRT Tak Terdampak Kebakaran Gedung Kejagung

MRT Jakarta akan tetap memberikan pelayanan seperti biasanya

[HOAKS atau FAKTA] Anies Berkhotbah di Gereja Tentang Renungan Kiamat Air Bah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Berkhotbah di Gereja Tentang Renungan Kiamat Air Bah

“PENDETA ANIES BASWEDAN.. SEDANG BERKHOTBAH membawakan renungan tentang kiamat air bah

Polisi Diminta Buka Lagi Kasus Hukum Habib Rizieq
Indonesia
Polisi Diminta Buka Lagi Kasus Hukum Habib Rizieq

Ia menambahkan, seluruh rangkaian proses hukum yang tertunda selama ini, diharapkan langsung dibuka kembali agar proses pidananya berjalan secara fair dan adil.

TNI Siapkan Sanksi Tegas ke Anggotanya yang LGBT, Apa Saja Ya?
Indonesia
TNI Siapkan Sanksi Tegas ke Anggotanya yang LGBT, Apa Saja Ya?

Ini bertentangan dengan disiplin militer

Catat! Jokowi Ralat Vaksinasi COVID-19 Semuanya Jadi Gratis
Indonesia
Catat! Jokowi Ralat Vaksinasi COVID-19 Semuanya Jadi Gratis

Skema awal vaksinasi dibagi dua. Yakni, 32 juta orang digratiskan dan 75 juta lainnya mengakses secara mandiri.

Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Gedung, PDIP: Tamu Wajib Dibatasi

"Perlu pengawasan yang ketat, kedua perlu ada pembatasan kapasitas," ucap Gembong

Denda Pelanggar Tak Pakai Masker Capai Rp2,87 Miliar
Indonesia
Denda Pelanggar Tak Pakai Masker Capai Rp2,87 Miliar

Data pelanggaran penggunaa masker mengalami peningkatan secara signifikan dalam sepekan terakhir.

Usai Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi Pantau Vaksinasi dan Resmikan KRL Yogya-Solo
Indonesia
Usai Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi Pantau Vaksinasi dan Resmikan KRL Yogya-Solo

Presiden ikut menyalatkan jenazah almarhum di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.