Nasib THR Pasukan Oranye di Tengah Corona, Pemprov DKI: Itu Kebijakan Kelurahan Ilustrasi: Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membagikan 25 ton beras kepada masyarakat terdampak COVID-19 di wiliayah Jakarta dan sekitarnya pada Minggu (12/4/2020). ANTARA/Polda Metro Jaya

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR) tahun ini meski pandemi wabah corona.

Namun, pencairan THR hanya berlaku untuk ASN yang jabatannya setara dengan eselon III ke bawah dan tak mencantumkan tenaga honorer yang membatu kerja ASN.

Baca Juga:

Update COVID-19 Solo Bertambah 3 Pasien, Mahasiswa UNS dan Peserta Ijtima Ulama Gowa

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir mengatakan, keputusan pencairan THR merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemprov DKI hanya akan mengikuti aturan yang berlaku.

"Itu urusan pusat (mengenai pencairan THR) bukan di kita (Pemprov DKI)," kata Chaidir saat dihubungi merahputih.com, Kamis (16/4).

Sementara itu, kata Chaidir, untuk tenaga honorer baik pekerja penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU), pihaknya tak mengetahui ihwal regulasi pencairan THR. Mekanisme penggajian dan THR berada di bahwa pejabat kelurahan.

"PPSU tanya saja unit kerja perangkat daerah (UKPD) masing-masing, orang kelurahan," jelas dia.

Sejumlah personel Hutama Karya melakukan penyemprotan disinfektan di ruas jalan tol. Dokumentasi Hutama Karya
Ilustrasi: Sejumlah personel Hutama Karya melakukan penyemprotan disinfektan di ruas jalan tol. Dokumentasi Hutama Karya

Begitu juga dikatakan oleh Humas Dinas LH DKI Jakarta Yogi Ikhwan. Kata Yogi, mengenai THR bisa ditanyakan kepada pihak kelurahan. Mereka yang mengetahui gaji dan kinerja para PPSU tersebut.

"PPSU itu di bawa kelurahan. Terkait regulasi penggajian standar kerja gitu," papar dia.

Diketahui, Pemprov DKI mencairkan THR bagi pekerja harian lepas (PHL) atau PPSU biasa disebut pasukan oranye sesuai dengan gaji mereka per bulan.

Aturan itu mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan. THR diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tetap memberikan THR bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Baca Juga:

Erick Thohir Duga Ada Mafia yang Manfaatkan Upaya Pemerintah Perangi Corona

Namun, pencairan THR hanya berlaku untuk ASN yang jabatannya setara dengan eselon III ke bawah. Kemudian dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

"THR untuk ASN, TNI, dan Polri akan dibayarkan, untuk ASN TNI Polri seluruhnya, yang posisinya sampai dengan eselon III ke bawah," kata Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna dalam video conference, Selasa (14/4) lalu.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa THR yang didapat tidak sama seperti tahun sebelumnya. THR tahun ini hanya berupa gaji pokok plus tunjangan melekat, seperti tunjangan istri/suami dan anak. Namun, tidak termasuk tunjangan kinerja (tukin). (Asp)

Baca Juga:

Warga Kurang Mampu yang Tak Terdata Jadi Fokus Pemberian Bansos COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Langgar PSBB, Bahar Smith Dibui Lagi Baru Boleh Bebas 18 November 2021
Indonesia
Langgar PSBB, Bahar Smith Dibui Lagi Baru Boleh Bebas 18 November 2021

Bahar Smith dipenjara sampai 18 November 2021 setelah hak asimilasinya dicabut karena melanggar PSBB

Vaksin AstraZeneca Jadi Polemik, Pemprov DKI Ikut Kebijakan Pusat
Indonesia
Vaksin AstraZeneca Jadi Polemik, Pemprov DKI Ikut Kebijakan Pusat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan fatwa diizinkannya vaksin COVID-19 AstraZeneca meski disebut haram lantaran mengandung enzim tripsin babi.

Penjelasan Pemerintah soal Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen di Program Tapera
Indonesia
Penjelasan Pemerintah soal Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen di Program Tapera

Melalui payung hukum ini, gaji dari seluruh pekerja, baik PNS, BUMN maupun swasta akan dipotong.

Dianggap Kurang Bersih, Mendes Abdul Halim Iskandar Layak Di-reshuffle
Indonesia
Dianggap Kurang Bersih, Mendes Abdul Halim Iskandar Layak Di-reshuffle

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar dinilai layak dicopot dari jabatannya.

Tim Dokter Mabes Polri Bungkam Usai Dimintai Keterangan Oleh Komnas HAM
Indonesia
Tim Dokter Mabes Polri Bungkam Usai Dimintai Keterangan Oleh Komnas HAM

Komnas HAM juga tengah mendalami rekaman CCTV di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50

Pimpinan MPR Berharap Pemerintah Perluas Cakupan beasiswa
Indonesia
Pimpinan MPR Berharap Pemerintah Perluas Cakupan beasiswa

MPR berharap pemerintah memperluas cakupan program beasiswa untuk tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Sampai Saat Ini, Polri Belum Temukan Kasus Vaksin Palsu di Indonesia
Indonesia
Sampai Saat Ini, Polri Belum Temukan Kasus Vaksin Palsu di Indonesia

Seluruh upaya dan antisipasi tersebut merupakan bagian dari mendukung program vaksinasi nasional

Cakada Bawa Massa Saat Daftar ke KPU, Begini Respon Bawaslu
Indonesia
Cakada Bawa Massa Saat Daftar ke KPU, Begini Respon Bawaslu

Dugaan pelanggaran ini terkait dengan jumlah massa yang datang ke kantor KPU setempat saat hendak mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.

Bareskrim Selidiki Dugaan TPPO Pelarungan Jenazah ABK WNI ke Laut
Indonesia
Bareskrim Selidiki Dugaan TPPO Pelarungan Jenazah ABK WNI ke Laut

Para ABK itu pulang ke Indonesia setelah menjalani masa karantina wajib terkait COVID-19 di sebuah hotel di Busan, Korea Selatan

Polisi Ringkus Pelaku Penikaman Pendeta di Wamena
Indonesia
Polisi Ringkus Pelaku Penikaman Pendeta di Wamena

Anggota Polres Jayawijaya mengamankan terduga pelaku penikaman terhadap Pdt Tomas Tabuni (51 th) yang terjadi Minggu (31/1) di Wamena.