Soffi Amira
MerahPutih.com - Pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menjamin utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) senilai Rp 1,2 triliun per tahun, menuai rasa lega bagi para pegawai kereta api.
Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA), Edi Suryanto menilai, keputusan Presiden ini mencerminkan kesungguhan negara dalam memastikan keberlanjutan pembangunan nasional, khususnya di sektor perkeretaapian.
“Sehingga muncul orientasi pada kemanfaatan jangka panjang bagi rakyat Indonesia serta penguatan kedaulatan bangsa dalam pengelolaan aset strategis nasional,” kata Edi di Jakarta, Senin (10/11).
Edi melihat, langkah Prabowo tersebut juga menegaskan komitmen Pemerintah untuk menuntaskan secara langsung berbagai isu strategis, termasuk penyelesaian proyek KCIC, sebagai bagian dari penataan menyeluruh di bidang transportasi.
Baca juga:
Prabowo Mau Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi, Ekonom: Enggak Bakal Cukup!
“Jadi sektor transportasi akan menjadi prioritas utama pembangunan nasional,” ungkap Edi.
Edi meyakini, dukungan penuh Pemerintah harus menjadi energi untuk memperkuat fondasi bisnis, mengoptimalkan investasi, serta mempercepat pembenahan sarana dan prasarana perkeretaapian nasional.
“Integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab moral menjadi fondasi utama dalam mengawal momentum pembaruan ini,” tutur Edi.
Edi juga menyebutkan, bahwa langkah ini akan menjadi awal dari kebangkitan perkeretaapian nasional.
Baca juga:
“Sehingga jadi lebih berdaulat, maju, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” tutup Edi.
Sebelumnya, Prabowo menjamin akan bertanggung jawab soal polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung.
Selain itu, Prabowo juga meminta publik untuk tidak meributkan polemik utang kereta cepat alias Whoosh. Ia menyatakan bakal mengambil tanggung jawab perihal itu.
"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun. Tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung, ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, semua sarana teknologi yang dihadirkan untuk kepentingan bersama adalah tanggung jawab pemerintah. Terdapat mekanisme public service obligation (PSO) di dalamnya. (knu)
