NasDem Tegaskan Belum Berkoalisi dengan Partai Manapun Ketua Umum NasDem Surya Paloh (kiri) dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) di Kantor DPP NasDem. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh telah melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik. Hal tersebut disinyalir untuk persiapan pemilu 2024.

Sampai saat ini, Surya Paloh juga menegaskan NasDem belum resmi berkoalisi dengan partai manapun untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang, melainkan hanya pertemuan biasa atau sekedar tukar pendapat.

Baca Juga:

KIB Dinilai Koalisi Cerdas

"Koalisinya belum resmi, tapi kalau lobi itu pasti. Itu pertemuan, tukar pikiran, seperti yang telah diberitakan," kata dia, dikutip dari Antara, (27/6).

Pernyataan itu dia katakan saat konferensi pers usai peresmian Kantor DPW Partai NasDem Provinsi Aceh, di Banda Aceh.

Baru-baru ini dia bertemu dengan pimpinan dari dua partai besar yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.

Dengan Partai Demokrat, dia langsung bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian juga sudah bertemu jajaran elite Partai PKS. Kedua pertemuan berlangsung di Menara NasDem, Jakarta.

Baca Juga:

Hasto Bilang PDIP Ogah Koalisi dengan PD-PKS, Masinton: Aspirasi Akar Rumput

Ia mengatakan, setelah pertemuan tersebut Partai NasDem memang telah menjadi perbincangan yang cukup hangat. Bahkan, telah menimbulkan berbagai persepsi dan pendapat yang berbeda.

"NasDem sekarang sudah menjadi perbincangan yang luar biasa, ada yang berempati, ada yang mengatakan jalan terus, dan jangan jalan," ujarnya.

Ia menegaskan, perpaduan yang dihadapi saat ini merupakan dialektika dan romantika Partai NasDem. Tetapi apapun itu mereka terus berbesar hati menghadapi semuanya.

"Kalau partai ini sudah memiliki sebuah peran, dan eksistensi keberadaannya, tidak mungkin dia menjadi pusat perhatian," kata dia. (*)

Baca Juga:

Surya Paloh Sebut Peluang Koalisi dengan Demokrat Cukup Besar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolda Metro Sebut Crowd Free Night Lancar, Jakarta Terkendali
Indonesia
Panglima TNI Perintahkan Pengusutan Cepat Kasus Korupsi Dana Perumahan Prajurit
Indonesia
Panglima TNI Perintahkan Pengusutan Cepat Kasus Korupsi Dana Perumahan Prajurit

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam rasuah tersebut sebanyak Rp 127,736 miliar.

Kasus Surat Minta Sumbangan Gubernur Sumbar Dihentikan Polisi
Indonesia
Kasus Surat Minta Sumbangan Gubernur Sumbar Dihentikan Polisi

Surat tersebut bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021, tertanggal 12 Mei 2021 dengan perihal: penerbitan profil dan potensi Provinsi Sumatera Barat.

Bareskrim Polri Periksa Keluarga Brigadir J
Indonesia
Bareskrim Polri Periksa Keluarga Brigadir J

Bareskrim Polri memeriksa keluarga Brigadir J di Polda Jambi terkait pengusutan kasus dugaan pembunuhan berencana.

PKS Minta Pemerintah Bentuk Tim Pengawas Tindak Kartel Minyak Goreng
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Bentuk Tim Pengawas Tindak Kartel Minyak Goreng

DPR mendesak pemerintah untuk membentuk tim pengawas untuk menuntaskan persoalan kelangkaan dan harga tinggi minyak goreng.

KPK Ajukan Banding Atas Putusan 4 Tahun Penjara RJ Lino
Indonesia
KPK Ajukan Banding Atas Putusan 4 Tahun Penjara RJ Lino

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino atau RJ Lino.

[Hoaks atau Fakta]: Pemilik Sertifikat Vaksin Dapat Bantuan Rp 1 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Pemilik Sertifikat Vaksin Dapat Bantuan Rp 1 Juta

Pemerintah memang memiliki program bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat dari PPKM, namun bantuan ini diberikan kepada pekerja dengan penghasilan dibawah Rp 3,5 juta.

Reuni 212 Harus Kantongi Izin dari Satgas COVID-19
Indonesia
Reuni 212 Harus Kantongi Izin dari Satgas COVID-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pihak Persaudaraan Alumni 212 untuk mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 terkait rencana kegiatan reuni akbar.

UMP DKI 2022 Dikabarkan Direvisi Lagi, Begini Tanggapan Wagub Riza
Indonesia
UMP DKI 2022 Dikabarkan Direvisi Lagi, Begini Tanggapan Wagub Riza

"Sekarang sudah diputuskan angka 5,1 tapi kalo ada perkembangan lain nanti kita akan liat," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (24/12).

Defisit Masih Tinggi, BI Bakal Beli SBN Rp 224 Triliun di 2022
Indonesia
Defisit Masih Tinggi, BI Bakal Beli SBN Rp 224 Triliun di 2022

Kebijakan makroprudensial yang longgar akan dipertahankan pada 2022 untuk mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor prioritas.