New Normal Bikin Kehidupan Masyarakat Dikalahkan untuk Kepentingan Ekonomi Warga melintas di depan mural Lawan Corona di Jalan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/3). ANTARA FOTO/Moch Asim

Merahputih.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengkritisi upaya pemerintah memberlakukan new normal di seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mencontohkan, Laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 masih belum dapat diatasi tetapi pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal.

Baca Juga:

Pemerintah Buka Suara Soal Jumlah Positif Corona Kerap Melonjak Drastis

"Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi. Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi," ujar Haedar dalam keteranganya, Kamis (28/5).

Haedar menuturkan, penyelamatan ekonomi memang penting namun yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah COVID-19 belum dapat dipastikan penurunannya.

Karena itu, pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan new normal dan memberikan penjelasan yang objektif dan transparan. Terutama yang terkait dengan dasar kebijakan new normal dari aspek utama yakni kondisi penularan COVID-19 di Indonesia saat ini. Selain itu, harus dijelaskan maksud dan tujuan new normal.

"Termasuk konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik," jelas Haedar.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (MP/Teresa Ika)

Pemerintah juga harus memberikan jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal. Juga persiapan-persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah COVID-19.

"Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," tuturnya.

Menurutnya, wacana new normal menimbulkan kebingungan di masyarakat. Satu sisi pemerintah masih memberlakukan PSBB, tapi juga menyampaikan akan ada relaksasi atau pelonggaran. Bahkan, sebagian oknum aparat menggunakan cara kekerasan.

Haedar mengatakan pemerintah perlu menjelaskan secara transparan dan objektif sebelum menerapkan new normal, yang rencananya akan dimulai di 7 provinsi dan 25 kabupaten kota di Indonesia.

Pertama, (penjelasan) dasar kebijakan new normal dari aspek utama yakni kondisi penularan COVID-19 di Indonesia saat ini. Kedua, maksud dan tujuan new normal. Ketiga, konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku khususnya PSBB dan berbagai layanan publik.

Baca Juga:

Kepergok Tak Pakai Masker, Pengunjung dan Pembeli Pasar Tradisional Dipaksa Pulang

Keempat, jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal. Kelima, persiapan-persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah COVID-19.

"Dengan demikian akan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal," tuturnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masa Transisi PSBB Jakarta, Gedung Gereja Katolik Bakal Diisi Tak Sampai 50 Persen
Indonesia
Masa Transisi PSBB Jakarta, Gedung Gereja Katolik Bakal Diisi Tak Sampai 50 Persen

Terdapat tiga hal yang masih harus dicermati pihak gereja sebelum memutuskan untuk membuka kembali pelayanan peribadatan.

Kesadaran Masyarakat dan Pelayanan Rumah Sakit Kunci Peningkatan Angka Sembuh
Indonesia
Kesadaran Masyarakat dan Pelayanan Rumah Sakit Kunci Peningkatan Angka Sembuh

Ia menambahkan bahwa kesadaran masyarakat untuk segera mengakses layanan rawatan itu menjadi kunci dari kontribusi angka ini.

Selama Libur 17-an, Banyak Protokol Kesehatan Dilanggar
Indonesia
Selama Libur 17-an, Banyak Protokol Kesehatan Dilanggar

Sikap abai masyarakat berpotensi memunculkan klaster baru penularan COVID-19.

Ada 3 Klaster di Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Ada 3 Klaster di Kasus Djoko Tjandra

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyebut ada tiga klaster dalam kasus yang membelit Djoko Tjandra selama masih menjadi buronan interpol

Sidang Tatap Muka, Rizieq cs Diminta Tak Ganggu dan Menyusahkan Warga
Indonesia
Sidang Tatap Muka, Rizieq cs Diminta Tak Ganggu dan Menyusahkan Warga

Sidang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Jumat (26/3) pagi.

BMKG Prediksi Bakal Terjadi Cuaca Ekstrem
Indonesia
BMKG Prediksi Bakal Terjadi Cuaca Ekstrem

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebagian besar wilayah Indonesia yaitu 94 persen dari 342 zona musim saat ini telah memasuki puncak musim hujan.

Stafsus Jokowi Minta Proses Pencarian dan Penyelamatan Korban Sriwijaya Air Terapkan 3M
Indonesia
Stafsus Jokowi Minta Proses Pencarian dan Penyelamatan Korban Sriwijaya Air Terapkan 3M

Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 mil laut

Djoko Tjandra 'Tepuk Tangan' Lihat Kegaduhan Penegak Hukum
Indonesia
Djoko Tjandra 'Tepuk Tangan' Lihat Kegaduhan Penegak Hukum

Dan pelakunya berbuat demikian sesuai kepentingan politik individu, organisasi politiknya, atau lembaga lainnya

Menanti Duel Densus 88 Vs KKB
Indonesia
Menanti Duel Densus 88 Vs KKB

Asisten Kapolri bidang Operasi Irjen Imam Sugianto mengatakan, Polri tengah membahas pelibatan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri untuk mengejar KKB di Papua.

Penyekatan Diperketat, Jumlah Kendaraan yang Coba Masuk Jakarta Alami Penurunan
Indonesia
Penyekatan Diperketat, Jumlah Kendaraan yang Coba Masuk Jakarta Alami Penurunan

Kendaraan yang diputar-balik di wilayah DKI Jakarta didominasi oleh Sepeda Motor, sedangkan di luar wilayah DKI Jakarta didominasi kendaraan pribadi.