Nongkrong Malam Minggu, Siap Siap Diciduk Pol PP Operasi Yustisi. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Satpol PP DKI Jakarta bakal gencar melakukan penertiban pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di ibu kota. Hal ini lantaran kasus corona di DKI terus mengalami lonjakan.

Kepala Satpol PP DKI Arifin meminta masyarakat tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Bahkan, saat malam minggu warga disarankan untuk tetap di rumah dan tidak nongkrong-nongkrong yang menimbulkan kerumunan.

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Bikin Tim Perlindungan Tenaga Kesehatan

"Malam Mingguan tetap di rumah saja dan tidak nongkrong-nongkrong serta berkerumun," ujar Arifin di Jakarta, Jumat (8/1).

Pol PP mengingatkan sanksi bagi warga yang tidak mengenakan masker yakni kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit, atau dapat memilih membayarkan denda administratif sebesar Rp250.000.

Apabila kedapatan mengulangi pelanggaran, maka dikenakan sanksi progresif atau sanksi berlaku kelipatan yakni untuk pelanggaran berulang sebanyak 1 kali, dikenakan kerja sosial selama 120 menit atau denda administratif sebesar Rp500.000.

Untuk pelanggaran berulang 2 kali, dikenakan kerja sosial selama 180 menit atau denda administratif sebesar Rp750.000. Pelanggaran berulang 3 kali dan seterusnya dikenakan kerja sosial selama 240 menit atau denda administratif sebesar Rp1.000.000.

Operasi Yustisi. (Foto: TMC Polda Metro Jaya)
Operasi Yustisi. (Foto: TMC Polda Metro Jaya)

Kemudian lanjut Arifin, bagi rumah makan, warung makan, restoran, kafe, bila kedapatan melanggar, maka langsung ditutup oleh petugas Satpol PP, dengan maksimal waktu tunggu petugas selama 2 jam setelah ditemukan pelanggaran.

"Sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 1 x 24 jam. Pelanggaran yang berulang juga dikenakan denda administratif progresif dengan nilai Rp50 juta sampai dengan maksimal Rp150 juta," jelasnya

Sedangkan bagi kantor, tempat kerja, dan industri, sanksi administratif yang diberikan berupa penutupan sementara paling lama 3x24 jam. Pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi denda administratif progresif dengan nilai Rp50 juta sampai dengan maksimal Rp150 juta.

“Lalu, terdapat pula sanksi rekomendasi pencabutan izin operasional tempat usaha apabila terjadi keterlambatan atau tidak bayar denda administratif. Untuk denda berupa uang akan kami setorkan untuk kas daerah,” imbuhnya. (Asp)

Baca Juga:

PSBB Ketat, Hukuman Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Makin Masif dan Tegas

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Awak Kapal Pesiar dari Amerika Ikut Mudik, Pemkot Solo Siapkan Karantina Khusus
Indonesia
Tiga Awak Kapal Pesiar dari Amerika Ikut Mudik, Pemkot Solo Siapkan Karantina Khusus

Dinas Kesegatan Kota (DKK) Solo telah menjalin komunikasi dengan tiga awak kapal tersebut untuk persiapan karantina.

Maju di Pilwalkot Solo, Kelompok Menengah Atas Persoalkan Gibran Bagian Dinasti Politik
Indonesia
Maju di Pilwalkot Solo, Kelompok Menengah Atas Persoalkan Gibran Bagian Dinasti Politik

Sebetulnya politik dinasti sah di dalam regulasi di Indonesia.

Ini Ancaman bagi Petahana Salah Gunakan Kekuasaan di Masa Pandemi
Indonesia
Ini Ancaman bagi Petahana Salah Gunakan Kekuasaan di Masa Pandemi

Sanksi pembatalan pencalonan menanti para kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada Serentak 2020.

Ma'ruf Amin Sebut Lulusan Program Ekonomi Syariah Tak Siap Pakai
Indonesia
Ma'ruf Amin Sebut Lulusan Program Ekonomi Syariah Tak Siap Pakai

Sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci penting

Penerapan Ganjil Genap Dinilai Gak Nyambung dengan Penanggulangan COVID-19
Indonesia
Penerapan Ganjil Genap Dinilai Gak Nyambung dengan Penanggulangan COVID-19

Kebijakan ganjil genap dibuat dan dilahirkan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi agar tidak macet pada masa normal.

Sindikat Pemalsuan Hasil Swab PCR di Bandara Soetta Libatkan Belasan Pelaku
Indonesia
Sindikat Pemalsuan Hasil Swab PCR di Bandara Soetta Libatkan Belasan Pelaku

Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta menangkap belasan orang.

Polda Jateng Ingatkan Penjemputan Ba'asyir Tidak Timbulkan Kerumunan
Indonesia
Polda Jateng Ingatkan Penjemputan Ba'asyir Tidak Timbulkan Kerumunan

Terpidana kasus terorisme selama 15 tahun dan mendapatkan remisi 55 bulan, Abu Bakar Ba'asyir dipastikan akan bebas murni dari Lapas Gunung Sindur.

Polda Metro Jaya Bagikan 25 Ton Beras ke Warga Terdampak COVID-19
Indonesia
Polda Metro Jaya Bagikan 25 Ton Beras ke Warga Terdampak COVID-19

"Pada hari ini kita akan berbagi dengan masyarakat, kita membantu kesulitan masyarakat yang terdampak akibat wabah pandemi COVID-19 ini," ucap Sambodo

Jokowi Minta Uji Klinis Vaksin COVID-19 Dipercepat, Tapi Ditolak
Indonesia
Jokowi Minta Uji Klinis Vaksin COVID-19 Dipercepat, Tapi Ditolak

Vaksin COVID-19 buatan Sinovac tersebut tiba di Indonesia pada Minggu (19/7)

[HOAKS atau FAKTA] RSUD di Jakarta dan Depok Ditutup Karena Puluhan Karyawan Positif Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] RSUD di Jakarta dan Depok Ditutup Karena Puluhan Karyawan Positif Corona

Dalam pesan berantai itu juga menyebutkan 3 RSUD yang ditutup sementara karena pegawai terkonfirmasi COVID-19