Nasib Miris Jurnalis Saat Pandemi COVID-19, Ancaman Kekerasan hingga PHK Massal Ilustrasi kekerasan jurnalis. Foto: Net

MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat ada tiga ancaman nyata yang dialami jurnalis di Indonesia di tengah pandemi COVID-19.

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin sejumlah perusahaan media ikut terdampak penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok ini. Selain itu, jurnalis yang mestinya menjadi garda terdepan menjamin informasi yang akurat terkait penyebaran COVID-19 sampai ke publik, juga menghadapi ancaman serius.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Pelaku Kejahatan Diturunkan di Seluruh Jakarta untuk Merampok Rumah Warga

"Selain virus itu sendiri, mereka juga dihantui bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK), pemotongan gaji, penundaan hingga dirumahkan," kata Ade dalam keteranganya di Jakarta, Senin (4/5).

Persoalan ketenagakerjaan seperti PHK sepihak, upah kerja yang rendah, gaji yang telat dibayar, dan kekerasan fisik sebenarnya sudah menjadi permasalahan serius bagi pekerja media di Indonesia hingga saat ini.

"Pandemi COVID-19 laiknya virus yang memperparah kondisi kesejahtraan jurnalis dan mengancam kebebasan pers di Indonesia," tegas Ade.

LBH Pers
Logo LBH Pers

Posko pengaduan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang dibuka LBH Pers dan AJI Jakarta sejak 3 April hingga 2 Mei 2020 telah menerima 61 pengaduan pelanggaran ketenagakerjaan.

Dengan rincian, 26 orang karena PHK sepihak; 21 orang dirumahkan tanpa gaji atau dengan pemotongan gaji; 11 orang mengalami pemotongan/ penundaan upah atau tunjangan, serta 3 lainnya tak dapat meliput selama pandemi.

Maraknya perusahaan media melakukan PHK ataupun pemotongan dan penundaan gaji pekerja, kebanyakan berdalih karena adanya pandemi COVID-19 sebagai force majeur atau keadaan darurat. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik UU Ketenagakerjaan maupun aturan pelaksanaannya telah mengatur hal tersebut.

Ade menilai alasan force majeur tidak dapat serta merta digunakan untuk menghalalkan PHK ataupun pemotongan dan penundaan gaji. Misalnya force majeur sebagai alasan PHK, diatur dalam Pasal 164 ayat (1). Pasal ini mensyaratkan, PHK karena alasan tersebut hanya jika perusahaan bersangkutan tutup secara permanen atau tidak lagi beraktifitas.

Baca Juga

Masa Pandemi Corona, ASN Dilarang Mudik dan Cuti Dibatasi

Selain persoalan ketenagakerjaan yang masih kronis, kasus kekerasan terhadap jurnalis khususnya ketika meliput terkait corona juga cukup mengkhawatirkan bagi kebebasan pers tahun ini.

Sejak penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19, sudah terjadi sedikitnya tiga kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Dua diantaranya adalah Pertama dialami dua jurnalis Mohammad Hashemi Rafsanjani dan Dinar saat melakukan peliputan kejadian warga meninggal diduga kelaparan di masa Pandemi COVID-19 di Banten, 20 April lalu. Keduanya menerima perlakukan intimidasi, penghalangan hingga penghapusan hasil liputan.

Peristiwa kedua dialami Jurnalis media daring kabardaerah.com, Sahril Helmi. Dia diduga mengalami tindakan kekerasan oleh oknum kepala desa Busiu, SHM alias Dirman, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, 1 Mei 2020. Tindakan penganiayaan diduga berkaitan dengan pemberitaan yang dilakukan korban mengenai anggaran penanganan COVID-19 di desa tersebut.

Menurut Ade Wahyudin, transparansi informasi menjadi kunci utama penanganan wabah COVID-19, dan jurnalis merupakan instrumen untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi, sehingga ketika ada jurnalis yang memdapat kekerasan karena sedang menjalankan tugasnya memberikan informasi maka sebenarnya dia juga menghambat akses masyarakat terhadap informasi tersebut.

Ilustrasi kekerasan jurnalis. (AntaraNews/ar)
Ilustrasi kekerasan jurnalis. (AntaraNews/ar)

Oleh karena itu, Ade mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk mengawasi pelanggaran ketenagakerjaan di sektor industri pers.

Kemudian, Kapolri Jenderal Idham Azis untuk segera menindak tegas dan memproses hukum pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Serta, Kemenkumham untuk memghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RKUHP.

"Perusahaan Pers untuk melakukan musyawarah mufakat dengan pekerja, jika ada hambatan ekonomi serius di dalam perusahaan, sehingga dapat meminimalisir konflik dan menciptakan kepercayaan pada pekerjanya," tegasnya.

Baca Juga

PSI Minta Pemerintah Potong Gaji ASN

Ia meminta kepada para jurnalis untuk tetap patuh pada kode etik jurnalistik khususnya dalam melakukan peliputan peristiwa Covid-19. Tetap utamakan keselamatan diri karena tidak ada berita seharga nyawa. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH