Nganggur, Pemkot Surabaya Ambil Alih Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Andika Eldon)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Surabaya akan menanggung iuran BPJS bagi warganya yang sudah non aktif karena tidak bekerja lagi perusahaan atau menganggur.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, masih perlu sinkronisasi data antara BPJS dan pihak Pemkot. Hal ini agar secara otomatis biaya iuran akan dibebankan kepada Pemkot Surabaya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Gratis Hanya untuk Peserta BPJS Kesehatan Aktif

"Saya minta untuk secara otomatis pembayarannya dialihkan atau dibebankan di pemkot. Tanpa ada jeda yah. Oleh sebab itu, butuh sinkronisasi data," terang Eri dari keterangan resmi yang diterima MerahPutih.com, Jumat (5/3).

Saat berobat nanti, lanjut Eri, warga Surabaya cukup menunjukkan KTP untuk mendapat layanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), baik itu Rumah Sakit, Puskesmas, ataupun Fasyankes lainnya.

"Semoga dalam waktu dekat tak ada lagi masyarakat yang tidak dapat layanan kesehatan. Ke depan cukup dengan KTP warga langsung bisa memeproleh layanan kesehatan yang tidak akan berhenti,” tutur Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Antara)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Antara)

Sementara itu, bagi warga pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan non aktif, Pemkot Surabaya juga siap mengcover secara otomatis tanpa jeda waktu. Bahkan, bagi warga sebelumnya membayar BPJS secara mandiri kelas satu, kemudian beberapa waktu tidak sanggup membayar, secara otomatis dimasukkan kelas tiga dan menjadi tanggung jawab pemkot pembayarannya.

“Untuk semua kalangan, kami berprinsip gotong-royong. Misal, ada salah satu pasien memiliki penyakit berat seperti kanker lalu tidak sanggup membayar mandiri. Maka, pemkot akan mengambil alih pembayarannya melalui BPJS,” tegas Eri. (Andika Eldon/ Surabaya)

Baca Juga:

Klaim JKN Pasien COVID-19, BPJS Kesehatan Solo Hanya Bertugas Memverifikasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyidik Cari Unsur Pidana dalam Kasus Obat Corona Hadi Pranoto
Indonesia
Penyidik Cari Unsur Pidana dalam Kasus Obat Corona Hadi Pranoto

Polda Metro Jaya mencari adakah unsur pidana dibalik konten YouTube musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji yang mewawancarai Hadi Pranoto.

Satgas COVID-19: Kasus Harian Corona Bisa Dilihat di Website
Indonesia
Satgas COVID-19: Kasus Harian Corona Bisa Dilihat di Website

Menurut Wiku Adisasmito, ada hal lain yang perlu disampaikan ke publik. Bukan urusan setiap mengumumkan adalah kasus.

Pemprov DKI Sediakan Rp171 Miliar Bantu Uang Pangkal Siswa Swasta
Indonesia
Pemprov DKI Sediakan Rp171 Miliar Bantu Uang Pangkal Siswa Swasta

Pada pendaftaran PPDB 2020, total jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664

Diperiksa Polda Jateng, Simson Simanjutak Tegaskan Arya Sinulingga Lecehkan Pospera
Indonesia
Diperiksa Polda Jateng, Simson Simanjutak Tegaskan Arya Sinulingga Lecehkan Pospera

"Jelas sangat merugikan Pospera secara nama baik, karena dikesankan semua orang Pospera membuat rugi perusahaan-perusahaan BUMN," tegasnya.

Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya
Indonesia
Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya

Mumtaz Rais diingatkan Wakil Ketua KPK Pamolango Nawawi mematikan ponsel di dalam pesawat.

[HOAKS atau FAKTA]: SBY Ingin Membantu, Tapi Partainya Tak Ada di Pemerintahan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: SBY Ingin Membantu, Tapi Partainya Tak Ada di Pemerintahan

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Aprizal Khoiro yang dibagikan di grup Denny Siregar Fans.

Polri Hargai Proses Hukum Anggotanya di KPK yang Tersandung Kasus Suap
Indonesia
Polri Hargai Proses Hukum Anggotanya di KPK yang Tersandung Kasus Suap

Sejauh mana dan akan dilakukan terus akan berproses, kita tunggu saja nanti

Pengusaha Harry Van Sidabukke Didakwa Menyuap Eks Mensos Juliari Rp1,28 Miliar
Indonesia
Pengusaha Harry Van Sidabukke Didakwa Menyuap Eks Mensos Juliari Rp1,28 Miliar

Pengusaha Harry Van Sidabukke didakwa oleh jaksa penuntut umum pada KPK menyuap eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebesar Rp1,28 miliar.

Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Meningkat di Hari Kedua Kampanye Pilkada
Indonesia
Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Meningkat di Hari Kedua Kampanye Pilkada

Adapun kampanye Pilkada yang melanggar protokol kesehatan itu terjadi di Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul, dan Tojo Una-Unan.

Jokowi Diminta Bawa Permasalahan Palestina hingga Konflik Laut Natuna di Sidang Umum PBB
Indonesia
Jokowi Diminta Bawa Permasalahan Palestina hingga Konflik Laut Natuna di Sidang Umum PBB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan berpidato di Sidang Majelis Umum ke-75 Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 22-29 September 2020.