NasDem Ogah Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dipisah Simulasi Pilkada. (Foto: Bawaslu).

MerahPutih.com - Fraksi NasDem menegasakan keengganannya apabila revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dipisah. Alasanya, karena revisi UU Pemilu harus menjaga semangat keserentakan pelaksanaan Pemilu-Pilkada.

"Kalau mau revisi ya total, UU Pemilu dan UU Pilkada direvisi bersamaan," kata Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Willy Aditya di Jakarta, Minggu (28/2).

Ia menegaskan, sejak awal Partai NasDem menginginkan agar dilakukan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada disatukan dalam satu UU. Namun, NasDem mengikuti kebijakan partai koalisi pendukung pemerintah untuk menunda revisi UU Pemilu.

Baca Juga:

KPPI Bahas RUU Pemilu di Rekernas II

"Konsisten dong. Katanya untuk jaga keutuhan koalisi, kami sudah lakukan itu namun ada usulan ini (revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dipisah), ini namanya 'maju-mundur cantik'," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR menegaskan, apabila ingin dilakukan revisi UU Pemilu, maka harus sesuai dengan draf yang diinisiasi Komisi II DPR RI.

Ia menegaskan, revisi yang menjadi usulan Komisi II DPR, memiliki semangat untuk menggabungkan pelaksanaan Pemilu-Pilkada sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu.

Simulasi TPS. (Foto: Teresa Ika)
Simulasi TPS. (Foto: Teresa Ika)

Komisi II DPR RI mengajukan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sejak akhir tahun lalu, ada beberapa alasan langkah itu dilakukan, salah satunya perbaikan penyelenggaraannya apabila Pilkada, Pemilu Presiden, dan Pemilu Legislatif dilakukan serentak.

Revisi UU Pemilu disusun untuk mengantisipasi keserentakan pelaksanaan Pilkada, Pilpres, dan Pileg dengan menggabungkan aturan pelaksanaannya. Namun, pemerintah ogah melakukan revisi. (Pon)

Baca Juga:

PKS Sebut Ada Invisible Hand di Balik Penolakan RUU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Permen Susu di Banyumas Mengandung Narkoba
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Permen Susu di Banyumas Mengandung Narkoba

Akun twitter bernama Rozzaq Iman membagikan sebuah screenshoot yang mengklaim bahwa permen susu di Banyumas mengandung narkoba jenis benzodiazepin

Inflasi Diprediksi Rendah, Suku Bunga Acuan BI Tetap 3,5 Persen
Indonesia
Inflasi Diprediksi Rendah, Suku Bunga Acuan BI Tetap 3,5 Persen

Bank Indonesia (BI) pun memastikan, kondisi pasar keuangan masih stabil dalam merespons hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Bank Sentral AS (The Fed) pada Rabu waktu setempat.

Pemkot Bandung-Vihara Tanda Bhakti Gelar Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Pemkot Bandung-Vihara Tanda Bhakti Gelar Vaksinasi COVID-19

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggandeng berbagai pihak dalam menyelenggarakan vaksinasi COVID-19.

Ridwan Kamil Beri Perhatian Khusus untuk Penanganan Warga Isolasi Mandiri
Indonesia
Ridwan Kamil Beri Perhatian Khusus untuk Penanganan Warga Isolasi Mandiri

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil menuturkan sekitar 160 warga Jabar yang terjangkit COVID-19 dan sedang melakukan isolasi mandiri (isoman) meninggal dunia.

Karantina di Hotel Dihentikan, Pusat Bakal Bantu Pengadaan Fasilitas Isolasi di Daerah
Indonesia
Karantina di Hotel Dihentikan, Pusat Bakal Bantu Pengadaan Fasilitas Isolasi di Daerah

Pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah yang mengalami kendala, khususnya dalam pengadaan fasilitas isolasi maupun karantina mandiri.

Pemasukan Cukai Tinggi, Industri Olahan Tembakau Diusulkan Dapat Insentif
Indonesia
Pemasukan Cukai Tinggi, Industri Olahan Tembakau Diusulkan Dapat Insentif

Saat ini, produk-produk HPTL dikenakan sistem tarif cukai persentase (ad valorem) sebesar 57 persen dari harga jual eceran (HJE).

Sekjen Tunggu Permintaan Kemenkes Jadikan Halaman DPR RS Darurat COVID-19
Indonesia
Sekjen Tunggu Permintaan Kemenkes Jadikan Halaman DPR RS Darurat COVID-19

Selain itu, para anggota DPR maupun fraksi-fraksi di DPR belum ada yang mengusulkan terkait penggunaan halaman gedung DPR/MPR menjadi RS Darurat COVID-19.

Pelaporan Din Syamsuddin karena Tuduhan Radikal Dinilai Cerminan Buruk
Indonesia
Pelaporan Din Syamsuddin karena Tuduhan Radikal Dinilai Cerminan Buruk

Sejumlah pihak melaporkan Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin ke KASN atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme.

KPK Duga Eks Bupati Kepulauan Talaud Terima Gratifikasi Rp9,5 M
Indonesia
KPK Duga Eks Bupati Kepulauan Talaud Terima Gratifikasi Rp9,5 M

Sri Wahyumi juga memerintahkan kepada para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Talaud guna memenangkan rekanan tertentu

Tidak Penuhi Panggilan Polisi, Mantan Danjen Kopasuss Pilih Berobat ke Rumah Sakit
Indonesia
Tidak Penuhi Panggilan Polisi, Mantan Danjen Kopasuss Pilih Berobat ke Rumah Sakit

Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan Bareskrim Polri pada hari ini.