Nasib KIB setelah Suharso Lengser dari Ketum PPP Bekas Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Suharso Monoarfa. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Pemberhentian Suharso Monoarfa dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai tidak akan memiliki dampak pada keharmonisan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar.

Hal tersebut disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EmaS merespons nasib KIB pasca lengsernya Suharso dari posisi Ketum PPP.

Baca Juga

KPU Belum Bersikap atas Pemberhentian Suharso Monarfa dari Ketum PPP

“Saya melihat tidak akan memiliki dampak berarti karena PPP yang memilik suara terkecil dibanding dengan Golkar dan PAN apalagi Suharso tidak termasuk yang dipertimbangkan untuk diusung oleh KIB menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 2024,” kata Fernando Selasa,(6/9).

Fernando memandang, perpecahan PPP tidak akan berdampak kepada KIB lantaran berisi parpol yang pro kepada pemerintah.

"Kalaupun terjadi Muktamar Luar Biasa PPP yang terpilih dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai Ketum adalah yang pro dan loyal terhadap pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga

Suharso Monoarfa Diklaim Sudah Diberhentikan dari Ketum PPP

Seharusnya, kata Fernando, saat ini yang menjadi pertimbangan PPP adalah dampak yang dihasilkan dari perpecahan terhadap eksistensi pada Pemilu 2024.

“Karena pasca perpecahan 2014 yang lalu perolehan suara PPP selalu turun dan terancam tidak lolos ambang batas DPR RI,” kata Fernando.

Seperti diketahui, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9), memutuskan memberhentikan Suharso Monoarfo sebagai Ketua Umum PPP.

Posisi Suharso digantikan Muhammad Mardiono yang diangkat sebagai Plt Ketua Umum PPP. (Pon)

Baca Juga

Wantimpres Muhammad Mardiono Ditunjuk Gantikan Suharso Jadi Plt Ketum PPP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Sukabumi, Terasa hingga Bandung dan Jakarta
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Sukabumi, Terasa hingga Bandung dan Jakarta

Gempa bumi dengan magnitudo 6,1 pada Selasa pukul 07.50 WIB terjadi di Sukabumi, Jawa Barat.

Demokrat Ingatkan MK 8 Parpol Parlemen Menolak Sistem Pemilu Tertutup
Indonesia
Demokrat Ingatkan MK 8 Parpol Parlemen Menolak Sistem Pemilu Tertutup

Jansen juga mengingatkan kepada MK, jika 8 partai yang punya kursi di Parlemen sudah menyatakan mendukung sistem pemilu tetap terbuka.

Tambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah 2 Ribu
Indonesia
Tambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah 2 Ribu

Melansir data Satgas COVID-19, hingga Kamis (15/12), ada 1.785 kasus baru corona. Sehingga total menjadi 6.706.053 kasus positif Corona.

Kapolri Kaji Unsur Pidana Terkait Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK oleh Denny Indrayana
Indonesia
Kapolri Kaji Unsur Pidana Terkait Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK oleh Denny Indrayana

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji klaim Denny itu.

Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan di RSUP Surakarta Tunggu SK dari Kemenkes
Indonesia
Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan di RSUP Surakarta Tunggu SK dari Kemenkes

untuk RSUP Surakarta, Jawa Tengah, sejauh ini belum memulai pelayanan kelas standar BPJS Kesehatan karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kemenkes.

RUU Kesehatan Tak Menghapus Organisasi Profesi
Indonesia
RUU Kesehatan Tak Menghapus Organisasi Profesi

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan dipastikan tidak akan menghapus organisasi profesi medis dan kesehatan yang ada di Indonesia.

56 Ribu Ton Kedelai Impor dari Amerika Serikat Segera Banjiri Pasar Indonesia
Indonesia
56 Ribu Ton Kedelai Impor dari Amerika Serikat Segera Banjiri Pasar Indonesia

Mendag Zulkifli menyampaikan bahwa sebanyak 56 ribu ton kedelai impor dari Amerika Serikat segera membanjiri pasar-pasar di Indonesia.

Klarifikasi Ditjen Imigrasi soal Penolakan Paspor Indonesia di Jerman
Indonesia
Klarifikasi Ditjen Imigrasi soal Penolakan Paspor Indonesia di Jerman

Desain baru paspor tanpa kolom tanda tangan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia menjadi polemik setelah ditolak oleh pihak imigrasi Jerman.

Puan Sebut PDIP dan PKB sebagai Partai 'Wong Sandal Jepit'
Indonesia
Puan Sebut PDIP dan PKB sebagai Partai 'Wong Sandal Jepit'

"Biasanya pertemuan di kantor, di rumah. Ini di tempat pecel, karena PDIP dan PKB sama-sama partainya wong sandal jepit, wong cilik,” sebut Puan.