New Normal Dinilai Langkah Sembrono Pemerintah Pertaruhkan Nyawa Rakyat Ilustrasi - Sejumlah tenaga medis menunjukan pesan semangat saat bertugas di Lab Biomolekuler RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau. ANTARA/Dok. Dinas Kesehatan Riau/pri.

MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta memandang skema kebijakan new normal oleh pemerintah bermasalah. Hal ini karena tidak didasarkan pada evaluasi kebijakan penanganan wabah pandemi Covid-19 yang jelas.

LBH menjelaskan, dalam kurva epidemologi, jumlah korban tertular Covid-19 di seluruh Indonesia justru terus mengalami peningkatan bukan penurunan.

Baca Juga:

Tanpa Keberanian dan Konsistensi Aparat, Penerapan New Normal Dianggap Tak Berguna

"Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mengendalikan penyebaran Covid 19," jelas LBH dalam keteranganya, Sabtu (30/5).

LBH menyebut, kebijakan new normal jelas berpotensi meningkatkan peluang penularan wabah pandemi Covid-19 yang lebih luas dan rentan.

"Ini menjadi kebijakan yang justru 'mengorbankan keselamatan' masyarakat," terang LBH.

Selain itu, dasar argumentasi penetapan dan konsep kebijakan new normal ini sendiri belum jelas dan justru mengarah pada kebijakan herd immunity. Di mana warga secara massal dibiarkan beraktivitas sebagaimana biasanya dan jika tertular virus akan menimbulkan kemungkinan efek kekebalan tubuh terhadap virus.

"Sekalipun pemerintah mengklaim bahwa kebijakan new normal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan diri, namun hal tersebut mesti disangsikan karena faktanya data penularan wabah virus pandemi Covid-19 terus meningkat meski telah diterapkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang jauh lebih ketat membatasi aktifitas warga sendiri," sebut LBH.

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri), Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (keempat kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan pers seusaiÊmeninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT BundaraanÊHI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri), Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (keempat kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan pers seusaiÊmeninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT BundaraanÊHI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

LBH menyakini, ketidakjelasan taktik pemerintah Indonesia dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 beserta dampak turunannya ini tentu tidak bisa dilepaskan dari langkah sembrono Pemerintah Indonesia yang sejak awal menganggap sepele dan tidak serius dalam menangani wabah pandemi virus corona.

"Akibatnya nasib kesehatan dan keselamatan publik, perekonomian warga, hingga ketentraman sipil masyarakat Indonesia yang kini justru dipertaruhkan," ungkap LBH.

LBH mendesak Presiden Joko Widodo menunda dan membatalkan penerapan kebijakan new normal yang berpotensi meningkatkan eskalasi jumlah penularan wabah pandemi virus Covid-19 dan membayakan keselamatan rakyat Indonesia.

"Pemerintah untuk mengutamakan keselamatan rakyat dengan mengedepankan pendekatan kesehatan, pendidikan publik, dan partisipasi masyarakat untuk penanggulangan pandemi Covid 19 melalui optimalisasi pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan maupun UU Penanggulangan Bencana," terang LBH.

Baca Juga:

JHL Group Tancap Gas, Beri Bantuan APD ke Sejumlah Puskesmas

Pemerintah Indonesia juga diminta segera melengkapi paket kebijakan aturan pelaksana kekarantinaan kesehatan sebagaimana mandat UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mencakup aturan pelaksana karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah.

"Ini sebagai alternatif kebijakan kekarantianaan kesehatan selain PSBB untuk mencegah semakin meluasnya dampak Covid-19," tutup LBH. (Knu)

Baca Juga:

Siprus Utara Lewati 41 Hari Tanpa Kasus Baru COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Klaster Sekolah Terus Bertambah, Gibran: Semua Tanggung Jawab Saya
Indonesia
Klaster Sekolah Terus Bertambah, Gibran: Semua Tanggung Jawab Saya

"Semua tanggung jawab saya. Tahapan surveilans atau pengamatan tetap dilakukan hingga saat ini," kata dia.

PSI Maklumi Kesibukan Anies Sibuk Foto di Warteg
Indonesia
PSI Maklumi Kesibukan Anies Sibuk Foto di Warteg

Dia juga mengingatkan agar Anies lebih terbiasa menerima kritik

Puan: Harga Tes PCR Jangan Lebih Mahal dari Harga Tiket
Indonesia
Puan: Harga Tes PCR Jangan Lebih Mahal dari Harga Tiket

Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi Presiden Jokowi yang meminta harga tes PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu dengan masa berlaku 3x24 jam.

Kemlu Sebut 13 WNI di Ukraina Belum Dievakuasi
Indonesia
Kemlu Sebut 13 WNI di Ukraina Belum Dievakuasi

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan, masih ada 13 warga negara Indonesia (WNI) yang belum dievakuasi. Rinciannya, empat WNI di Kharkiv dan sembilan WNI di Chernihiv.

Sri Mulyani Promosikan Perubahan Aturan Pajak di Forum G20
Indonesia
Sri Mulyani Promosikan Perubahan Aturan Pajak di Forum G20

UU HPP juga bentuk revisi undang-undang domestik untuk menyelaraskannya dengan konsensus global

311 Ribu Warga Jakarta Belum Divaksin COVID-19
Indonesia
311 Ribu Warga Jakarta Belum Divaksin COVID-19

“Sisa cakupan vaksinasi yang harus dipenuhi oleh DKI Jakarta adalah sebesar 311.122 ini yang akan kita kejar terus,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Formula E Jadi Bahan Kritikan PSI, Sahroni: Saya Enggak Peduli
Indonesia
Formula E Jadi Bahan Kritikan PSI, Sahroni: Saya Enggak Peduli

"Saya enggak peduli kalau kritikan itu ada niat politik, maksud politik atau apapun itu. Atau mungkin Giring punya sentimen khusus pada seseorang, saya tidak peduli," ucap Sahroni.

Paus Berharap KTT Perubahan Iklim Dengarkan Tangiskan Orang Miskin dan Jeritan Bumi
Dunia
Paus Berharap KTT Perubahan Iklim Dengarkan Tangiskan Orang Miskin dan Jeritan Bumi

KTT berlangsung pada saat yang genting karena pandemi COVID-19, krisis lingkungan, dan masalah pasokan makanan bersama-sama menimbulkan badai sempurna yang berisiko menyengsarakan masyarakat.

Pertamina Ekspansi Penjualan Avtur ke 47 Negara
Indonesia
Pertamina Ekspansi Penjualan Avtur ke 47 Negara

Kemitraan strategis itu merupakan skema best practice pada industri aviasi sehingga total penyaluran avtur tertinggi mencapai lebih dari 700.000 kiloliter pada tahun 2019.

1.020 Anak Terima Remisi di Hari Anak Nasional
Berita
1.020 Anak Terima Remisi di Hari Anak Nasional

"Kami berharap pemberian remisi ini dapat memotivasi anak untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan mengikuti pembinaan dengan lebih semangat. Meskipun mereka terbatas kemerdekaannya di dalam LPKA, " kata Reynhard.