Legislator PDIP Ibaratkan New Normal Tanpa Persiapan Kontes Seleksi Alam Politisi PDIP, TB Hasanuddin (kanan) saat diskusi di DPR (ANTARA FOTO)

Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin pesimistis penerapan New Normal akan berjalan maksimal.

Hasanuddin menegaskan, penerapan New Normal tanpa ada persiapan matang tak ada bedanya dengan herd immunity. Itu artinya, menyerahkan rakyat pada seleksi alam, yang kuat bertahan kemudian imun, yang lemah akan meninggal dengan sendirinya.

Baca Juga

Polri Targetkan 85 Persen Warga Taat Aturan Saat New Normal

“Lalu bagaimana mereka yang rentan tertular dan tak mampu bertahan hidup?” kata Hasanuddin, kepada wartawan, Jumat (29/5).

Hasanuddin juga menyoroti semakin minimnya daya tampung rumah sakit rujukan COVID-19. rumah sakit rujukan COVID-19 masih kewalahan menangani kasus baru, sementara itu jumlah yang terkena COVID-19 terus bertambah.

“Saat ini saja kurvanya belum menurun. Bisa saja setelah diterapkan kenormalan baru ini akan muncul lonjakan kasus atau gelombang kedua COVID-19,” jelas kakak Jaksa Agung ST Burhanudin ini.

Menurut dia, hingga saat ini pemerintah tak terlaku transparan soal data pasien terkonfirmasi COVID-19. tak ada data valid soal berapa yang terinfeksi, berapa yang meninggal, Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau reaktif. Data tiap daerah bisa berbeda.

TB Hasanuddin
TB Hasanuddin (Foto: Twitter TB Hasanuddin)

Kader PDIP itu mengingatkan, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja sudah membuat masyarakat bingung. "Banyak pelanggaran karena disiplin kita rendah," tutur dia.

Lalu, kata dia, andaikan TNI dan Polri diterjunkan sebagai pengawas nantinya , belum tentu menjamin rakyat bakal patuh. "Sementara sosialisasi new normal masih minim," sesal purnawirawan jenderal TNI ini.

Anggota DPR itu juga mengungkapkan hingga saat ini belum ada instrumen hukum yang digunakan TNI dan Polri dalam melakukan penindakan hukum.

Memang ada aturan lain yang bisa dioptimalkan seperti UU Keadaan Bahaya , namun bila digunakan sama saja dengan memberlakukan darurat sipil. "Belum ada aturan jelas atau payung hukum terkait kewenangan TNI Polri dalam memberikan sanksi pada masyarakat," ungkapnya.

Mantan Ajudan Presiden ketiga BJ Habibie ini mengingatkan, harusnya ada penjelasan secara gamblang maupun intens dari pemerintah soal penyebaran cotona dan dampak mengantisipasinya. "Bagaimana saat ini penyebaran COVID-19 di Indonesia, kemudian ada sosialisasi jelas bagaimana menjalankan kenormalan baru, bagaimana sanksinya bila melanggar,” tutup legislator dari partai banteng itu.

Baca Juga

Arus Balik saat Pandemi COVID-19, 171 Ribu Kendaraan Bergerak Menuju Jakarta

Seperti diketahui, Indonesia tengah bersiap memasuki fase New Normal atau penormalan baru di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Sejumlah langkah dan strategi disiapkan pemerintah termasuk melibatkan aparat keamanan TNI – Polri secara masif agar pemberlakuan New Normal dapat berjalan lancar.

Sebanyak 340 ribu personil TNI – Polri ini akan disebar di pusat-pusat keramaian dan bertugas mendisiplinkan masyarakat agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
87 Ribu Lebih Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet
Indonesia
87 Ribu Lebih Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet

Seluruh pasien rawat inap ditempatkan di tower empat, lima, enam dan tujuh

Pasca Disidak Risma, Tunawisma di Sudirman-Thamrin Dicari Anak Buah Anies
Indonesia
Pasca Disidak Risma, Tunawisma di Sudirman-Thamrin Dicari Anak Buah Anies

Riza mengaku bingung ada tunawisma di Jalan Protokol Jakarta

Pilkada Saat COVID-19 Tetap Saja Menyimpan Berbagai Macam Potensi Konflik
Indonesia
Pilkada Saat COVID-19 Tetap Saja Menyimpan Berbagai Macam Potensi Konflik

Tentu saja berbagai pembatasan harus dilakukan

Bakamla Kerahkan 3 Kapal Cari Sriwijaya Air
Indonesia
Bakamla Kerahkan 3 Kapal Cari Sriwijaya Air

Pesawat Sriwijaya tujuan Pontianak ini membawa 56 penumpang, terdiri dari : 46 dewasa,7 anak-anak, 3 bayi.

Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel
Indonesia
Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel

"Kita meminta pemerintah memboikot produk-produk Israel. Produk mereka tidak boleh lagi masuk ke Indonesia," ucap Yandri

Demokrat Versi KLB Pilih Kantor DPP di Lokasi Bersejarah Hantarkan SBY Jadi Presiden
Indonesia
Demokrat Versi KLB Pilih Kantor DPP di Lokasi Bersejarah Hantarkan SBY Jadi Presiden

Kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) menggelar konferensi pers hari ini, Kamis (12/3), di kediaman Moeldoko.

Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku Vandalisme Musala di Tangerang
Indonesia
Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku Vandalisme Musala di Tangerang

"Beberapa saksi ahli seperti ahli bahasa, teman-temab Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dinas Agama, hingga psikolog untuk memeriksa (kejiwaan) pelaku," sebutnya.

Tenteng Celurit Cari Lawan Sambil Live di Instagram, Geng Motor Diringkus Polisi
Indonesia
Tenteng Celurit Cari Lawan Sambil Live di Instagram, Geng Motor Diringkus Polisi

"Ada 2 pemuda berhasil diamankan berikut senjata tajam jenis Celurit," kata Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Agus Rizal, Minggu (13/6).

Kementerian ESDM Kerahkan Teknisi Bantu Cari Nanggala 402
Indonesia
Kementerian ESDM Kerahkan Teknisi Bantu Cari Nanggala 402

Mereka bergabung dengan tim operasi gabungan yang dipimpin Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sejak 22 April 2021 hingga nanti pada 28 April 2021.

KPK Periksa Anggota DPR Asal PDIP Terkait Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPR Asal PDIP Terkait Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR (Fathor Rahman) dan FU (Fakih Usman)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri