NasDem: Trotoar Bukan Ekslusif Milik Pejalan Kaki Pedagang kaki lima (PKL) di trotoar jembatan penyeberangan multiguna (skybridge) Tanah Abang, Jakarta. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ar) Pedagang kaki lima (PKL) di trotoar jembatan penyeberanga

MerahPutih.com - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendukung penuh langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berencana mengizinkan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di atas trotoar Ibu Kota.

Hal tersebut dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta, Wibi Andriano seusai menemui Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Baca Juga

PKS Dukung Anies Izinkan PKL Berjualan di Trotoar

"Nasdem juga berpikir bahwa trotoar itu multifungsi ya, tidak hanya digunakan untuk pejalan kaki. Kita jangan berpikir sama antara pagi dengan malam. Trotoar bisa dong dipakai buat orang berdagang, apa masalahnya? Apakah harus eksklusif digunakan pejalan kaki saja? Tidak," ujarnya.

Wibi Andrino
Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino. Foto: nasdemjakarta.id

Guna merealisasikan kebijakan itu, sambung Wibi, ada peluang anggota Dewan Kebon Sirih untuk revisi pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, agar PKL bisa menjajakan dagangan di trotoar.

"Ya tentu (bisa revisi Perda). Dan itu juga kan ada di Undang-Undang UMKM ya, otonomi daerah mengenai penggunaan dari trotoar itu. Tidak sendirian mutlak dalam hal itu. Ini yang akan kita menjadi pembahasan serius dulu," jelasnya.

Wibi menuturkan, bahwa tempat bagi pejalan kaki di Jakarta harus dimanfaatkan oleh warga Ibu Kota, termasuk untuk berdagang.

Baca Juga

Beri Ruang PKL Berjualan di Trotoar, Fraksi Golkar Nilai Anies Sudah Melenceng

"Jadi jangan stagnan pada satu pemikiran saja," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya bakal memberikan izin kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di trotoar Ibu Kota Jakarta.

Anies menyebut ada kentuan hukum yang mengatur PKL untuk diakomodir PKL di atas trotor salah satunya adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

"Artinya kita itu jangan sampai berpandangan anti pada PKL berjualan, karena memang landasan hukumnya pun ada," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan

Anies juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada pasal 7 Ayat 1. Kemudian ia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, Permendagri Nomor 41 Tahun 2012, serta Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Baca Juga

Anies Izinkan PKL Berjualan di Trotoar, Koalisi Pejalan Kaki: Landasan Hukumnya Apa?

"Banyak dasar hukumnya. Jadi bukan hanya dengan satu pasal itu, kemudian hilang, tidak. Ini jangan dibayangkan satu pasal itu sapu jagat. Tidak. Itu lebih pada pengaturan jalan, karenauntuk pengaturan trotoar, rujukan aturannya masih banyak yang lain," jelas Anies. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kalah di PTUN Soal Bahar Smith, Ditjen Pas Siap Ajukan Banding
Indonesia
Kalah di PTUN Soal Bahar Smith, Ditjen Pas Siap Ajukan Banding

Tim advokasi tersebut gabungan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham, dan Ditjenpas

Anies Tunjuk Rekannya di Kabinet Jokowi Jadi Komisaris PT Food Tjipinang Jaya
Indonesia
Anies Tunjuk Rekannya di Kabinet Jokowi Jadi Komisaris PT Food Tjipinang Jaya

Informasi tersebut diketahui dalam Rapat Umum Pemilik Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada Rabu (22/4) lalu melalui video conference

Bawaslu Diminta Konsisten dan Bersinergi Lakukan Pengawasan Pilkada 2020
Indonesia
Bawaslu Diminta Konsisten dan Bersinergi Lakukan Pengawasan Pilkada 2020

Penyelenggara dan pengawas selama ini kesulitan mengendalikan mobilisasi massa

Rekaman CCTV di Sekitar Petamburan Dibawa dan Disatukan, Polisi: Kumpulkan Alat Bukti
Indonesia
Rekomendasi APD Berdasarkan Tingkat Perlindungan Saat Tangani COVID-19
Indonesia
Rekomendasi APD Berdasarkan Tingkat Perlindungan Saat Tangani COVID-19

Gugus Tugas mengkategorikan APD berdasarkan pada tiga tingkat perlindungan

Masyarakat Masih Takut, Pengunjung Mal di Jakarta Hanya 30 Persen
Indonesia
Masyarakat Masih Takut, Pengunjung Mal di Jakarta Hanya 30 Persen

Sedangkan di hari libur masyarakat yang berkunjung paling banyak mencapai 40 persen.

Erick Thohir Yakin Bio Farma Siap Produksi 100 Juta Vaksi COVID-19 Per Tahun
Indonesia
Erick Thohir Yakin Bio Farma Siap Produksi 100 Juta Vaksi COVID-19 Per Tahun

Bila warga mau beraktivitas, baik bekerja atau berolahraga, jangan pernah lupa untuk 3M

Tabrak Anggota Polisi hingga Tewas, Oknum TNI Ngaku Mengantuk
Indonesia
Tabrak Anggota Polisi hingga Tewas, Oknum TNI Ngaku Mengantuk

Oknum anggota TNI menjadi pelaku tabrak lari yang menewaskan anggota Polri Briptu Andry Wibowo.

 Peneliti LIPI Ungkap Masalah Utama Indonesia Bukan Radikalisme Tapi Ketimpangan Ekonomi
Indonesia
Peneliti LIPI Ungkap Masalah Utama Indonesia Bukan Radikalisme Tapi Ketimpangan Ekonomi

Siti Zuhro menekankan pokok persoalan terjadinya gejolak yang terjadi belakangan ini adalah persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius.

Update COVID-19 Senin (27/4): 9.096 Kasus Positif, 1.151 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Senin (27/4): 9.096 Kasus Positif, 1.151 Pasien Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 214 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto