Nganggur, Pemkot Surabaya Ambil Alih Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Andika Eldon)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Surabaya akan menanggung iuran BPJS bagi warganya yang sudah non aktif karena tidak bekerja lagi perusahaan atau menganggur.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, masih perlu sinkronisasi data antara BPJS dan pihak Pemkot. Hal ini agar secara otomatis biaya iuran akan dibebankan kepada Pemkot Surabaya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Gratis Hanya untuk Peserta BPJS Kesehatan Aktif

"Saya minta untuk secara otomatis pembayarannya dialihkan atau dibebankan di pemkot. Tanpa ada jeda yah. Oleh sebab itu, butuh sinkronisasi data," terang Eri dari keterangan resmi yang diterima MerahPutih.com, Jumat (5/3).

Saat berobat nanti, lanjut Eri, warga Surabaya cukup menunjukkan KTP untuk mendapat layanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), baik itu Rumah Sakit, Puskesmas, ataupun Fasyankes lainnya.

"Semoga dalam waktu dekat tak ada lagi masyarakat yang tidak dapat layanan kesehatan. Ke depan cukup dengan KTP warga langsung bisa memeproleh layanan kesehatan yang tidak akan berhenti,” tutur Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Antara)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Antara)

Sementara itu, bagi warga pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan non aktif, Pemkot Surabaya juga siap mengcover secara otomatis tanpa jeda waktu. Bahkan, bagi warga sebelumnya membayar BPJS secara mandiri kelas satu, kemudian beberapa waktu tidak sanggup membayar, secara otomatis dimasukkan kelas tiga dan menjadi tanggung jawab pemkot pembayarannya.

“Untuk semua kalangan, kami berprinsip gotong-royong. Misal, ada salah satu pasien memiliki penyakit berat seperti kanker lalu tidak sanggup membayar mandiri. Maka, pemkot akan mengambil alih pembayarannya melalui BPJS,” tegas Eri. (Andika Eldon/ Surabaya)

Baca Juga:

Klaim JKN Pasien COVID-19, BPJS Kesehatan Solo Hanya Bertugas Memverifikasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Minta Pembangunan Sumur Resapan Tidak Membahayakan Orang Lain
Indonesia
Anies Minta Pembangunan Sumur Resapan Tidak Membahayakan Orang Lain

Pembangunan sumur resapan di Jakarta tengah menuai sorotan. Pasalnya, pemasangannya yang dilakukan di jalanan justru menggangu mobilitas warga.

Baru Menggeliat, Objek Wisata di Garut Kembali Ditutup
Indonesia
Baru Menggeliat, Objek Wisata di Garut Kembali Ditutup

Kabupaten Garut sebelumnya masuk pada PPKM Level 2 yang membolehkan destinasi wisata dibuka untuk umum dengan syarat mematuhi protokol kesehatan.

Monas Jadi Posko Pengendalian COVID-19 di Jakarta Pusat
Indonesia
Monas Jadi Posko Pengendalian COVID-19 di Jakarta Pusat

Posko bersama ini diklaim jadi garda terdepan meredam melonjaknya penyebaran COVID-19 sehingga penanganannya menjadi lebih efektif.

Gibran Terpapar COVID-19 Kedua Kali, Isoman di Rumdin Loji Gandrung
Indonesia
Gibran Terpapar COVID-19 Kedua Kali, Isoman di Rumdin Loji Gandrung

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali terpapar COVID-19 sejak Jumat (4/3).

Terdakwa Wabup Nonaktif OKU Meninggal Dunia
Indonesia
Terdakwa Wabup Nonaktif OKU Meninggal Dunia

Terdakwa sedang menjalani pengobatan dan dibantarkan di rumah sakit

Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Jokowi-Ma'ruf Tak Sampai 70 Persen
Indonesia
Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Jokowi-Ma'ruf Tak Sampai 70 Persen

Sementara itu, survei juga mencatat sebanyak 59,3 persen responden mendukung Presiden Joko Widodo melakukan perombakan

Waspada, Kejahatan Jalanan Meningkat saat Kasus COVID-19 Melandai
Indonesia
Waspada, Kejahatan Jalanan Meningkat saat Kasus COVID-19 Melandai

Polda Metro Jaya mencatat angka kejahatan jalanan meningkat saat kasus penyebaran COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya mengalami penurunan.

Gibran Percepat Vaksinasi COVID-19 untuk 75.000 Pelajar
Indonesia
Gibran Percepat Vaksinasi COVID-19 untuk 75.000 Pelajar

Berdasarkan Inmendagri, Kota Solo, Jawa Tengah masih berstatus PPKM Level 4 sehingga belum bisa membuka sekolah tatap muka.

PPKM Luar Jawa-Bali: Level 3 Masih 10 Kabupaten/Kota, Nihil Level 4
Indonesia
PPKM Luar Jawa-Bali: Level 3 Masih 10 Kabupaten/Kota, Nihil Level 4

Angka reproduksi kasus COVID-19 di luar Jawa-Bali juga naik

Kapolri Tambah Tracer di Posko PPKM Mikro Cengkareng Barat
Indonesia
Kapolri Tambah Tracer di Posko PPKM Mikro Cengkareng Barat

"Agar di susun teknis pelaksanaan tracing secara detail. Polri akan menambahkan 3 tracer," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo