Nasib Miris Jurnalis Saat Pandemi COVID-19, Ancaman Kekerasan hingga PHK Massal Ilustrasi kekerasan jurnalis. Foto: Net

MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat ada tiga ancaman nyata yang dialami jurnalis di Indonesia di tengah pandemi COVID-19.

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin sejumlah perusahaan media ikut terdampak penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok ini. Selain itu, jurnalis yang mestinya menjadi garda terdepan menjamin informasi yang akurat terkait penyebaran COVID-19 sampai ke publik, juga menghadapi ancaman serius.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Pelaku Kejahatan Diturunkan di Seluruh Jakarta untuk Merampok Rumah Warga

"Selain virus itu sendiri, mereka juga dihantui bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK), pemotongan gaji, penundaan hingga dirumahkan," kata Ade dalam keteranganya di Jakarta, Senin (4/5).

Persoalan ketenagakerjaan seperti PHK sepihak, upah kerja yang rendah, gaji yang telat dibayar, dan kekerasan fisik sebenarnya sudah menjadi permasalahan serius bagi pekerja media di Indonesia hingga saat ini.

"Pandemi COVID-19 laiknya virus yang memperparah kondisi kesejahtraan jurnalis dan mengancam kebebasan pers di Indonesia," tegas Ade.

LBH Pers
Logo LBH Pers

Posko pengaduan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang dibuka LBH Pers dan AJI Jakarta sejak 3 April hingga 2 Mei 2020 telah menerima 61 pengaduan pelanggaran ketenagakerjaan.

Dengan rincian, 26 orang karena PHK sepihak; 21 orang dirumahkan tanpa gaji atau dengan pemotongan gaji; 11 orang mengalami pemotongan/ penundaan upah atau tunjangan, serta 3 lainnya tak dapat meliput selama pandemi.

Maraknya perusahaan media melakukan PHK ataupun pemotongan dan penundaan gaji pekerja, kebanyakan berdalih karena adanya pandemi COVID-19 sebagai force majeur atau keadaan darurat. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik UU Ketenagakerjaan maupun aturan pelaksanaannya telah mengatur hal tersebut.

Ade menilai alasan force majeur tidak dapat serta merta digunakan untuk menghalalkan PHK ataupun pemotongan dan penundaan gaji. Misalnya force majeur sebagai alasan PHK, diatur dalam Pasal 164 ayat (1). Pasal ini mensyaratkan, PHK karena alasan tersebut hanya jika perusahaan bersangkutan tutup secara permanen atau tidak lagi beraktifitas.

Baca Juga

Masa Pandemi Corona, ASN Dilarang Mudik dan Cuti Dibatasi

Selain persoalan ketenagakerjaan yang masih kronis, kasus kekerasan terhadap jurnalis khususnya ketika meliput terkait corona juga cukup mengkhawatirkan bagi kebebasan pers tahun ini.

Sejak penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19, sudah terjadi sedikitnya tiga kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Dua diantaranya adalah Pertama dialami dua jurnalis Mohammad Hashemi Rafsanjani dan Dinar saat melakukan peliputan kejadian warga meninggal diduga kelaparan di masa Pandemi COVID-19 di Banten, 20 April lalu. Keduanya menerima perlakukan intimidasi, penghalangan hingga penghapusan hasil liputan.

Peristiwa kedua dialami Jurnalis media daring kabardaerah.com, Sahril Helmi. Dia diduga mengalami tindakan kekerasan oleh oknum kepala desa Busiu, SHM alias Dirman, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, 1 Mei 2020. Tindakan penganiayaan diduga berkaitan dengan pemberitaan yang dilakukan korban mengenai anggaran penanganan COVID-19 di desa tersebut.

Menurut Ade Wahyudin, transparansi informasi menjadi kunci utama penanganan wabah COVID-19, dan jurnalis merupakan instrumen untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi, sehingga ketika ada jurnalis yang memdapat kekerasan karena sedang menjalankan tugasnya memberikan informasi maka sebenarnya dia juga menghambat akses masyarakat terhadap informasi tersebut.

Ilustrasi kekerasan jurnalis. (AntaraNews/ar)
Ilustrasi kekerasan jurnalis. (AntaraNews/ar)

Oleh karena itu, Ade mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk mengawasi pelanggaran ketenagakerjaan di sektor industri pers.

Kemudian, Kapolri Jenderal Idham Azis untuk segera menindak tegas dan memproses hukum pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Serta, Kemenkumham untuk memghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RKUHP.

"Perusahaan Pers untuk melakukan musyawarah mufakat dengan pekerja, jika ada hambatan ekonomi serius di dalam perusahaan, sehingga dapat meminimalisir konflik dan menciptakan kepercayaan pada pekerjanya," tegasnya.

Baca Juga

PSI Minta Pemerintah Potong Gaji ASN

Ia meminta kepada para jurnalis untuk tetap patuh pada kode etik jurnalistik khususnya dalam melakukan peliputan peristiwa Covid-19. Tetap utamakan keselamatan diri karena tidak ada berita seharga nyawa. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKB Timang Raffi Ahmad dan Agnes Monica di Pilgub DKI
Indonesia
PKB Timang Raffi Ahmad dan Agnes Monica di Pilgub DKI

PKB juga sudah mengantongi sejumlah nama-nama dari internal

Satu Pekan, Jasa Marga Lakukan Uji Coba Rekayasa Lalin di Tol Jagorawi
Indonesia
Satu Pekan, Jasa Marga Lakukan Uji Coba Rekayasa Lalin di Tol Jagorawi

Pelaksanaan uji coba rekayasa lalu lintas ini diharapkan dapat memperbaiki aliran lalu lintas, meningkatkan waktu tempuh perjalanan.

Terdampak Corona, Penjualan Daging Sapi di Yogyakarta Masih Merosot Tajam
Indonesia
Terdampak Corona, Penjualan Daging Sapi di Yogyakarta Masih Merosot Tajam

"Awal-awal corona orang pada nggak gelar hajatan. Yang punya cathering sepi order. Jadi daging nggak laku," kata wanita yang biasa dipanggil Tuti ini

Ekonom: Kedatangan Vaksin COVID-19 Bawa Harapan Positif
Indonesia
Ekonom: Kedatangan Vaksin COVID-19 Bawa Harapan Positif

INDEF berharap agar kedatangan vaksin COVID-19 gelombang selanjutnya bisa lebih cepat, mengingat saat ini vaksin menjadi komoditas yang sangat diperebutkan oleh seluruh negara.

MK Perintahkan Pemilihan Ulang di Sebagian Pilgub Jambi
Indonesia
MK Perintahkan Pemilihan Ulang di Sebagian Pilgub Jambi

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan adanya pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi tahun 2020.

Verifikasi Dua Kubu Demokrat, Menkumham Didoakan Tegak Lurus
Indonesia
Verifikasi Dua Kubu Demokrat, Menkumham Didoakan Tegak Lurus

Yasonna juga didoakan agar selalu sehat supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah bangsa

Komisi A Soroti Penyerapan Anggaran RSUD Cipayung Hanya 75,91 Persen
Indonesia
Komisi A Soroti Penyerapan Anggaran RSUD Cipayung Hanya 75,91 Persen

Penyerapan APBD RSUD di sepanjang tahun 2019 mencapai Rp6,76 triliun atau 90,04 persen dari total anggaran sebesar Rp7,51 triliun.

Tingkat Inflasi DKI Jakarta Cenderung Turun dan Terkendali
Indonesia
Tingkat Inflasi DKI Jakarta Cenderung Turun dan Terkendali

Terutama pada bulan April, inflasi pada tahun 2020 terus-menerus turun

Pemprov DKI bakal Rapid Test Antigen Secara Acak ke Pengendara yang Masuk ke Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI bakal Rapid Test Antigen Secara Acak ke Pengendara yang Masuk ke Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan, pemeriksaan surat rapid test antigen akan dilakukan secara acak. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada libur akhir tahun 2020.

Wali Kota Solo Dukung Risma Jadi Menteri Sosial
Indonesia
Wali Kota Solo Dukung Risma Jadi Menteri Sosial

Sosok Risma layak menjabat Mensos karena punya pengalaman dibirokasi.