Nelayan Rembang Respons Positif Program Penghapusan Kredit Macet Ganjar-Mahfud

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 05 Januari 2024
Nelayan Rembang Respons Positif Program Penghapusan Kredit Macet Ganjar-Mahfud

Ganjar Pranowo. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program penghapusan kredit macet bagi nelayan yang digagas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD disambut baik oleh nelayan di Rembang.

Salah satu nelayan Rembang bernama Sardi mengatakan sangat mendukung program tersebut. Terlebih sangat membantu nelayan yang terlilit Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet karena terkena musibah.

Baca Juga:

Pasangan Ganjar – Mahfud Bakal Janji Hapuskan Kredit Macet Nelayan Rp 190 Miliar

“Oh oke sekali itu. Sangat membantu nelayan,” kata Sardi saat ditemui di TPI Karanganyar, Rembang, Jawa Tengah, Kamis (4/1).

Sardi berkata dirinya mengapresiasi program Ganjar-Mahfud yang berkomitmen ingin mensejahterahkan kelompok nelayan. Kemudian juga melepaskan para nelayan dari jeratan hutang ke negara.

Karena itulah, Sardi menyatakan dirinya bersama beberapa nelayan di Rembang sangat antusias menunggu program penghapusan kredit bagi nelayan direalisasikan.

“Tentu terbantu sekali dengan program ini,” imbuh Sardi.

Sementara itu, Ganjar mengatakan dirinya bersama dengan pasangannya Mahfud MD berkomitmen mensejahterahkan kelompok nelayan. Untuk itulah, program penghapusan kredit macet bagi nelayan diluncurkan olehnya.

Baca Juga:

Jateng Jadi Ajang Perebutan Suara, Ganjar: Kita Harus Jaga Rumah Sendiri

“Kalau ada persoalan yang cukup serius karena permasalahan teknis pekerjaannya maka rasanya mereka mesti dibantu,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, jumlah kredit macet bagi para nelayan jumlahnya mencapai Rp 129 miliar. Kebanyakan tunggakan kredit terjadi karena beberapa hal, di antaranya persoalan teknis pekerjaan dan penyebaran COVID-19.

“Maka kalau kita lihat kondisi-kondisi secara teknikal seperti itu menjadi problem, maka kita akan hapuskan kreditnya yang macet itu dan mudah-mudahan ini akan membantu mereka untuk bisa bangkit lagi,” jelas Ganjar.

Disebutkan Ganjar, ada hal lain yang membuat nelayan tidak mampu mencicil pinjaman. Misalnya pola jual-beli di TPI dan hasil penjualan ikan diterima nelayan setelah satu bulan.

“Pola-pola ketika jual beli di pelelangan ikan. Ternyata mundurnya sampe sebulan. Maka rasa-rasanya itu butuh akses permodalan untuk ketika mereka melepas ikannya, bisa langsung dibeli. Ini masalah dari nelayan di Rembang,” tutup Ganjar. (Pon)

Baca Juga:

Ganjar Minta KPU Bersikap Profesional Imbas Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya 2 Paslon

#Ganjar Pranowo #KPU #Nelayan Tradisional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Ganjar menambahkan bahwa media seni dan budaya penting untuk melatih kepekaan agar para pemimpin dan masyarakat selalu sadar terhadap realitas.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Indonesia
Kampung Nelayan Diklaim Mampu Produksi Ikan hingga 2,15 Juta Ton Setahun
Program tersebut dinilai akan memperkuat sektor riil sekaligus meningkatkan ketahanan pangan berbasis kelautan.
Dwi Astarini - Rabu, 01 April 2026
Kampung Nelayan Diklaim Mampu Produksi Ikan hingga 2,15 Juta Ton Setahun
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Bagikan