NasDem Sebut Pilkada Bisa Berdampak Serius Jika Tetap Digelar pada 2024 Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopaa - Antara

MerahPutih.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa mengatakan, pihaknya menyetujui ketentuan dalam draf Revisi Undang-undang Pemilu terkait pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023.

Menurut Saan, pilihan paling rasional adalah menggelar Pilkada pada 2022 dan 2023, ketimbang 2024 seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Baca Juga

Partai Gelora Usul Pilkada Serentak Digelar 2024

"Kalau alasan pandemi COVID-19 kan kita bisa jawab, tahun 2020 saja ketika puncak pandemi kita bisa lakukan Pilkada dengan baik bahkan protokol kesehatan juga sampai 96 persen," kata Saan dalam diskusi daring, Sabtu (30/1).

Dia menyebut, ada hal-hal teknis kepemiluan yang dapat berdampak serius apabila Pilkada tetap dilaksanakan pada 2024. Yakni tahapan Pileg dan Pilpres yang berhimpitan secara tenggat waktu.

"Misalnya pungut hitung Pileg dan Pilpres di bulan April, tapi itu juga masih ada tahapan berikutnya, ada perselisihan di MK (Mahkamah Konstitusi). Disaat yang sama, tahapan Pilkada sudah berlangsung, kira-kira sudah masuk tahapan calon perseorangan bahkan sudah pemutakhiran data," ujarnya.

Ilustrasi Pilkada

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengingatkan, Pilpres 2024 bisa terjadi dua putaran sehingga memakan waktu yang cukup panjang. Pasalnya, Presiden Jokowi tidak akan maju kembali yang membuat semua partai berangkat dari titik yang sama.

"Karena berangkat sama-sama dari nol. Anggaplah putaran kedua di Juli, Agustus itu sudah masuk tahapan Pilkada yang justru juga buat partai cukup melelahkan. Di satu sisi belum selesai Pileg dan Pilpres, disatu sisi sudah masuk ke tahapan pendaftaran calon (Pilkada)," ungkapnya.

Untuk itu, Fraksi partai besutan Surya Paloh itu kekeh pelaksanaan Pilkada serentak digelar pada 2022 dan 2023.

"Kita kesampingkan lah asumsi-asumsi politik bahwa yang 2022 mau memberikan panggung terhadap para kandidat capres misalnya, atau yang pengen 2024 pengen menghilangkan panggung bagi panggung capres. Kita hilangkan itu," tutup Saan. (Pon)

Baca Juga

Kemendagri Tegaskan Pilkada Serentak Tetap Diadakan pada 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tarik Wisatawan, Area Publik di Solo Dipercantik Seni Instalasi
Indonesia
Tarik Wisatawan, Area Publik di Solo Dipercantik Seni Instalasi

Proses pembuatan wayang tersebut butuh waktu hingga sebulan. Ada belasan unit wayang yang dipajang di Plaza Balai Kota.

Tidak Lagi Mandiri, Kini E-HAC Bandara Gunakan PeduliLindungi
Indonesia
Tidak Lagi Mandiri, Kini E-HAC Bandara Gunakan PeduliLindungi

Diduga terjadi kebocoran data sebanyak 1,4 juta dan ada 1,3 juta user e-HAC. Data ini berupa nama, nama rumah sakit, alamat, hasil tes PCR, akun e-HAC, dan data detail tentang RS serta dokter yang melakukan perawatan.

Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen
Indonesia
Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen

Agar dapat menjadi negara berpendapatan atas, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita senilai USD 23.199.

[HOAKS atau FAKTA]: Kapolsek di Tasikmalaya Lelang Motor dan Mobil Murah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kapolsek di Tasikmalaya Lelang Motor dan Mobil Murah

AKP Suparlan menegaskan bahwa nomor WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya itu bukanlah nomor WhatsApp miliknya

Kasus Harian COVID-19 Capai 47 Ribu Orang
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 Capai 47 Ribu Orang

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, pada Selasa (13/7) menunjukkan jumlah kasus baru COVID-19 bertambah 47.899 orang.

Ketua KPK: Kami Fokus pada Pencegahan Korupsi
Indonesia
Ketua KPK: Kami Fokus pada Pencegahan Korupsi

KPK menyampaikan bahwa lembaga antirasuah terus berupaya semaksimal mungkin dalam pencegahan korupsi.

Serikat Buruh Sukoharjo Sebut Permenaker 2/2022 Tidak Masuk Akal
Indonesia
Serikat Buruh Sukoharjo Sebut Permenaker 2/2022 Tidak Masuk Akal

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno, Permenaker aturan pencairan JHT usia 56 tahun tidak masuk akal dan menyusahkan buruh. Kebijakan itu harus dihapuskan segera.

Menag Bakal Bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi
Indonesia
Menag Bakal Bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan bertolak ke Arab Saudi bertemu dengan Menteri Haji Saudi.

Sejarah Batu Penggilingan Abad ke-18 yang Ditemukan di Trotoar TB Simatupang
Indonesia
Sejarah Batu Penggilingan Abad ke-18 yang Ditemukan di Trotoar TB Simatupang

batu penggilingan merupakan alat pengolah tebu yang diperkirakan digunakan pada abad ke-17-18 Masehi. Dalam tulisan Haan (1935: 323-324), terdapat istilah suikermolen yang berarti pabrik pembuatan gula.

Harta Jokowi Naik Rp 7,8 Miliar dalam Setahun
Indonesia
Harta Jokowi Naik Rp 7,8 Miliar dalam Setahun

residen Joko Widodo (Jokowi) telah memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 24 Februari 2022 untuk periodik 2021. Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id yang dilihat merahputih.com pada Senin (18/4), Presiden Jokowi memiliki harta Rp 71.471.446.189 (Rp 71 miliar). Harta kekayaan Jokowi tersebut naik Rp 7,8 miliar dari pelaporan sebelumnya.