Pimpinan KPK Ngotot Pecat 51 Pegawai, PBNU Sebut Bentuk Perintangan Penyidikan

MerahPutih.com - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) meminta Ketua KPK Firli Bahuri mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Sekretaris Lapeksdam PBNU Marzuki Wahid mengusulkan, seluruh pegawai KPK diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga:

Ironi KPK Era Firli Bahuri, Kurang Personel Malah Pecat 51 Pegawai

"Bahwa kemudian diperlukan Diklat dan peningkatan kapasitas tentang wawasan kebangsaan, misalnya, untuk mereka sebagai ASN, itu suatu kemestian yang harus dilakukan," kata Marzuki dalam keterangan tertulis, Kamis (27/5).

Marzuki mengaku khawatir pemberhentian 51 pegawai KPK lantaran tidak lolos TWK, sebagai bagian dari upaya pelemahan lembaga antikorupsi itu oleh pihak-pihak eksternal.

TWK tersebut, kata dia, juga dikhawatirkan sebagai bentuk perintangan terhadap penyidikan alias obstruction of justice oleh Pimpinan KPK. Sebab, sejumlah pegawai yang dipecat tersebut tengah menangani beberapa kasus besar.

"Jika mereka dipecat, maka penyidikan korupsi terhenti atau berganti penyidik berarti akan memutar balik titik awal penyidikan," ujarnya.

Marzuki menekankan, pemecatan dapat diwajarkan apabila para pegawai tersebut terbukti terlibat dalam organisasi terlarang ataupun melanggar etika, moral, dan profesi sebagai penegak hukum.

Namun, kata Marzuki, apabila pemecatan hanya didasarkan pada hasil TWK tidak lah cukup. Terlebih, TWK yang dijalani para Pegawai KPK dinilai bermasalah, cacat akademis, bahkan tidak transparan.

KPK
KPK

"Sampai sekarang, publik tidak tahu hasil yang sebenarnya dari TWK itu, siapa mendapatkan nilai berapa, mana yang salah dan mana yang benar," tutup dia.

Diketahui, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen TWK terpaksa dipecat. Kebijakan tersebut diambil bedasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama antara KPK, Kemenpan RB, dan BKN dalam rapat yang digelar di Kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).

Sementara, 24 pegawai lainnya dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara. (Pon)

Baca Juga:

51 Pegawai KPK Bakal Dipecat, Perintah Jokowi Sebagai Pembina Tertinggi ASN Ditabrak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buka Usaha di Bandung, Ini Perizinan Yang Harus Diurus Pengusaha
Indonesia
Buka Usaha di Bandung, Ini Perizinan Yang Harus Diurus Pengusaha

Wali Kota Bandung, Oded M Danial memberi arahan kepada para pegawai di lingkup DPMPTSP Kota Bandung menyampaikan, jika ada masalah segera menyelesaikan.

Ribuan Aparat Jaga 100 Pos Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta
Indonesia
Ribuan Aparat Jaga 100 Pos Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta

Hal ini dilakukan karena meningkatnya mobilitas khususnya di dalam kota.

Kapolri Bakal Temui Pimpinan KPK, Bahas Apa?
Indonesia
Kapolri Bakal Temui Pimpinan KPK, Bahas Apa?

Namun, belum diketahui apa yang akan dibahas dalam pertemuan antara Kapolri dengan pimpinan KPK

Polisi Sebut Cuma Ada 6 KKB Besar yang Aktif di Papua
Indonesia
Polisi Sebut Cuma Ada 6 KKB Besar yang Aktif di Papua

Pimpinan KKB yang aktif di wilayah pegunungan Papua itu sudah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO kepolisian seperti Lekagak Telenggen, Militer Murib, Sabinus Waker, Egianus Kogoya dan lainnya.

Tol Palembang-Lampung Banyak Dikeluhkan Pengguna
Indonesia
Tol Palembang-Lampung Banyak Dikeluhkan Pengguna

Pengguna jalan tol Palembang-Lampung mengeluhkan kondisi jalan bergelombang dan banyak terdapat lubang.

Enam Orang Kelompok MIT Diminta Serahkan Diri, Masih Ada Kesempatan Bertobat
Indonesia
Enam Orang Kelompok MIT Diminta Serahkan Diri, Masih Ada Kesempatan Bertobat

Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso bersama jajaran Satgas Madago Raya telah bertolak dari Poskotis Tokorondo Poso menuju wilayah Poso Pesisir Selatan

Brimob Evakuasi Korban hingga Lakukan Pembersihan ke Lokasi Bencana NTT
Indonesia
Brimob Evakuasi Korban hingga Lakukan Pembersihan ke Lokasi Bencana NTT

Polri mengerahkan Kapal Barata-8004 untuk mengangkut bantuan kebutuhan pokok dan dapur lapangan guna membantu warga korban bencana alam di NTT.

PSI Minta Anies Fasilitasi Kebutuhan Kremasi COVID-19 di Jakarta
Indonesia
PSI Minta Anies Fasilitasi Kebutuhan Kremasi COVID-19 di Jakarta

Tingginya tingkat kematian akibat COVID-19 di Jakarta turut meningkatkan kebutuhan pemulasaran.

Enggan Mengungsi, Warga Sekitar Gunung Merapi Diminta Buat Surat Pernyataan
Indonesia
Enggan Mengungsi, Warga Sekitar Gunung Merapi Diminta Buat Surat Pernyataan

BPPTKG Yogyakarta menyatakan Gunung Merapi telah memasuki tahap erupsi.

KPK Korek Direktur Adonara Propertindo Gali Info Korupsi Lahan Proyek Anies
Indonesia
KPK Korek Direktur Adonara Propertindo Gali Info Korupsi Lahan Proyek Anies

Terkait kasus korupsi lahan untuk proyek Rumah DP Nol Rupiah Pemprov DKI