Nekat Kucing-kucingan Agar Bisa Mudik, YLKI: Awas, Bahaya Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi - (Foto: istimewa)

MerahPutih.Com - Pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik, dalam konteks pengendalian wabah Covid-19 agar tidak menyebar ke berbagai daerah, kebijakan ini hal yang sejalan dengan protokol kesehatan.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan masyarakat jangan mencoba main kucing-kucingan mengambil jalan tikus, untuk mengakali petugas.

Baca Juga:

Satgas COVID-19 'Rayu' Warga Dukung Kebijakan Pemerintah

"Ini tindakan yang amat membahayakan dirinya, keluarga, masyarakat dan petugas medis di kampungnya," kata Tulus dalam keteranganya, Rabu (29/4).

Tulus mencontohkan kasus di Cilacap, dimana tujuh pemudik yang menggunakan jasa mobil travel, terbukti semua positif Covid-19.

YLKI minta masyarakat tidak nekat mudik di tengah pandemi covid-19
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. (Foto: YouTube)

"Kalau memang sangat urgen/harus mudik, sebaiknya masyarakat mudik secara legal, dengan mengurus surat-surat yang diperlukan," jelas Tulus.

Tulus meminta agar pemerintah konsisten memberikan bantuan jaring pengaman sosial pada warga yang tidak mudik dan dalam kesulitan ekonomi.

Bantuan jaring pengaman sosial harus dalam jumlah cukup memadai, baik untuk logistik dan atau biaya tempat tinggal.

"Atau dengan cara lainnya yang menusiawi, dan memenuhi standar minimal untuk hidup di kota besar," imbuh Tulus.

Ia menerangkan, YLKI menerima pengaduan masyarakat, dalam rangka PSBB bantuan yang diterima masyarakat hanya senilai Rp 150 ribuan, terdiri atas beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dua bungkus biskuit, dan mi instan.

"Lah.. mana tahan kalau cuma segitu? Padahal awalnya diinfokan bantuannya sebesar Rp 600 ribuan per minggu?," kata Tulus terheran-heran.

Tulus meyakini, memotong matai rantai persebaran Covid-19 dengan melarang mudik adalah kebijakan yang relevan dengan protokol kesehatan.

"Oleh karenanya harus dijalankan secara konsisten, baik oleh masyarakat dan atau pemerintah," pungkas Tulus.

Seperti diketahui, sebanyak 23.310 kendaraan baik roda dua maupun roda empat melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jakarta.

Dari jumlah itu, 13.096 diantaranya melakukan pelanggaran tidak pakai masker saat berkendara. Jumlah ini merupakan total penindakan dari 13 April sampai 28 April 2020.

Baca Juga:

Mulai Mei, Polisi Akan Berlakukan Tilang Khusus Terkait Larangan Mudik

Jenis pelangggaran lain yang paling banyak adalah jumlah penumpang kendaraan melebihi 50 persen kapasitas muatan.

Sejak hari pertama sampai ke-15 tercatat 4.712 kendaraan melanggar aturan tersebut.

Selain itu, sebanyak 2.426 pengendara lain melanggar aturan tidak pakai sarung tangan. Lalu, 1.843 pengendara sepeda motor berboncengan tidak satu alamat KTP.(Knu)

Baca Juga:

Akademisi UGM Perkirakan Mudik Bisa Perpanjang Akhir Masa Pandemi Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Didesak Segera Lakukan Legislatif Review UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Didesak Segera Lakukan Legislatif Review UU Cipta Kerja

Khusus PKS dan Demokrat kami terima kasih sikapnya tolak UU Cipta Kerja. Mari PKS dan Demokrat bersama-sama kaum pekerja.

Janji Wali Kota Terpilih Surabaya Pada Milad NU
Indonesia
Janji Wali Kota Terpilih Surabaya Pada Milad NU

pengembangan SDM juga harus diperhatikan, apalagi ke depan masih ada dalam tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

Polda Metro Minta Pemprov DKI Tambah CCTV Intai Begal Sepeda
Indonesia
Polda Metro Minta Pemprov DKI Tambah CCTV Intai Begal Sepeda

"Ini masih kita koordinasikan lagi dari kepolisian kemudian dari Pemda untuk memasang lagi beberapa lokasi yang kita anggap di lokasi tersebut banyak menimbulkan kerawanan khususnya terkait pembegalan pesepeda," ucapnya.

Hilangnya Aturan Wajib Pendidikan Pancasila
Indonesia
Hilangnya Aturan Wajib Pendidikan Pancasila

Kurikulum pendidikan tinggi tertuang dalam pasal 40 ayat 3. Pada pasal itu, tercantum kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa.

Benda Diduga Bom Gegerkan Kantor DPRD Kota Kediri
Indonesia
Benda Diduga Bom Gegerkan Kantor DPRD Kota Kediri

Sebuah benda mencurigakan yang diduga bom mengegerkan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, jalan Mayor Bismo 21, Senin (12/4).

KSAD Andika Perkasa Minta Kasus Penusukan Babinsa Diusut Tuntas
Indonesia
KSAD Andika Perkasa Minta Kasus Penusukan Babinsa Diusut Tuntas

Menurut menantu A.M. Hendropriyono ini menegaskan tidak ada yang boleh main hakim sendiri di negara hukum ini.

Bawaslu Solo: 70 Persen Alat Peraga Kampanye Gibran-Teguh Salahi Aturan
Indonesia
Bawaslu Solo: 70 Persen Alat Peraga Kampanye Gibran-Teguh Salahi Aturan

Dari banyaknya APK yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sebanyak 70 persen diketahui milik pasangan nomor urut 01, Gibran-Teguh.

Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin
Indonesia
Antisipasi Resesi Ekonomi, DPR Minta Percepat Program Perlindungan Warga Miskin

Kebijakan dan anggaran untuk rakyat miskin dan rakyat terdampak harus benar-benar bisa dieksekusi cepat dan tepat,

Tabrak Anggota Polisi hingga Tewas, Oknum TNI Ngaku Mengantuk
Indonesia
Tabrak Anggota Polisi hingga Tewas, Oknum TNI Ngaku Mengantuk

Oknum anggota TNI menjadi pelaku tabrak lari yang menewaskan anggota Polri Briptu Andry Wibowo.

Tingkat Kematian COVID-19 di Jakarta Hanya 2 Persen
Indonesia
Tingkat Kematian COVID-19 di Jakarta Hanya 2 Persen

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 7.471 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 925 positif dan 6.546 negatif.