Nelayan Masih Sulit Beli BBM Apalagi Setelah Harga Naik Nelayan pesisir Pantai Binuangeun Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Harga Pertalite dan harga Solar sudah dinaikan pemerintah. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun, termasuk para nelayan kecil.

Pemerintah diminta dapat mempertimbangkan program bantuan jangka panjang yang diberikan kepada nelayan dan pelaku industri kelautan.

Baca Juga:

4 Titik Aksi Menolak Kenaikan BBM di Jabodetabek Hari Ini

"Bantalan sosial yang disiapkan Pemerintah untuk masyarakat kelas bawah, termasuk bagi nelayan hanya bersifat sementara. Perlu ada program jangka panjang untuk membantu para nelayan, khususnya nelayan kecil agar tidak kesulitan melaut," kata anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Jumat,(16/9).

Daniel menjelaskan, berdasarkan survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di 25 kabupaten/kota, sebanyak 83 persen nelayan membeli BBM di pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar.

Kenaikan harga BBM, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini membuat harga eceran menjadi lebih tinggi. Kondisi ini menekan pendapatan nelayan karena sebagian besar ongkos melaut itu dihabiskan untuk membeli BBM.

Tak hanya itu, diskriminasi akses BBM subsidi terhadap nelayan juga masih ditemukan, mengingat berdasarkan Perpres 191 tahun 2014, nelayan harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat untuk mendapat BBM subsidi.

Menurut Daniel, surat rekomendasi ini harus diurus setiap bulannya dengan syarat nelayan memiliki izin melaut (pas kecil) dan bukti pencatatan kapal (BPKP) yang dikeluarkan pihak pelabuhan.

"Sementara banyak dari permukiman nelayan yang akses pelayanan publiknya belum memadai. Jadi untuk mengurus surat rekomendasi ini tidak mudah. Belum lagi ketika para nelayan kecil ini harus rebutan mendapatkan BBM subsidi dengan Nelayan besar dan kelompok pekerja dari sektor lain yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," katanya.

Anak buah Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini melanjutkan, keadaan ini menjadi ironi mengingat kendaraan pribadi dapat membeli solar bersubsidi tanpa ada syarat administrasi yang cukup rumit.

Daniel menyoroti data dari KNTI yang menyebut ketersediaan stasiun pengisian BBM untuk Nelayan atau Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) hanya 3 persen atau 374 stasiun dibandingkan jumlah desa pesisir di Indonesia.

"Kurangnya infrastruktur untuk kemudahan nelayan kecil mengakses solar bersubsidi harus segera diatasi. Jadi bantuan bagi nelayan tidak cukup hanya sekadar bansos, tapi masalah utamanya juga harus dibenahi. Bila masalah BBM yang menjadi komponen biaya terbesar Nelayan tidak segera diatasi dengan baik, siap-siap nelayan akan musnah dari Indonesia," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Prihatin Soal Kenaikan Harga BBM, Megawati: Kalau Tidak Dinaikkan Malah Makin Sulit

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Beberkan Temuan Pembunuhan Warga di Timika Libatkan Anggota TNI
Indonesia
Komnas HAM Beberkan Temuan Pembunuhan Warga di Timika Libatkan Anggota TNI

Komnas HAM membeberkan laporan mengenai kasus mutilasi warga Papua yang melibatkan oknum prajurit di Timika, Kabupaten Mimika, Papua.

Jaksa Sebut Kompol Chuck Simpan 2 Dekoder CCTV Rumah Dinas Ferdy Sambo
Indonesia
Jaksa Sebut Kompol Chuck Simpan 2 Dekoder CCTV Rumah Dinas Ferdy Sambo

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), disebutkan Chuck berperan menyimpan dua dekoder vital CCTV di Kompleks Polri, Duren Tiga.

15.900 Pemudik akan Diberangkatkan dari Stasiun Gambir Hari Ini
Indonesia
15.900 Pemudik akan Diberangkatkan dari Stasiun Gambir Hari Ini

Hari ini, Kamis (28/4) atau H-4 Hari Raya Idul Fitri, berdasarkan data Stasiun Gambir, terdapat 35 kereta api yang beroperasi. Adapun dari jumlah tersebut delapan di antaranya merupakan KA tambahan.

Petinggi Partai PPP Desak Suharso Manoarfa Mundur
Indonesia
Petinggi Partai PPP Desak Suharso Manoarfa Mundur

Internal partai juga telah melakukan tabayyun dengan mendatangkan Suharso. Namun, menurut Donnie dinamika partai pun terus bergejolak seperti demo yang terus hadir serta pernyataan kiai.

Keluarga Brigadir J Pelajari Berkas Perkara Sebelum Bersaksi
Indonesia
Keluarga Brigadir J Pelajari Berkas Perkara Sebelum Bersaksi

Bharada E telah didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dakwaan, Bharada E mengeksekusi Brigadir J atas perintah mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

PP Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan Sabtu 2 April 2022
Indonesia
PP Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan Sabtu 2 April 2022

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal 1 Ramadhan 1443 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 2 April 2022. Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah.

Megawati Beri Kuliah Umum di Unhan: Beri Semangat Perjuangan ke Mahasiswa
Indonesia
Megawati Beri Kuliah Umum di Unhan: Beri Semangat Perjuangan ke Mahasiswa

Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) Megawati Soekarnoputri bicara panjang dan memberi contoh terkini menyangkut geopolitik termasuk agar Indonesia bisa memahami potensi-potensi yang ada.

LaNyalla Minta Masyarakat Waspadai Subvarian Baru COVID-19
Indonesia
LaNyalla Minta Masyarakat Waspadai Subvarian Baru COVID-19

"Meski sempat melandai, tetapi tren kenaikan jumlah penderita COVID dalam beberapa hari ini terus meningkat. Apalagi dengan munculnya varian baru XBB. Ini yang harus diwaspadai," ujarnya

Survei: Elektabilitas PSI Tembus 6,1 Persen, PAN dan PPP Terancam Gagal ke Senayan
Indonesia
Survei: Elektabilitas PSI Tembus 6,1 Persen, PAN dan PPP Terancam Gagal ke Senayan

"PDIP, Gerindra, dan Golkar kembali menguasai tiga besar elektabilitas, sedangkan PSI menembus angka 6,1 persen," tutur Reza

Menkumham Tegaskan RUU Hukum Acara Perdata untuk Percepat Penyelesaian Perkara
Indonesia
Menkumham Tegaskan RUU Hukum Acara Perdata untuk Percepat Penyelesaian Perkara

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR.