Ngotot Bahas RUU Cipta Kerja di Tengah Masa Reses, DPR Dinilai Tebang Pilih Ilustrasi. (ANTARA/Imam B)

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, pembahasan RUU Cipta Kerja yang secara nonstop dilakukan Badan Legislasi baik pada masa sidang maupun sekarang pada masa reses menimbulkan persoalan serius.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, jika Baleg terus membahas RUU Cipta Kerja pada saat reses, mestinya hal yang sama juga diberikan atas permintaan Komisi III yang meminta RDP sehari dengan penegak hukum terkait kasus Djoko Tjandra.

Baca Juga:

Kebut RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Pancing Amarah dan Rasa Curiga Rakyat

"Ini kan aneh, tatib sama-sama mengatur soal kegiatan reses yang dilakukan DPR di luar parlemen, tetapi pimpinan DPR ternyata tebang pilih," jelas Lucius Karus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (23/7).

Lucius menambahkan, pembahasan RUU Cipta Kerja pada saat reses membuat anggota tidak bisa kembali ke dapil. Sedangkan waktu sekali atau sehari RDP yang diajukan Komisi III sebelum mereka kembali ke dapil malah ditolak.

"Kan kelihatan betul tebang pilih izin yang diberikan pimpinan DPR. Dan kelihatan bahwa izin yang diberikan tak konsisten mengikuti apa yang diatur dalam tatib DPR pasal 1 dan pasal 52," jelas Lucius.

Ilustrasi (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Ilustrasi (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Lucius menyebut, pimpinan DPR harus konsisten untuk menegaskan dan memastikan pelaksanaan fungsi DPR dilakukan berdasarkan tatib.

"Karena tatib sudah mengatur bahwa reses merupakan waktu bagi DPR untuk berkegiatan di luar DPR, maka hentikan semua kegiatan di dalam DPR. Dan pastikan anggota DPR melaksanakan kunjungan kerja ke dapil," jelas Lucius.

Lalu, laporan kunjungan harus diperiksa serius dan jika perlu harus mempertanggungjawabkan anggaran reses yang diterima dengan laporan yang disampaikan secara terbuka ke publik.

"Kasihan uang negara jika tidak dipertanggungjawabkan secara akuntabel seperti dana reses ini," tutup Reses.

Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sosial (PKS) Pipin Sopian menilai, Dewan Perwakilan Rakyat menerapkan kebijakan standar ganda dalam menggunakan masa reses.

Ia mempertanyakan sikap DPR yang tetap membahas Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja di masa reses.

Di sisi lain, DPR menolak Rapat Dengar Pendapat Pengawasan oleh Komisi III terkait kasus Djoko Tjandra dengan alasan reses.

“Saya kira ini standar ganda. Pimpinan DPR tidak konsisten, memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja saat reses oleh Panja di Baleg DPR tapi menolak RDP Pengawasan Komisi III terkait Djoko Tjandra," ujar Pipi kepada wartawan.

Menurut dia, wajar jika masyarakat mempertanyakan perbedaan sikap tersebut.

Baca Juga:

DPR: Program Organisasi Penggerak Kemendikbud tak Miliki Payung Hukum

Ia juga beranggapan seharusnya pembahasan terkait RUU Cipta Kerja yang merombak sekitar 80 undang-undang, tidak dikejar tayang. Terlebih situasi pandemi saat ini yang sarat dengan keterbatasan.

“Seharusnya pimpinan DPR RI konsisten, pada saat reses ini Panja RUU Cipta Kerja DPR RI lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Bukan malah memaksakan pembahasan RUU. Apalagi, DIM (Daftar Inventaris Masalah) fraksi-fraksi saja belum masuk semua,” tutur Pipin.

Masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang. Pada masa ini anggota parlemen seharusnya melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing masing untuk menjaring aspirasi.

“Ini saatnya DPR mendengar, menjaring aspirasi di daerah pemilihnya apakah RUU Cipta Kerja memang layak dilanjutkan atau tidak. Apakah benar RUU Cipta Kerja ini untuk kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan segelintir orang saja," kata Pipin. (Knu)

Baca Juga:

Bahas RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Diduga Sengaja Lindungi Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Guru Besar Undip Dukung Pemerintah tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel
Indonesia
Guru Besar Undip Dukung Pemerintah tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Dia menjelaskan pembukaan hubungan diplomatik lebih diabdikan kepada kepentingan mendasar Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Hati-Hati Begal Motor Beralih ke Sepeda, Ikuti Tips Aman Gowes dari Polisi
Indonesia
Hati-Hati Begal Motor Beralih ke Sepeda, Ikuti Tips Aman Gowes dari Polisi

Harga sepeda yang kini sudah setara motor bahkan mobil kini memancing pelaku kejahatan

Karyawati ini Rogoh Kocek Rp200 Juta untuk Habisi Bosnya
Indonesia
Karyawati ini Rogoh Kocek Rp200 Juta untuk Habisi Bosnya

Ia menyiapkan dana Rp 200 juta untuk menyewa pembunuh bayaran.

Dalam Proses Rekrutmen dan Propaganda, Kelompok Intoleran Benturkan Agama dan Negara
Indonesia
 Berikut 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif COVID-19 Terbanyak
Indonesia
Berikut 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif COVID-19 Terbanyak

Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kenaikan pasien positif COVID-19 terbanyak. Dalam sehari terakhir, ada penambahan 244 kasus di wilayah yang dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa ini.

Ribuan Aparat Gabungan Diterjunkan Amankan Demo PA 212 Cs di DPR
Indonesia
Ribuan Aparat Gabungan Diterjunkan Amankan Demo PA 212 Cs di DPR

"Iya ada seribu personel. Gabungan TNI/Polri," jelas Marsudianto

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 16 Agustus 2020
Indonesia
PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 16 Agustus 2020

Daud mengimbau warga Bodebek untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan PSBB secara proporsional, dan konsisten menerapkan protokol kesehatan.

Pulang Tarawih Satu Keluarga di Solo Jadi PDP, Langsung Dirawat di RSUD Bung Karno
Indonesia
Pulang Tarawih Satu Keluarga di Solo Jadi PDP, Langsung Dirawat di RSUD Bung Karno

Usia mereka masing-masing 33 tahun, 2 tahun, 17 tahun, 58 tahun, 37 tahun, 55 tahun, dan 31 tahun

Stafsus Edhy Prabowo yang Sempat Buron Resmi Ditahan KPK
Indonesia
Stafsus Edhy Prabowo yang Sempat Buron Resmi Ditahan KPK

Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misata yang sempat buron kini resmi ditahan oleh KPK.

Wagub DKI Jelaskan Penyebab Lonjakan Tinggi Kasus Corona di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Jelaskan Penyebab Lonjakan Tinggi Kasus Corona di Jakarta

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria menjelaskan penyebab kasus corona di Jakarta melonjak tinggi.