NIK Terintegasi dengan NPWP, Warga Bakal Makin Mudah Urus Pajak Dokumen - KTP elektronik. (ANTARA/HO/22)

Merahputih.com- Kebijakan pengurusan satu pintu makin meluas. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil bakal mengoperasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nantinya, implementasi NIK sebagai NPWP mulai berlaku 2023 mendatang. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan DJP.

Baca Juga:

Dukcapil dan KPU Sepakat Tuntaskan Masalah Data Pemilih Untuk Pemilu 2024

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor mengatakan, melalui adendum ini, DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan.

Neil menuturkan, integrasi data kependudukan dan perpajakan akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan. Pasalnya, data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun non pemerintah. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan.

"Untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia," kata Neil dalam siaran pers, Jumat (20/5).

Adapun perjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak tahun 2013 yang telah diperbarui di tahun 2018.

“Yang bertujuan untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, utamanya terkait NIK dan NPWP,” ujar Neil.

Ia menjelaskan, adendum ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik.

Melalui adendum ini DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan.

Baca Juga:

APJII Siap Bantu Dukcapil Agar Akses NIK Tetap Gratis

"Sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia," jelas dia.

Menurut Neil, integrasi data kependudukan dan perpajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan. Karena data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun nonpemerintah.

"Sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan," sebut Neil.

Ditjen Pajak memberikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah berjalan sangat baik selama ini.

Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini. Ia juga berharap sinergi antara kedua instansi di masa yang akan datang akan semakin kuat.

"Ini demi membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera melalui penerimaan pajak,” imbuh Neilmaldrin. (Knu)

Baca Juga:

DPR Pertanyakan Kondisi Server Dukcapil yang Sudah Uzur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkominfo Sebut Lombok Barat Jadi Tonggak Sejarah Ekonomi Digital Dunia
Indonesia
Menkominfo Sebut Lombok Barat Jadi Tonggak Sejarah Ekonomi Digital Dunia

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan, Lombok Barat mempunyai peran penting dalam sejarah pelaksanaan G20 dan perkembangan ekonomi digital di dunia.

Sejumlah Faktor Sebabkan Mobilitas Warga Jakarta Turun Drastis
Indonesia
Sejumlah Faktor Sebabkan Mobilitas Warga Jakarta Turun Drastis

Volume kendaraan di kawasan DKI Jakarta mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Jokowi Minta TNI Fokus Investasi Dibanding Belanja Pertahanan
Indonesia
Jokowi Minta TNI Fokus Investasi Dibanding Belanja Pertahanan

Kepala Negara juga meminta para prajurit TNI untuk selalu bersiap menghadapi berbagai ancaman

Soal Tawaran Kapolri, Novel Baswedan Cs: Berarti Kami Lolos TWK
Indonesia
Soal Tawaran Kapolri, Novel Baswedan Cs: Berarti Kami Lolos TWK

Sebanyak 57 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara terkait inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berencana merekrut mereka.

Jemaah Haji Indonesia Kloter Terakhir Tinggalkan Makkah
Indonesia
Jemaah Haji Indonesia Kloter Terakhir Tinggalkan Makkah

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah haji di Kota Makkah sudah selesai.

[HOAKS atau FAKTA]: Berkat Jokowi Dekati Putin, Rusia Tarik Pasukannya dari Ukraina
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Berkat Jokowi Dekati Putin, Rusia Tarik Pasukannya dari Ukraina

Akun TikTok dengan nama pengguna “guntur.surabaya” mengunggah sebuah video yang menunjukkan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Vladimir Putin.

Masa Libur Sekolah Diperpanjang sampai 12 Mei
Indonesia
Masa Libur Sekolah Diperpanjang sampai 12 Mei

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan tambahan masa libur Lebaran 2022.

Layanan BPJS Kesehatan Bakal Disediakan di Satpas
Indonesia
Layanan BPJS Kesehatan Bakal Disediakan di Satpas

Syarat mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) nantinya harus memiliki BPJS Kesehatan.

Kejagung Klaim Belum Temukan Fakta Mantan Mendag M Lutfi Terima Suap
Indonesia
Kejagung Klaim Belum Temukan Fakta Mantan Mendag M Lutfi Terima Suap

Penyidik sejauh ini belum menemukan adanya bukti atau fakta bahwa mantan mendag M Lutfi diduga menerima suap dari pengusaha sawit.

Kapolda Metro Bakal Usut Tuntas Kasus Rachel Vennya
Indonesia
Kapolda Metro Bakal Usut Tuntas Kasus Rachel Vennya

Kaburnya Rachel Vennya saat karantina di RSDC Pademangan, Jakarta Utara, menjadi sorotan publik.