Ngaku Tolak Jabatan Wamen PUPR, Rudy Pilih Kembali Lagi Jadi Tukang Las Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo di rumahnya. (Foto: MP/ Ismail)

MerahPutih.com - FX Hadi Rudyatmo (61) telah purna tugas sebagai Wali Kota Solo pada Rabu (17/2). Mengawali aktivitas sebagai masyarakat biasa, tidak banyak agenda yang dilakukannya seperti saat menjadi Wali Kota Solo.

Ia pun bakal mengisi kesibukan sendiri di rumah dengan menekuni hobi lamanya sejak masih usia 20 tahun, yakni menjadi tukang (pekerja) las karbit.

"Saya di rumah saja, menekuni hobi lama sebagai tukang las. Tidak perlu malu yang penting bisa tetap mengabdi pada masyarakat dibidang lain," katanya di Solo, (18/2).

Baca Juga:

Rudy: Ditunda Atau Tidak, Solo Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Ketua DPC PDIP Solo ini menegaskan, di rumah punya bengkel las sendiri. Bengkel ini sudah lama terbengkalai karena kesibukannya sebagai Wali Kota Solo.

"Sekarang saya punya banyak waktu berlama di bengkel las. Ini bukan pencitraannya loh ya," tegasnya.

Rudy pun mengaku siap bekerja di luar rumah jika ada tawaran kerja mengerjakan proyek ngelas. Dengan demikian, ia tetap bisa menghasilkan uang halal tanpa korupsi.

"Sebelum saya purna tugas pernah ada tawaran menjadi Wamen (Wakil Menteri) PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), saya menolaknya," katanya.

Mantan Wali Kota Solo Rudy. (Foto: MP/Ismail)
Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. (Foto: MP/Ismail)

Ia lebih memilih menjadi orang bisa dan mengabdi di tengah masyarakat Solo dan Rudy juga menepis kabar adanya maju Pilgub Jateng menggantikan Ganjar Pranowo sebagai sesama kader Banteng.

"Saya tidak gila jabatan. Lebih bahagia menjadi orang biasa yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Solo," tutupnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Dikabarkan Jadi Mensos Bersaing dengan Risma, FX Rudy: Nampaknya Enggak Lah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Sebut John Kei Dalang Perencanaan Pembunuhan Nus Kei
Indonesia
Polisi Sebut John Kei Dalang Perencanaan Pembunuhan Nus Kei

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana mengatakan, John Kei memerintahkan anak buahnya melalui handphone.

Vaksinasi Tahanan KPK Jadi Umpatan Netizen, Begini Tanggapan Firli Bahuri
Indonesia
Vaksinasi Tahanan KPK Jadi Umpatan Netizen, Begini Tanggapan Firli Bahuri

Negara bertugas memberikan perlindungan terhadap segenap warganya sesuai amanat alinea keempat UUD 1945

Gempa Malang Magnitudo 6,7, Pengunjung Mal di Solo Panik Berhamburan Keluar
Indonesia
Gempa Malang Magnitudo 6,7, Pengunjung Mal di Solo Panik Berhamburan Keluar

Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6.7 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/4) siang, sekitar pukul 14.00 WIB.

Tim Advokasi Rakyat Duga Pemerintah Australia Sengaja Tutupi Kasus Montara Selama 11 Tahun
Indonesia
Tim Advokasi Rakyat Duga Pemerintah Australia Sengaja Tutupi Kasus Montara Selama 11 Tahun

Pemerintah Australia dan perusahaan PTTEP Australasia diduga sengaja menutupi kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur, selama 11 tahun.

Membedakan Vaksin, Antibodi dan Obat COVID-19
Indonesia
Membedakan Vaksin, Antibodi dan Obat COVID-19

Meski sudah memiliki antibodi atau sudah divaksin, selama kekebalan kelompok atau herd immunity belum tercipta, prokes wajib dilaksanakan.

Seribu Lebih ASN 'Terciduk' Lakukan Pelanggaran
Indonesia
Seribu Lebih ASN 'Terciduk' Lakukan Pelanggaran

Lalu ada pula penggunaan fasilitas dan anggaran negara

Muhammadiyah Minta Kasus Kematian Pengawal Rizieq Jadi Koreksi Bagi Negara
Indonesia
Muhammadiyah Minta Kasus Kematian Pengawal Rizieq Jadi Koreksi Bagi Negara

PP Muhammadiyah mengaku prihatin atas peristiwa yang terjadi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi dan koreksi ke depannya.

2025 Jumlah Kendaraan Listrik Capai 19 Ribu Unit
Indonesia
2025 Jumlah Kendaraan Listrik Capai 19 Ribu Unit

Pada tahun 2030, pemerintah menargetkan terjadi penghematan devisa sebesar USD1,8 miliar dari pengurangan impor BBM setara 77 ribu bopd.

Panen Petani Melimpah, Khofifah Ogah Pakai Beras Impor
Indonesia
Panen Petani Melimpah, Khofifah Ogah Pakai Beras Impor

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegasjan tidak akan memakai beras impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Pemberian Hukuman Disiplin PNS Terpantau Lewat IDIS
Indonesia
Pemberian Hukuman Disiplin PNS Terpantau Lewat IDIS

Sistem monitoring pengawasan disiplin ASN secara nasional, tidak hanya diperuntukkan untuk pengawasan individu ASN, tetapi untuk mengawasi tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).