NasDem Sarankan Pemerintah Segera Undangkan UU Cipta Kerja Hayono Isman (ANTARA FOTO/Paramayuda) (1)

MerahPutih.com - Partai Nasional Demokrat menyarankan agar pemerintah segera mengundangkan Undang-undang Cipta Kerja untuk mengurangi tensi penolakan UU yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 lalu.

"Saya kira lebih cepat akan lebih baik, tidak perlu menunggu 30 hari, karena jika terlalu lama maka potensi penolakan bisa semakin besar dan ini akan merepotkan kita semua," kata Sekretaris Dewan Pakar Partai NasDem Hayono Isman, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10).

Dia mengatakan, Partai Nasdem berpendapat, UU Cipta Kerja sudah benar dan bertujuan untuk kepentingan bersama masyarakat Indonesia karena selama ini banyak sekali UU yang tumpang tindih dan harus diselaraskan untuk peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian bangsa.

Baca Juga:

Polda Metro Bekuk Penghasut dalam Demo Rusuh UU Cipta Kerja

Hayono menilai apabila Pemerintah menunggu lama waktu pemberlakukannya, maka isu-isu liar yang berkembang di masyarakat, yang dipicu melalui media sosial akan semakin besar dan sulit untuk mengatasinya.

"Pemberlakuan yang cepat dapat mengeliminir beragam isu, hoaks, dan pendapat yang keliru mengenai maksud dan tujuan sebenarnya dari pembuatan UU Cipta Kerja ini," ujarnya.

Demo rusuh menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Demo rusuh menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Dia menjelaskan spekulasi yang dimaksud antara lain tuntutan agar Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), tuntutan membatalkan UU Cipta Kerja, dan beragam protes yang sesungguhnya kurang memahami esensi dari apa yang termaktub dalam UU tersebut.

Baca Juga:

Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

Menurut Hayono, dengan UU Cipta Kerja yang secepatnya diberlakukan maka polemik dan diskursus di masyarakat akan berfokus pada aturan turunan dari UU tersebut, misalnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda), bukan pada hal yang pokok yaitu UU tersebut.

Namun dia meyakini Pemerintah sedang memfinalisasi atas UU Cipta Kerja dan akan segera diberlakukan apalagi melihat latar belakang kelahiran UU tersebut adalah usul inisiatif Pemerintah yang ingin membereskan berbagai UU yang kurang sinkron, dan semua itu untuk kepentingan jangka panjang. (*)

Baca Juga:

Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Buruh Tuntut Keluarkan Perppu Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Amnesty Tegaskan Ancaman Bui karena Tolak Divaksin Pelanggaran HAM
Indonesia
Amnesty Tegaskan Ancaman Bui karena Tolak Divaksin Pelanggaran HAM

Manfaat ilmiah dari vaksin harus dijelaskan dan disebarkan dengan cara yang dapat dimengerti oleh semua orang

Jalankan Arahan TB-1, Kapolda Metro Siap Habisi Ormas Berlagak Preman
Indonesia
Jalankan Arahan TB-1, Kapolda Metro Siap Habisi Ormas Berlagak Preman

Tak akan ragu menghabisi segala aksi premanisme, radikalisme dan intoleransi

Libur Panjang, Ganjil Genap Ditiadakan
Indonesia
Libur Panjang, Ganjil Genap Ditiadakan

penilangan terhadap pelanggar kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta sudah berlaku sejak 10 Agustus 2020. Waktunya pun diatur pada pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-21.00 WIB.

Bansos Tunai Tahap 2 Mulai Disalurkan, Ada Potongan Lapor ke 08111022210
Indonesia
Bansos Tunai Tahap 2 Mulai Disalurkan, Ada Potongan Lapor ke 08111022210

mereka yang menerima dana BST harus membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli serta fotocopy-nya

Curah Hujan Tinggi, Warga di Aliran Sungai Hulu Merapi Diminta Waspadai Banjir Lahar Dingin
Indonesia
Curah Hujan Tinggi, Warga di Aliran Sungai Hulu Merapi Diminta Waspadai Banjir Lahar Dingin

Selain material yang baru, juga ada material lama yang terbawa air

BI Sentil Perbankan Lambat Turunkan Bunga Kredit
Indonesia
BI Sentil Perbankan Lambat Turunkan Bunga Kredit

Penurunan suku bunga kredit perbankan khususnya untuk modal kerja hanya mencapai 0,06 persen.

Pengamat Nilai BEM UI Harus Lontarkan Kritik Secara Konsepsional
Indonesia
Pengamat Nilai BEM UI Harus Lontarkan Kritik Secara Konsepsional

Jokowi sempat menyatakan kerinduannya untuk didemo saat awal-awal memimpin Indonesia. Akan tetapi, tindakan kekerasan malah dialami mahasiswa saat berunjuk rasa.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Berlangsung dengan Protokol Kesehatan Ketat
Indonesia
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Berlangsung dengan Protokol Kesehatan Ketat

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020 bakal dilakukan secara sederhana di tengah pandemi COVID-19.

Polda NTT Berangkatkan Enam Kapal dan Lima Perahu Karet Bantu Korban Banjir Bandang
Indonesia
Polda NTT Berangkatkan Enam Kapal dan Lima Perahu Karet Bantu Korban Banjir Bandang

Kami sudah koordinasi dengan para Kapolda untuk langsung mengirimkan bantuan ke NTT

Pembahasan APBD-P Rawan Disusupi Anggaran 'Siluman'
Indonesia
Pembahasan APBD-P Rawan Disusupi Anggaran 'Siluman'

KOPEL melihat hal ini sebagai praktik yang tidak selayaknya dilakukan