Negara Akan Memastikan Hak Anak Terpenuhi Saat Pandemi COVID-19 Ilustrasi anak-anak (Foto: Pixabay/StartupStockPhotos)

Merahputih.com - Pemerintah akan memastikan hak setiap anak Indonesia terpenuhi selama pandemi COVID-19 melanda Tanah Air dan juga dunia.

"Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, negara akan memastikan anak-anak harus terpenuhi haknya," ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan saat menghadiri Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Anak dalam Rangka Hari Anak Nasional Tahun 2020 di Cibubur, Jakarta, Sabtu (11/7).

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada orang dewasa melainkan juga anak-anak. Merebaknya virus ini menimbulkan dampak signifikan pada melemahnya perekonomian keluarga.

Baca Juga

Solo Wajibkan Ibu Hamil Positif COVID-19 Harus Operasi Sesar

Akibatnya anak-anak juga turut merasakan berbagai efek negatif dari situasi saat ini seperti tak terpenuhinya asupan gizi yang merupakan hak dasar.

"Anak-anak adalah salah satu kelompok paling rentan terdampak wabah virus corona," ucap Abetnego.

Pemerintah akan memastikan setiap anak Indonesia terpenuhi kebutuhan dan haknya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan menyalurkan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak secara langsung.

Menurutnya, pemenuhan gizi anak ini sangat penting demi mencapai pertumbuhan fisik, apalagi Indonesia sedang gencar melaksanakan program pencegahan stunting.

Abetnego mengatakan isu kesehatan anak khususnya stunting juga menjadi prioritas kerja Kantor Staf Presiden (KSP). "Bantuan ini sangat penting karena pencegahan stunting merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang," ungkap Abetnego.

Selain itu, tema Hari Anak Nasional "Melindungi Anak Indonesia Maju" menjadi momentum bersama untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak Indonesia. Oleh karena itu KSP akan memastikan setiap program dan kegiatan strategis lintas K/L menyasar pada perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

Sementara itu ditempat yang sama Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Bintang Puspayoga menjelaskan perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama.

Suasana belajar mengajar di salah satu sekolah di Kota Surabaya, Jatim. (FOTO ANTARA/HO/Humas Pemkot Surabaya)
Suasana belajar mengajar di salah satu sekolah di Kota Surabaya, Jatim. (FOTO ANTARA/HO/Humas Pemkot Surabaya)

Dalam kondisi khusus saat ini, diperlukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak agar tetap dapat bertahan dan berdaya untuk dapat melalui pandemi ini.

"Dengan adanya COVID-19, risiko tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini pun menjadi lebih tinggi," jelas Bintang.

Selain gizi, anak juga memiliki kebutuhan akan pendidikan dan pengasuhan yang baik dan bebas dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Penyaluran paket pemenuhan kebutuhan spesifik bagi anak ini merupakan upaya negara agar anak Indonesia tetap dapat melalui pandemi ini dengan keadaan sehat.

Penyaluran paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak secara langsung ini juga dimanfaatkan untuk melihat kondisi masyarakat selama masa pandemi, khususnya kondisi kesehatan serta kondisi sosial dan ketahanan ekonominya. Selain itu, kesempatan ini juga untuk memastikan pemenuhan hak anak untuk tetap sekolah tetap terpenuhi.

Baca Juga

Antrean Perpanjangan SIM Membludak hingga Timbulkan Kerumunan Warga

Pemberian paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak kali ini antara lain dilakukan di lokasi TPS Bantar Gebang dan akan diberikan kepada 1.000 anak dari berbagai kelompok umur. Selain itu lebih dari 900 paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak juga dibagikan untuk wilayah Depok dan Cibubur.

Selain bantuan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak, pemerintah sudah memberikan bantuan melalui berbagai program seperti bantuan langsung tunai, dana desa, program keluarga harapan dan lainnya untuk masyarakat terdampak COVID-19. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pendiri PKS Hilmi Aminudin Meninggal Dunia
Indonesia
Pendiri PKS Hilmi Aminudin Meninggal Dunia

Hilmi Aminuddin meninggal dalam usia 73 tahun.

DPR Desak Pemerintah Bawa Masalah Tiongkok di Natuna ke PBB
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Bawa Masalah Tiongkok di Natuna ke PBB

"Indonesia perlu memaksimalkan langkah diplomasi, sambil tetap pengerahan kapal militer untuk menjaga perairan Laut China Selatan (di Natuna)," ujarnya.

Hore! 2 Warga Bogor Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Hore! 2 Warga Bogor Sembuh dari COVID-19

Pemkab Bogor mencatat ada 378 orang dalam pemantauan (ODP)

Pengamat Nilai Kegaduhan UU Cipta Kerja Terjadi Karena Minim Sosialisasi dan Komunikasi
Indonesia
Pengamat Nilai Kegaduhan UU Cipta Kerja Terjadi Karena Minim Sosialisasi dan Komunikasi

Sosialisasi dan edukasi adalah hal yang penting dilakukan

Anies Siapkan Paket Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta
Indonesia
Anies Siapkan Paket Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta

Jadi, keputusan kebijakan-kebijakan itu selalu merujuk kepada angka yang senyatanya terjadi di lapangan

Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja
Indonesia
Jokowi: UU Cipta Kerja Perbaiki Kehidupan Pekerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeyakinan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bisa memperbaiki kehidupan pekerja dan keluargnya.

Anak Buah Luhut Pastikan 500 TKA Asal Tiongkok Tiba di Indonesia Awal Juli
Indonesia
Anak Buah Luhut Pastikan 500 TKA Asal Tiongkok Tiba di Indonesia Awal Juli

Penciptaan lapangan kerja adalah prioritas utama dari pemerintah

Anies Masih Bungkam soal Kepgub Izin Reklamasi Ancol
Indonesia
Anies Masih Bungkam soal Kepgub Izin Reklamasi Ancol

"Nanti dijelasinnya lengkap sekalian," kata Anies

Sejumlah Pentolan KAMI Ditangkap, Kompolnas Siap Dengar Keluhan Masyarakat
Indonesia
Sejumlah Pentolan KAMI Ditangkap, Kompolnas Siap Dengar Keluhan Masyarakat

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 tegas menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat