Naskah UU Cipta Kerja: Ada Perubahan Signifikan di Klaster Ketenagakerjaan Penyerahan draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja usulan KRPI kepada Baleg DPR RI. ANTARA/HO-Badan Legislasi DPR RI/am.

MerahPutih.com - Naskah final Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kini sudah tersedia dengan menyertakan nama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sebagai penandatangan. Dengan demikian, ia telah siap dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diteken.

Namun, naskah yang beredar itu terdiri dari 1.035 halaman. Berbeda dengan draf UU Ciptaker yang sempat berbedar setelah disahkan dalam sidang paripurna pada pekan lalu hanya 905 halaman.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membenarkan keberadaan naskah RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 1.035 halaman.

Baca Juga:

54 Orang Jadi Tersangka Kasus Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja

"Iya, itu yang dibahas terakhir yang 1.035 (halaman)," kata Indra kepada wartawan, Senin (12/10).

Indra tak membantah kebenaran substansi dari draf 905 halaman yang sebelumnya beredar. Menurut Indra, draf tersebut merupakan draf yang disahkan DPR pada sidang paripurna 5 Oktober 2020 lalu.

"Kemarin kan spasinya kan belum rata semua, hurufnya segala macam, nah sekarang sudah dirapikan," jelas dia.

Ternyata draf terbaru tersebut tak seperti yang disampaikan Indra. Bukan hanya tanda baca dan tiponya yang berubah, tetapi redaksional naskah juga berubah. Perubahan signifikan terjadi di klaster ketenagakerjaan.

Di antaranya, perubahan soal waktu cuti pada pasal 79 UU Ketenagakerjaan ditambahi satu poin huruf, yakni "Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, upah satuan waktu yang sempat jadi keberatan serikat buruh juga masih ada dalam draf terbaru. Perubahan naskah juga cukup banyak dalam pasal-pasal mengenai PHK.

Dalam perubahan pasal 154A, ada tambahan "dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh".

Demo menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (9/10), (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Demo menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (9/10), (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Tak hanya itu, efisiensi sebagai alasan PHK juga ditambahi kalimat "diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian".

Dalam pasal yang sama, alasan penutupan perusahaan sebagai alasan PHK juga ditambahi kalimat "yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun".

Kemudian poin "perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh" sebagai alasan PHK yang termuat dalam tambahan aturan pasal 154A dihapuskan. Dalam draf terbaru, pasal tersebut kemudian dielaborasi lebih terperinci.

Di antaranya, PHK dengan alasan perbuatan merugikan oleh perusahaan harus diajukan oleh pekerja. Jenis tindakan yang merugikan juga dirinci seperti penganiayaan, penghinaan, ajakan melawan hukum, tak membayar upah lebih dari tiga bulan, melanggar perjanjian pada para pekerja, serta memberikan pekerjaan membahayakan jiwa dan kesehatan serta kesusilaan yang tak tercantum dalam perjanjian kerja.

Masih dalam pasal soal PHK, ada tambahan "adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja".

Baca Juga:

Gerakan Rakyat Pilih Aksi di Jalan untuk Tolak UU Cipta Kerja

Selanjutnya dalam draf terbaru juga dirinci syarat pekerja mengundurkan diri. Di antaranya permohonan selambatnya sebulan sebelum tanggal dimulai pengunduran diri, tak terikat dinas, dan menunaikan tugas sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Poin "buruh mangkir" sebagai alasan PHK juga ditambahi kalimat "pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis".

Selain itu, ada aturan baru dimasukkan bahwa PHK harus didahului surat peringatan (SP) sampai tiga kali berturut-turut. Sementara pada bab jaminan sosial, ditambahi klausul bahwa iuran jaminan kehilangan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dan ditanggung pemerintah. (Pon)

Baca Juga

Respon Puan Maharani UU Cipta Kerja Mau Dibawa ke MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub Berharap Atlet DKI di PON Papua Kembali dalam Keadaan Sehat
Indonesia
Wagub Berharap Atlet DKI di PON Papua Kembali dalam Keadaan Sehat

Seluruh kontingen Atlet DKI Jakarta yang ikut PON diharapkan tidak membawa COVID-19 yang dapat menularkan masyarakat ibu kota ketika pulang.

Vaksin Nusantara Ternyata Produksi AS dan Diuji Coba di Indonesia
Indonesia
Vaksin Nusantara Ternyata Produksi AS dan Diuji Coba di Indonesia

Satgas COVID-19 angkat bicara terkait Vaksin Nusantara besutan mantan Menkes Terawan Agus Putranto.

Pemprov DKI Tegaskan Tak Pakai Anggaran APBD untuk Gelaran Formula E
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Tak Pakai Anggaran APBD untuk Gelaran Formula E

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji tidak akan lagi menggunakan APBD dalam penyelenggaraan mobil balap Formula E.

Wanita Pengirim Sate Beracun "Salah Sasaran" Berujung Kematian Anak Kecil Ditangkap
Indonesia
Wanita Pengirim Sate Beracun "Salah Sasaran" Berujung Kematian Anak Kecil Ditangkap

Polres Bantul berhasil mengamankan seorang perempuan terduga pelaku pengiriman sate beracun yang menewaskan Naba Faiz Prasetya (10).

KPK Periksa Dedi Mulyadi Terkait Kasus Dugaan Suap Banprov Indramayu
Indonesia
KPK Periksa Dedi Mulyadi Terkait Kasus Dugaan Suap Banprov Indramayu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi pada Rabu (4/8).

Milenial Jadi Pelaku Teror, BIN Lakukan Patroli Siber
Indonesia
Milenial Jadi Pelaku Teror, BIN Lakukan Patroli Siber

paham radikalisme menyusup kepada generasi milenial, terutama yang tidak kritis atau menelan setiap informasi yang diterimanya, termasuk ajaran sesat.

237 Sekolah di Bandung akan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka
Indonesia
237 Sekolah di Bandung akan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Sekolah PTM sendiri direncanakan akan diuji coba selama dua pekan, 7-18 Juni 2021.

Bamsoet Akui Harmoko Panutan Banyak Kader Partai Golkar
Indonesia
Bamsoet Akui Harmoko Panutan Banyak Kader Partai Golkar

Harmoko yang pernah menjabat sebagai ketua umum Golkar menderita sakit sejak beberapa tahun lalu

Angka Kriminalitas di Jakarta Meningkat, Polda Metro Gencarkan Patroli
Indonesia
Angka Kriminalitas di Jakarta Meningkat, Polda Metro Gencarkan Patroli

Jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu menyebut tim tersebut bakal berpatroli di lokasi-lokasi yang dianggap rawan kejahatan seperti begal.

KPK Evaluasi Total Satgas Pemburu Harun Masiku
Indonesia
KPK Evaluasi Total Satgas Pemburu Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengevaluasi tim satgas yang memburu Harun Masiku.