Nasib THR Pasukan Oranye di Tengah Corona, Pemprov DKI: Itu Kebijakan Kelurahan Ilustrasi: Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membagikan 25 ton beras kepada masyarakat terdampak COVID-19 di wiliayah Jakarta dan sekitarnya pada Minggu (12/4/2020). ANTARA/Polda Metro Jaya

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR) tahun ini meski pandemi wabah corona.

Namun, pencairan THR hanya berlaku untuk ASN yang jabatannya setara dengan eselon III ke bawah dan tak mencantumkan tenaga honorer yang membatu kerja ASN.

Baca Juga:

Update COVID-19 Solo Bertambah 3 Pasien, Mahasiswa UNS dan Peserta Ijtima Ulama Gowa

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir mengatakan, keputusan pencairan THR merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemprov DKI hanya akan mengikuti aturan yang berlaku.

"Itu urusan pusat (mengenai pencairan THR) bukan di kita (Pemprov DKI)," kata Chaidir saat dihubungi merahputih.com, Kamis (16/4).

Sementara itu, kata Chaidir, untuk tenaga honorer baik pekerja penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU), pihaknya tak mengetahui ihwal regulasi pencairan THR. Mekanisme penggajian dan THR berada di bahwa pejabat kelurahan.

"PPSU tanya saja unit kerja perangkat daerah (UKPD) masing-masing, orang kelurahan," jelas dia.

Sejumlah personel Hutama Karya melakukan penyemprotan disinfektan di ruas jalan tol. Dokumentasi Hutama Karya
Ilustrasi: Sejumlah personel Hutama Karya melakukan penyemprotan disinfektan di ruas jalan tol. Dokumentasi Hutama Karya

Begitu juga dikatakan oleh Humas Dinas LH DKI Jakarta Yogi Ikhwan. Kata Yogi, mengenai THR bisa ditanyakan kepada pihak kelurahan. Mereka yang mengetahui gaji dan kinerja para PPSU tersebut.

"PPSU itu di bawa kelurahan. Terkait regulasi penggajian standar kerja gitu," papar dia.

Diketahui, Pemprov DKI mencairkan THR bagi pekerja harian lepas (PHL) atau PPSU biasa disebut pasukan oranye sesuai dengan gaji mereka per bulan.

Aturan itu mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan. THR diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tetap memberikan THR bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Baca Juga:

Erick Thohir Duga Ada Mafia yang Manfaatkan Upaya Pemerintah Perangi Corona

Namun, pencairan THR hanya berlaku untuk ASN yang jabatannya setara dengan eselon III ke bawah. Kemudian dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

"THR untuk ASN, TNI, dan Polri akan dibayarkan, untuk ASN TNI Polri seluruhnya, yang posisinya sampai dengan eselon III ke bawah," kata Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna dalam video conference, Selasa (14/4) lalu.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa THR yang didapat tidak sama seperti tahun sebelumnya. THR tahun ini hanya berupa gaji pokok plus tunjangan melekat, seperti tunjangan istri/suami dan anak. Namun, tidak termasuk tunjangan kinerja (tukin). (Asp)

Baca Juga:

Warga Kurang Mampu yang Tak Terdata Jadi Fokus Pemberian Bansos COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Update COVID-19 Solo, 2 PDP Meninggal dan OPD Melonjak Jadi 326 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Solo, 2 PDP Meninggal dan OPD Melonjak Jadi 326 Orang

"Kami mencatat ada tambahan data PDP dua orang yang meninggal dunia. Kedua PDP yang meninggal dunia ini berasal dari Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kadipiro," ujar Ahyani, Kamis (9/4).

Utang Luar Negeri indonesia Tumbuh 7,5% Tembus 410,8 Miliar Dolar AS
Indonesia
Utang Luar Negeri indonesia Tumbuh 7,5% Tembus 410,8 Miliar Dolar AS

Penerbitan obligasi global merupakan bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19
Indonesia
Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19

Ada yang salah dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Bapemperda Pastikan Draf Perda Tata Ruang Reklamasi Ancol Sudah di Tangan DPRD DKI
Indonesia
Bapemperda Pastikan Draf Perda Tata Ruang Reklamasi Ancol Sudah di Tangan DPRD DKI

Hanya saja sampai saat ini belum ada jadwal paripurna pembahasan revisi Rancangan Perda RDTR perluasan Ancol seluas 155 Hektar (Ha) tersebut.

Akui Sudah Tak Lagi Muda, Luhut Ingin Sisa Usianya Bisa Bermanfaat Buat Orang Banyak
Indonesia
 DPP PDIP Beri Kode Usung Anak Muda, Purnomo Tegaskan Belum Tentu Itu Arahnya ke Gibran
Indonesia
DPP PDIP Beri Kode Usung Anak Muda, Purnomo Tegaskan Belum Tentu Itu Arahnya ke Gibran

"Banyak informasi berkembang seperti itu (anak muda). Saya hadir diacara rakernas. Ibu Ketua Umum kan memang menghimbau agar kepemimpinan berjiwa muda," ujar Purnomo

[HOAKS Atau FAKTA]: Viral Foto Anies Coba Tes Masuk Peti Mati Pelanggar PSBB
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Viral Foto Anies Coba Tes Masuk Peti Mati Pelanggar PSBB

Pemprov DKI Jakarta menyatakan, pemberian sanksi masuk peti mati untuk pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak akan dilanjutkan.

Pemprov DKI Hentikan Sementara Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Pemprov DKI Hentikan Sementara Penyaluran Pangan Murah

Saat ini tengah dipersiapkan mekanisme pendistribusian pangan murah dengan tepat

Acara Midodareni Diserang, Ini Perintah Ganjar Pranowo
Indonesia
Acara Midodareni Diserang, Ini Perintah Ganjar Pranowo

"Kita sayangkan, kenapa di bulan Agustus, di mana kita ber-Bhinneka Tunggal Ika, butuh persatuan, ada yang melakukan itu," kata Ganjar.