NasDem Sarankan Pemerintah Segera Undangkan UU Cipta Kerja Hayono Isman (ANTARA FOTO/Paramayuda) (1)

MerahPutih.com - Partai Nasional Demokrat menyarankan agar pemerintah segera mengundangkan Undang-undang Cipta Kerja untuk mengurangi tensi penolakan UU yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 lalu.

"Saya kira lebih cepat akan lebih baik, tidak perlu menunggu 30 hari, karena jika terlalu lama maka potensi penolakan bisa semakin besar dan ini akan merepotkan kita semua," kata Sekretaris Dewan Pakar Partai NasDem Hayono Isman, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10).

Dia mengatakan, Partai Nasdem berpendapat, UU Cipta Kerja sudah benar dan bertujuan untuk kepentingan bersama masyarakat Indonesia karena selama ini banyak sekali UU yang tumpang tindih dan harus diselaraskan untuk peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian bangsa.

Baca Juga:

Polda Metro Bekuk Penghasut dalam Demo Rusuh UU Cipta Kerja

Hayono menilai apabila Pemerintah menunggu lama waktu pemberlakukannya, maka isu-isu liar yang berkembang di masyarakat, yang dipicu melalui media sosial akan semakin besar dan sulit untuk mengatasinya.

"Pemberlakuan yang cepat dapat mengeliminir beragam isu, hoaks, dan pendapat yang keliru mengenai maksud dan tujuan sebenarnya dari pembuatan UU Cipta Kerja ini," ujarnya.

Demo rusuh menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Demo rusuh menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Dia menjelaskan spekulasi yang dimaksud antara lain tuntutan agar Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), tuntutan membatalkan UU Cipta Kerja, dan beragam protes yang sesungguhnya kurang memahami esensi dari apa yang termaktub dalam UU tersebut.

Baca Juga:

Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

Menurut Hayono, dengan UU Cipta Kerja yang secepatnya diberlakukan maka polemik dan diskursus di masyarakat akan berfokus pada aturan turunan dari UU tersebut, misalnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda), bukan pada hal yang pokok yaitu UU tersebut.

Namun dia meyakini Pemerintah sedang memfinalisasi atas UU Cipta Kerja dan akan segera diberlakukan apalagi melihat latar belakang kelahiran UU tersebut adalah usul inisiatif Pemerintah yang ingin membereskan berbagai UU yang kurang sinkron, dan semua itu untuk kepentingan jangka panjang. (*)

Baca Juga:

Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Buruh Tuntut Keluarkan Perppu Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Minta Kemenlu Pantau Keselamatan WNI di Lebanon
Indonesia
DPR Minta Kemenlu Pantau Keselamatan WNI di Lebanon

Menurutnya, pihak Kemenlu diharapkan segera memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan.

Adian Napitupulu Kolaps di Atas Pesawat
Indonesia
Adian Napitupulu Kolaps di Atas Pesawat

Adian memiliki masalah dengan jantung dan sudah terpasang 5 ring di tubuhnya.

Kapuas Hulu Dikepung Banjir
Indonesia
Kapuas Hulu Dikepung Banjir

Ratusan rumah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu sudah terendam banjir dan banjir kali ini cukup besar dari banjir sebelumnya.

Kasus DBD di Jateng Tembus 2.115 Kasus, Melebihi Angka Positif Corona
Indonesia
Kasus DBD di Jateng Tembus 2.115 Kasus, Melebihi Angka Positif Corona

Dari banyaknya kasus DBB tersebut, sebanyak 40 orang dinyatakan meninggal dunia.

Ini yang Dicecar Penyidik terhadap Jaksa Pinangki
Indonesia
Ini yang Dicecar Penyidik terhadap Jaksa Pinangki

Kejaksaan Agung (Kejagung) selesai melakukan gelar perkara kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

 Polsek Diusulkan Tak Lagi Tangani Perkara, Komisi III DPR: Beban Polres Meningkat
Indonesia
Polsek Diusulkan Tak Lagi Tangani Perkara, Komisi III DPR: Beban Polres Meningkat

“Kenapa? Secara logika sekarang ini di polres saja hampir seluruh Indonesia kekurangan anggota. Dengan meniadakan penyidikan di polsek, berarti kan load factor tambah di polres.

Rusia Pulangkan Lebih dari 200 Anak Mantan ISIS
Indonesia
Rusia Pulangkan Lebih dari 200 Anak Mantan ISIS

Pemerintah Rusia telah memulangkan lebih dari 200 anak-anak mantan kelompok militan ISIS, pada tahun lalu.

 KPK Segera Bahas Kasus Asabri dengan BPK
Indonesia
KPK Segera Bahas Kasus Asabri dengan BPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, usai pembahasan di tataran internal, BPK akan membahas kasus itu bersama dengan KPK, pada Kamis, (16/1) besok.

MUI Haramkan Penyebar Hoaks Corona Sampai Tuntut Jaga Perbatasan
Indonesia
MUI Haramkan Penyebar Hoaks Corona Sampai Tuntut Jaga Perbatasan

Penyebaran hoaks virus corona adalah haram hukumnya bagi umat muslim.

Larangan Mudik Bakal Sia-Sia Jika Tanpa Sanksi Tegas
Indonesia
Larangan Mudik Bakal Sia-Sia Jika Tanpa Sanksi Tegas

Mulai dari aturan hingga penerapan sanksi serta memperkuat edukasi secara masif menggunakan berbagai media dan tokoh masyarakat.