Ngotot Gelar Pilkada, Pemerintah Abaikan Amanat Konstitusi Kerumunan massa saat daftar pilkada. (Ismail/Jawa Tengah).

MerahPutih.com - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin, menilai Pemerintah mengabaikan amanat konstitusi untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, karena tetap melaksanakan Pilkada Serentak.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, menegaskan, pelaksaan Pilkada Serentak pada Desember nanti, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah sendiri (PERPPU No. 2/2020), Penjelasan Pasal 201A, Ayat 3, bahwa Pilkada serentak ditunda apabila tidak dapat dilaksanakan karena musibah nasional Pandemi COVID-19.

"Jika Pemerintah tetap ngotot menggelar Pilkada mengandung arti melanggar Peraturan UU yang ada," ujarnya dalam keteranganya. Rabu (23/9).

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Ingatkan Peserta Pilkada Harus Selamatkan Rakyat

Selain mengabaikan aspirasi rakyat, dan pelanggaran konstitusi, kata Din, tetap menggelar Pilkada juga menunjukkan ketidaksesuaian ucap dan laku Presiden Jokowi yang sangat beresiko besar.

"Juga pelaksanaan Pilkada serentak itu nanti tidak sejalan dengan ucapan Presiden Jokowi sendiri bahwa Pemerintah lebih mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dari pada stimulus ekonomi dan tentu juga agenda politik," tegas Din.

Din Syamsuddin
Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. (Foto: Tangkapan Layar).

Apalagi, lanjut Din, patut diyakini bahwa pelaksanaan Pilkada, yang niscaya mendorong kerumunan massa, sangat potensial dan rentan menciptakan klaster baru COVID-19.

"Apakah Pemerintah siap menanggung akibat dan resikonya? Waktu masih ada untuk berpikir jernih dengan akal sehat untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat, dari pada ingin mengedepankan kekuasaan, atau mengutamakan kepentingan politik kelompok/partai politik," kata Din. (Pon)

Baca Juga:

Tunda Pilkada, Kemanusiaan Lebih Penting dari Politik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR: KPK Bukan Momok Menakutkan
Indonesia
DPR: KPK Bukan Momok Menakutkan

Sahroni berharap kedatangannya ke lembaga antirasuah dapat menjadi contoh bahwa seluruh warga negara wajib mendukung kinerja KPK

Romo Benny Minta Masyarakat Taat Kaidah Moral New Normal
Indonesia
Romo Benny Minta Masyarakat Taat Kaidah Moral New Normal

Kenormalan baru memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas

Jaksa KPK yang Tangani Kasus Akil Mochtar Juga Ditarik ke Kejagung
Indonesia
Jaksa KPK yang Tangani Kasus Akil Mochtar Juga Ditarik ke Kejagung

Jaksa Pulung Rinandoro dan Dwi Aries Sudarto telah bertugas di KPK selama 10 tahun

Pemkot Jakpus Harap Kampung Tangguh Atasi Banjir di Tanah Abang
Indonesia
Tolak Tes COVID-19 di DKI Jakarta Siap-Siap Kena Sanksi Rp5 Juta
Indonesia
Tolak Tes COVID-19 di DKI Jakarta Siap-Siap Kena Sanksi Rp5 Juta

Regulasi ini bakal segera disahkan dalam waktu dekat

Dua Hal yang Disorot PAN dari Inpres 6/2020
Indonesia
Dua Hal yang Disorot PAN dari Inpres 6/2020

Inpres 6/2020 belum bisa langsung diaplikasikan

Bongkar 18 Kasus 'Pemain' APD Saat Wabah Corona, 33 Orang Jadi Tersangka
Indonesia
Bongkar 18 Kasus 'Pemain' APD Saat Wabah Corona, 33 Orang Jadi Tersangka

Polri terus menjalin koordinasi dengan pihak terkait

Menteri BUMN Perjuangkan Rumah untuk Milenial Sampai ke Jepang
Indonesia
Menteri BUMN Perjuangkan Rumah untuk Milenial Sampai ke Jepang

Tidak mungkin generasi milenial bisa mencicil KPR, dengan dana bank yang sekarang.

Rencana Anak Buah Anies UMKM Boleh Berjualan di Trotoar Masuk Tahap Kajian
Indonesia
Rencana Anak Buah Anies UMKM Boleh Berjualan di Trotoar Masuk Tahap Kajian

Semua memberikan rekomendasi, nanti baru ditetapkan

Kelompok Buruh Waspadai Intrik Politik di Sidang Perdana Judicial Review UU Ciptaker
Indonesia
Kelompok Buruh Waspadai Intrik Politik di Sidang Perdana Judicial Review UU Ciptaker

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana judicial review terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Gedung MK, Selasa (24/11) pukul 11.00.