Ngotot Revisi UU Pemilu, PKS Siap Lakukan Lobi Politik PKS. (Foto: PKS

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan ada revisi UU Pemilu yang naskah rancangannya masih dibahas dan terjadi pro-kontra diantara para Politisi Senayan.

"Kami ingin tetap ada revisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dengan UU Pilkada Nomor 10/2016, serta berharap juga pada 2022 dan 2023 tetap ada Pilkada," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, di Palembang, Senin (15/2).

Baca Juga:

Perludem Sayangkan DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

Menurut dia, revisi UU Pemilu perlu dilanjutkan untuk memperbaiki penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat ke depan agar lebih baik.

Revisi UU Pemilu yang sekarang ini bergulir di DPR, rencananya akan menyatukan dua aturan pemilu yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Dalam rencana revisi UU Nomor 10/2016, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan. Pilkada dijadwalkan digelar pada 2024 serentak dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Pada 17 April 2019 Indonesia menggelar Pemilu Legislatif di tingkat kabupaten/kota hingga nasional, DPD, dan Pemilu Presiden pada hari yang sama. Ada lima kertas suara bagi seorang pemilih saat itu. Proses penghitungan suara di tingkat TPS juga sangat marathon hingga berhari-hari.

Meskipun partai politik itu setuju revisi UU Pemilu, namun Pilkada perlu tetap dilakukan pada 2022 dan 2023 sesuai dengan jadwal semestinya untuk mengurangi penumpukan beban pelaksanaan Pemilu/Pilkada legislatif dan eksekutif pada 2024.

Dengan Pilkada diselenggarakan sesuai dengan jadwal semestinya, proses peneyelenggaraan pemungutan suara dengan rakyat sebagai aktor utamanya tidak menumpuk pada 2024.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu. (Foto: PKS)
Presiden PKS Ahmad Syaikhu. (Foto: PKS)

"Untuk melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada tetap ada pada 2022 dan 2023, kami akan melakukan lobi-lobi politik," ujarnya.

Sementara Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, pada kesempatan itu menambahkan, jika Pilkada tidak dilakukan sesuai jadwal semestinya, kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 akan diisi pelaksana tugas (plt).

"Untuk mencari plt kepala daerah bukanlah sesuatu yang mudah, karena harus sesuai dengan keinginan masyarakat," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Golkar Ingin Suara Bulat Seluruh Fraksi Bahas RUU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gaet Pemilih, KPU Harus Gencarkan Sosialisasi Pilkada
Indonesia
Gaet Pemilih, KPU Harus Gencarkan Sosialisasi Pilkada

Paling tidak dari 19 Kabupaten/kota di Jawa Timur yang menggelar Pilkada, tingkat partisipasi pemilih Surabaya berada di angka 67 persen.

Mengamankan Batik Indonesia Dengan Regulasi dan Inovasi
Indonesia
Mengamankan Batik Indonesia Dengan Regulasi dan Inovasi

Pemerintah mencanangkan Labelisasi Batikmark dengan Batik INDONESIA. Labelisasi ini, diyakini bakal melestarikan dan melindungi batik Indonesia secara hukum .

Virus COVID-19 Varian Baru Ditemukan di Singapura
Dunia
Virus COVID-19 Varian Baru Ditemukan di Singapura

Singapura melakukan pengurutan genom virus untuk kasus terkonfirmasi COVID-19, yang tiba dari Eropa baru-baru ini.

43 Kabupaten/Kota Kini Jadi Zona Merah
Indonesia
43 Kabupaten/Kota Kini Jadi Zona Merah

Kota Tangerang merupakan salah satu daerah dari 43 daerah yang sebelumnya zona oranye, dan kini bergeser menjadi zona merah.

Aturan Misa Natal, Jumlah Umat Dibatasi 20 Persen dan Waktu Hanya 60 Menit
Indonesia
Aturan Misa Natal, Jumlah Umat Dibatasi 20 Persen dan Waktu Hanya 60 Menit

Keuskupan Agung Jakarta membatasi jumlah umat yang akan melakukan Misa Natal sebanyak 20 persen dari kapasitas gereja. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

PKS Solo bakal Jadi Mitra Kritis Pemerintahan Gibran-Teguh
Indonesia
PKS Solo bakal Jadi Mitra Kritis Pemerintahan Gibran-Teguh

Ia menegaskan PKS akan tetap menjadi mitra kritis bagi Pemkot Solo terutama di tingkat DPRD, yang mana PKS Solo punya lima kursi.

Polisi Tertibkan Balap Liar Serta Tongkrongan Klub Motor
Indonesia
Polisi Tertibkan Balap Liar Serta Tongkrongan Klub Motor

Balap liar tersebut diunggah di media sosial dan menjadi viral. Tetapi, berdasarkan keterangan para pelaku, aksi balapan liar itu tidak dilakukan secara terencana atau melalui proses janjian dan tidak saling kenal.

Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir
Indonesia
Ketua Komisi D Minta Anies Tak Pangkas Anggaran Banjir

Anggaran 2020 tidak seharusnya dipangkas meski APBD atau PAD DKI dialihkan untuk penanganan kasus corona di Jakarta.

Kasih Subsidi Pegawai, Jokowi Targetkan Daya Beli Masyarakat Naik
Indonesia
Kasih Subsidi Pegawai, Jokowi Targetkan Daya Beli Masyarakat Naik

Mengingat, akibat pandemi COVID-19 seluruh sektor terganggu termasuk kebutuhan masyarakat.

Pelarian Buron Kasus Sabu-sabu Paling Dicari di Sukabumi Berakhir
Indonesia