Netizen Terancam Tak Lagi Bebas Gunakan Live Streaming di Medsos Ilustrasi live streaming. (Foto: MP/Pixabay/GustavoWandalen)

MerahPutih.com - Masyarakat pengguna internet atau netizen Indonesia terancam tak lagi bebas menggunakan fitur live streaming di media sosial (medsos), jika saja gugatan terkait hak siaran dikabulkan Makamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, RCTI dan iNews TV yang mengajukan uji materi itu menyebut, pengaturan penyiaran berbasis internet dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Pemohon meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Baca Juga:

Ditarik dari Bioskop, Film Horor Psikologis 'Saint Maud' Akhirnya Rilis via Streaming

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut, apabila permohonan pengujian Undang-Undang Penyiaran dikabulkan, masyarakat tidak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran dalam platform media sosial karena terbatasi hanya lembaga penyiaran berizin.

"Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. Artinya, kami harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli secara virtual dalam sidang lanjutan Rabu lalu, di Gedung Mahkamah Konstitusi, dikutip Antara.

UU Penyiaran. (Antara)
UU Penyiaran. (Antara)

Kegiatan dalam media sosial itu juga dikategorikan sebagai penyiaran, maka perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum dikatakannya akan dipaksa memiliki izin menjadi lembaga penyiaran.

Selanjutnya, perorangan atau badan usaha yang tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran itu menjadi pelaku penyiaran ilegal dan harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana.

Belum lagi pembuat konten siaran melintasi batas negara sehingga tidak mungkin terjangkau dengan hukum Indonesia.

Ramli mengakui kemajuan teknologi yang pesat memungkinkan terjadinya konvergensi antara telekomunikasi dan media penyiaran, tetapi usulan agar penyiaran yang menggunakan internet termasuk penyiaran disebutnya akan mengubah tatanan industri penyiaran dan mengubah secara keseluruhan Undang-Undang Penyiaran.

Baca Juga:

CEO Spotify Ingin para Musisi Berhenti Protes soal Royalti Streaming

Kemenkominfo mewakili Presiden dalam sidang uji materi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan layanan video over the top (OTT) tersebut terus berkembang, apabila diatur terlalu ketat, akan menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital nasional.

Menurut Kemenkominfo, solusi yang diperlukan dari polemik tersebut yaitu pembuatan undang-undang baru oleh DPR dan pemerintah yang mengatur sendiri layanan siaran melalui internet.

"Mengatur layanan OTT secara ketat juga akan menghadapi tantangan hukum dalam penegakkan-nya karena mayoritas penyedia layanan OTT saat ini berasal dari yurisdiksi di luar Indonesia," tutur Ramli.

Ia menyebut hingga saat ini tidak terdapat negara yang mengatur layanan audio visual OTT melalui internet dimasukkan menjadi bagian penyiaran. (*)

Baca Juga:

Kamu Bisa Streaming Bareng Teman Tanpa Delay Via 3 Fitur Ini!

Telegram Hadirkan Fitur Baru, Apa Saja?
Fun
Telegram Hadirkan Fitur Baru, Apa Saja?
Fun
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Jaya Lakukan Pengamanan Libur 'Long Weekend' Hingga Cikampek
Indonesia
Polda Metro Jaya Lakukan Pengamanan Libur 'Long Weekend' Hingga Cikampek

Kepadatan hanya terjadi sekitar pukul 16.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB

51 Pegawai KPK Bakal Dipecat, Perintah Jokowi Sebagai Pembina Tertinggi ASN Ditabrak
Indonesia
51 Pegawai KPK Bakal Dipecat, Perintah Jokowi Sebagai Pembina Tertinggi ASN Ditabrak

ICW melihat keputusan yang diambil untuk memberhentikan 51 pegawai itu terburu-buru. Padahal, ada banyak kritik terkait keabsahaan pengadaan TWK dari berbagai pihak mulai dari akademisi, aktivis, hingga organisasi keagamaan.

Stasiun Ini Paling Sibuk di Jabodetabek Saat Libur Lebaran
Indonesia
Stasiun Ini Paling Sibuk di Jabodetabek Saat Libur Lebaran

KAI Commuter terus melakukan antisipasi layanan KRL Jabodetabek pada masa libur Lebaran 2021

Pantau Pintu Air Manggarai, Anies Imbau Prioritaskan Keselamatan Warga
Indonesia
Pantau Pintu Air Manggarai, Anies Imbau Prioritaskan Keselamatan Warga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau langsung ketinggian air dan menggelar rapat koordinasi di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2).

Keterisian Ruang COVID-19 di Rumah Sakit DIY Nyaris 100 Persen
Indonesia
Keterisian Ruang COVID-19 di Rumah Sakit DIY Nyaris 100 Persen

Tingkat keterisian kamar khusus pasien COVID-19 (BOR) di Daerah Istimewa Yogyakarta nyaris 100 persen.

Vaksin Merah Putih Diprediksi Mulai Diluncurkan 2022
Indonesia
Vaksin Merah Putih Diprediksi Mulai Diluncurkan 2022

Pengawalan itu bertujuan agar memenuhi aspek keamanan, mutu dan khasiatnya

Polisi Desak McDonal's Hapus Promo BTS Meal
Indonesia
Polisi Desak McDonal's Hapus Promo BTS Meal

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyebut peniadaan menu makanan baru itu bertujuan agar tidak terjadinya kerumunan serupa.

Pemerintah Bisa Gunakan Peta Mobilitas Warga dan Persebaran COVID-19 Bikinan Akademisi UI
Indonesia
Vaksinasi Gotong-Royong Sasar Karyawan, Pendataan Dilakukan Langsung Kemenkes
Indonesia
Vaksinasi Gotong-Royong Sasar Karyawan, Pendataan Dilakukan Langsung Kemenkes

"Vaksinasi corona di Jawa Tengah tersulit digenjot mulai dari nakes (tenaga kesehatan), lansia, pedagang dan ASN (Aparatur Sipil Negara). Tiba waktunya nanti juga menyasar karyawan perusahaan," kata Ganjar

Kementerian PUPR Ingin Rest Area Tempat UMKM dan Informasi Wisata Daerah
Indonesia
Kementerian PUPR Ingin Rest Area Tempat UMKM dan Informasi Wisata Daerah

BUJT juga didorong untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan, termasuk menghadirkan lingkungan jalan tol yang lebih baik lewat pengelolaan rest area.