Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, DPR: Kalau Visible Mereka Bakal Dapat

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 23 Oktober 2024
Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, DPR: Kalau Visible Mereka Bakal Dapat

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (21/10/2024) sore. ANTARA/Fath Putra Mulya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengatakan, pihaknya bakal meninjau harapan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang meminta anggaran di atas Rp 20 triliun kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

“Nanti rekan-rekan di komisi XIII pasti akan melihat apa saja yang dibutuhkan dari 60 sampai ke 20 triliun. Visibel atau tidak? Kalau visible kan nanti tentunya mereka akan mendapat dari kementerian keuangan,” ujar Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Menurutnya, Kementerian Keuangan akan menelaah apakah anggaran itu masuk akal dan mampu diberikan negara. Sebab, kata dia, banyak kementerian-kementerian baru yang tentunya membutuhkan anggaran.

“Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada yang minta penambahan. Nah belum lagi ada kementerian baru. Nanti mungkin akan dilihat di sana kawan-kawan komisi XIII mulai raker-raker,” tuturnya.

Baca juga:

Adian Napitupulu Jadi Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR

Adies mengatakan, apapun yang diajukan harus bisa dipenuhi selama permintaannya masuk akal. Hal itu dia ungkapkan karena sudah berpengalaman di DPR. Akan tetapi, kata dia, hal tersebut mengacu kekuatan keuangan negara.

“Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut. Makanya inilah tugasnya daripada menteri keuangan dan teman-teman di komisi XIII di DPR RI terus nanti naik ke banggar,” kata dia.

Sebelumnya, Natalius Pigai meminta anggaran Rp 20 triliun. Ia mengaku sudah berbicara dengan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Menteri Keuangan Sri Mulyani jika negara mampu memberikan anggaran tersebut.

“Maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun,” ujar Pigai.

Baca juga:

Tina Toon Kesal Pemprov DKI Pasrah Bila KJP Dihapus Demi Anggaran Sekolah Swasta Gratis

Selama 100 hari pertama, Pigai mengatakan pihaknya bakal menyusun nomenklatur di Kementerian HAM dan memantapkan struktur.

“Yang jelas dua tiga bulan ke depan nomenklatur, pemantapan struktur, pembentukan struktur, revitalisasi struktur,” tuturnya.

Setelah itu, ia akan membangun sebuah sistem, pengadaan sarana prasarana serta fasilitas, dan menempatkan orang atau personel.

“Saya mau kasih tahu, yang biasanya ada kesulitan kalau ubah struktur dan sistem gampang. Tapi berbicara memasukkan orang pekerjaan berat,” kata dia.

“Karena kita harus hadirkan lebih minimal 200 orang. Emang ada 200 orang yang mau pindah sini?” imbuhnya. (Pon)

#DPR #Anggaran DPR #HAM #Kementerian Keuangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Bagikan