Negara Maju Belum Sepakat Tarik Pajak Digital Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - 20 Negara maju (G20), hingga saat ini belum bersepakat untuk menarik pajak digital. Kondisi ini terhalang oleh Amerika Serikat (AS) yang masih ogah negara lain tarik pajak tersebut.

Indonesia sendiri mulai bulan Agustus ini, sudah memulai memungut pajak penjualan digital pada perusahaan perusahaan yang memberikan layanan digital di dalam negeri, sebesar 10 persen. Namun, untuk pajak badan masih menggu kesepakatan dengan negara maju.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, tadinya diharapkan Juli sudah ada kesepakatan. Namun, AS lakukan langkah untuk tidak menerima dulu sehingga perlu upaya tambahan.

Selain itu, saat ini juga belum ada kesepakatan mengenai prinsip-prinsip pajak digital meskipun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah menemukan dua pilar pendekatan.

Baca Juga:

Tertunda Gegara COVID-19, Proyek Waduk Sunter Dilanjutkan 2021

Pilar pertama yang ditekankan OECD, berfokus pada pembagian hak pemajakan dengan melakukan analisis secara menyeluruh dan mendalam untuk menentukan alokasi laba dan nexus yang baru. Dimana, hak pemajakan dari korporasi yang beroperasi secara digital dan borderless.

"Jadi bagaimana membagi penerimaan pajak terutama untuk PPh atau pajak profit itu antar negara berdasarkan mereka operasinya di berbagai negara,” ujarnya.

Pilar kedua adalah Global Anti Base Erosion Tax yaitu merupakan ketentuan dalam berupaya menanggulangi permasalahan BEPS yang belum diatur dalam BEPS Action Plan. Pilar ini memberikan hak pemajakan tambahan kepada suatu yurisdiksi atas penghasilan yang dipajaki lebih rendah dari tarif pajak efektif atau tidak dipajaki sama sekali oleh yurisdiksi lainnya.

pajak
Peringatan Hari Pajak. (Humas Dirjen Pajak)

Ia menegaskan, ada praktik terutama di negara atau yurisdiksi yang selama ini bisa memberikan fasilitas perpajakan sangat ringan dan tidak bisa disaingi negara biasa yang harus hadapi banyak kebutuhan penerimaan negara.

Sri Mulyani memastikan, negara anggota G20 akan terus membahas mengenai kedua pilar tersebut.

"Persetujuan antar anggota G20 atau secara global terhadap international tax regime terutama terkait digital ekonomi jadi sangat penting,” katanya.

Baca Juga:

Dua Orang Mencurigakan Berada di Lokasi Penemuan Mayat Editor Metro TV

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korsel Ungkap Tempat Paling Rawan Penyebaran COVID-19
Indonesia
Korsel Ungkap Tempat Paling Rawan Penyebaran COVID-19

Korsel sebelumnya telah melakukan relaksasi terhadap kebijakan pembatasan sosial setelah adanya penurunan angka kasus positif COVID-19.

Anies Klaim Jakarta Paling Optimal Manfaatkan APBD
Indonesia
Anies Klaim Jakarta Paling Optimal Manfaatkan APBD

Jakarta menjadi daerah yang paling baik memanfaatkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di tengah pandemi COVID-19.

RS Darurat Wisma Atlet Rawat 1.539 Orang Positif COVID-19
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Rawat 1.539 Orang Positif COVID-19

Secara keseluruhan, terdapat 1.567 pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit dadakan tersebut

 Perda COVID-19 Disahkan, Wagub DKI: Tugas DPRD DKI Sosialisasi Denda
Indonesia
Perda COVID-19 Disahkan, Wagub DKI: Tugas DPRD DKI Sosialisasi Denda

Perda Penanganan COVID-19 ini berisi 11 Bab dan 35 pasal yang didalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanggulangan corona di ibu kota.

BUMD DKI Didorong Ikuti Jejak Jakpro Miliki ISO 37001:2016 Anti Penyuapan
Indonesia
BUMD DKI Didorong Ikuti Jejak Jakpro Miliki ISO 37001:2016 Anti Penyuapan

Bambang juga berpesan pada Jakpro yang baru saja genap menginjak usia 20 tahun

Tidak Ada Alasan Untuk Impor, Stok Beras Menumpuk di Bulog
Indonesia
Tidak Ada Alasan Untuk Impor, Stok Beras Menumpuk di Bulog

Komisi IV akan menindaklanjuti hasil temuan Ombudsman

Aksi PA 212 Cs Tolak UU Cipta Kerja Sisakan 17,5 Ton Sampah
Indonesia
Aksi PA 212 Cs Tolak UU Cipta Kerja Sisakan 17,5 Ton Sampah

Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta mengangkut sebanyak 17,5 ton sampah yang berasal dari aksi unjuk rasa.

Bareskrim Usut Kasus Laporan Dugaan Penyalahgunaan Lahan oleh Rizieq Cs
Indonesia
Bareskrim Usut Kasus Laporan Dugaan Penyalahgunaan Lahan oleh Rizieq Cs

Bareskrim Polri masih menyelidiki laporan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII terkait dugaan penggunaan lahan tanpa izin untuk Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah.

Ketua Tim Teknis Klaim Tak Menerima Aliran Dana Korupsi E-KTP
Indonesia
Ketua Tim Teknis Klaim Tak Menerima Aliran Dana Korupsi E-KTP

Dalam kesempatan ini, Fahmi menegaskan tidak pernah menerima aliran dana

Warga DKI Disarankan Pelihara Ikan Cupang Lawan DBD
Indonesia
Warga DKI Disarankan Pelihara Ikan Cupang Lawan DBD

Cara gampang mengatasi penyakit DBD ini menurut Widyastuti, dengan cara alami menggunakan ikan cupang