NasDem Tunggu Pergub PSBB Masa Transisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Jumat (29/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah memutuskan untuk perpanjangan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan masa transisi di ibu kota.

Ketua fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino mengaku masih menunggu Anies untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum perpanjangan PSBB itu.

Baca Juga

Jelang Masa Transisi PSBB di DKI, Polisi dan TNI Bakal Perkuat Pengawasan

"Sampai saat ini belum ada aturan resmi dari Pemprov DKI Jakarta tentang masa perpanjangan PSBB pada Masa Transisi ini. Kita masih menunggu aturan pergub yang baru," kata Wibi kepada MerahPutih.com, Kamis (4/6) malam.

Ketua fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino
Ketua fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino

Dalam pelaksanaan PSBB trasnsisi ini, Wibi mengimbau pada warga untuk mematuhi dan mentaati protokol kesehatan. Bila masyarakat masih bandel aturan masa transisi ini akan sia sia.

"PSBB tapi warganya bandel akan percuma dan tidak mungkin Jakarta bisa pulih," terangnya.

Anggota Komisi A DPRD ini menuturkan, PSBB masa transisi ini harus digunakan sebaik mungkin untuk menuju new normal. Bila warga taati aturan yang ada diyakini COVID-19 akan hilang dari DKI.

"Jadi, peran semua pihak dibutuhkan untuk bisa mengusir corona dari ibu kota," tutupnya.

Baca Juga

Kapolda Metro Klaim PSBB Fase Ketiga Mampu Tekan Penyebaran Virus Corona

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang penerapan PSBB. Anies juga menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi.

"Penetapan status PSBB di Jakarta di perpanjang dan Juni sebagai transisi. Transisi menuju ketika PSBB masif menuju kondisi aman sehat produktif," kata Anies. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ingatkan Pemda Kalteng Manfaatkan Anggaran COVID-19 Sesuai Aturan
Indonesia
KPK Ingatkan Pemda Kalteng Manfaatkan Anggaran COVID-19 Sesuai Aturan

Rp138,8 Miliar untuk belanja penanganan dampak ekonomi

 Pemerintah Harus Berikan Bantuan kepada Warga yang Terdampak Pandemi Corona
Indonesia
Pemerintah Harus Berikan Bantuan kepada Warga yang Terdampak Pandemi Corona

“Pada saat bersamaan, PSI juga mengingatkan agar ada pengawasan yang ketat, sehingga seluruh bantuan jatuh ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran,” pungkas Grace.

UI Bikin Peta Sebaran Kasus COVID-19 Gunakan Data Facebook
Indonesia
UI Bikin Peta Sebaran Kasus COVID-19 Gunakan Data Facebook

Peta tersebut menyediakan data perubahan mobilitas dan persentase kepatuhan warga untuk tinggal di rumah saja.

Per Senin (21/12), Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.151 Jiwa
Indonesia
Per Senin (21/12), Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.151 Jiwa

Dengan positivity rate 9,9 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.151 jiwa.

Jenderal Kaki Tangan 'Joker' Ternyata Teman Angkatannya, Kabareskrim Janjikan Ini
Indonesia
Jenderal Kaki Tangan 'Joker' Ternyata Teman Angkatannya, Kabareskrim Janjikan Ini

Tiga jenderal polisi telah dicopot dari jabatannya karena membantu buronan Djoko 'Joker' Tjandra.

Agar Intoleransi di Cikarang Tak Berulang, Pemerintah Harus Jamin Kebebasan Beribadah
Indonesia
Agar Intoleransi di Cikarang Tak Berulang, Pemerintah Harus Jamin Kebebasan Beribadah

Ada ruang kosong yang harusnya diisi dan dijembatani oleh perangkat pemerintahan

Kapitra Ampera Tuding Aksi 1310 Hanya Tunggangi Isu UU Cipta Kerja
Indonesia
Kapitra Ampera Tuding Aksi 1310 Hanya Tunggangi Isu UU Cipta Kerja

Padahal sejatinya, agenda utamanya adalah menolak RUU HIP.

Menhan Prabowo Targetkan Tanam Singkong di Area Seluas 1,4 Juta Hektar
Indonesia
Menhan Prabowo Targetkan Tanam Singkong di Area Seluas 1,4 Juta Hektar

Singkong Indonesia dapat menghasilkan tepung tapioka yang bisa menjadi bahan utama kebutuhan pangan seperti roti, nasi dari singkong kemudian mie.

Sidang Kasus Novel Baswedan, Saksi bakal Beberkan Detik-detik Penyerangan Air Keras
Indonesia
Sidang Kasus Novel Baswedan, Saksi bakal Beberkan Detik-detik Penyerangan Air Keras

"Tapi hanya dua yang datang," kata Jaksa Penuntut Umum, Fredik Adhar Syaripuddin

GP Ansor Minta Pembahasan RUU HIP Tak Sekadar Ditunda
Indonesia
GP Ansor Minta Pembahasan RUU HIP Tak Sekadar Ditunda

Pancasila tidak boleh diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah