NasDem Ogah Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dipisah Simulasi Pilkada. (Foto: Bawaslu).

MerahPutih.com - Fraksi NasDem menegasakan keengganannya apabila revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dipisah. Alasanya, karena revisi UU Pemilu harus menjaga semangat keserentakan pelaksanaan Pemilu-Pilkada.

"Kalau mau revisi ya total, UU Pemilu dan UU Pilkada direvisi bersamaan," kata Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Willy Aditya di Jakarta, Minggu (28/2).

Ia menegaskan, sejak awal Partai NasDem menginginkan agar dilakukan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada disatukan dalam satu UU. Namun, NasDem mengikuti kebijakan partai koalisi pendukung pemerintah untuk menunda revisi UU Pemilu.

Baca Juga:

KPPI Bahas RUU Pemilu di Rekernas II

"Konsisten dong. Katanya untuk jaga keutuhan koalisi, kami sudah lakukan itu namun ada usulan ini (revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dipisah), ini namanya 'maju-mundur cantik'," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR menegaskan, apabila ingin dilakukan revisi UU Pemilu, maka harus sesuai dengan draf yang diinisiasi Komisi II DPR RI.

Ia menegaskan, revisi yang menjadi usulan Komisi II DPR, memiliki semangat untuk menggabungkan pelaksanaan Pemilu-Pilkada sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu.

Simulasi TPS. (Foto: Teresa Ika)
Simulasi TPS. (Foto: Teresa Ika)

Komisi II DPR RI mengajukan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sejak akhir tahun lalu, ada beberapa alasan langkah itu dilakukan, salah satunya perbaikan penyelenggaraannya apabila Pilkada, Pemilu Presiden, dan Pemilu Legislatif dilakukan serentak.

Revisi UU Pemilu disusun untuk mengantisipasi keserentakan pelaksanaan Pilkada, Pilpres, dan Pileg dengan menggabungkan aturan pelaksanaannya. Namun, pemerintah ogah melakukan revisi. (Pon)

Baca Juga:

PKS Sebut Ada Invisible Hand di Balik Penolakan RUU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Korupsi Berlanjut, Bos PT Humpuss Bakal Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Kasus Korupsi Berlanjut, Bos PT Humpuss Bakal Duduk di Kursi Pesakitan

Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Jakarta.

Polisi Pakai Gas Air Mata, Sejumlah Pendemo Dilarikan ke Rumah Sakit
Indonesia
Polisi Pakai Gas Air Mata, Sejumlah Pendemo Dilarikan ke Rumah Sakit

Puluhan pendemo di Harmoni, Jakarta Pusat terkapar setelah aparat kepolisian memukul mundur menggunakan gas air mata.

Desain Istana Negara Dikritik, Jokowi Akhirnya Bicara
Indonesia
Desain Istana Negara Dikritik, Jokowi Akhirnya Bicara

Bentuk pradesain bangunan Istana Negara karya Nyoman Nuarta dapat disaksikan dalam video yang diunggah dalam akun Instagram @jokowi.

Beban Rumah Sakit Makin Berat, Positif COVID-19 Bertambah 1.574 Kasus
Indonesia
Beban Rumah Sakit Makin Berat, Positif COVID-19 Bertambah 1.574 Kasus

Pemerintah mengingatkan soal adanya ancaman demam berdarah yang bisa terjadi kapapun. Cara untuk menghindarinya dengan bersihkan rumah, bersihkan sarang nyamuk.

Tak Puas UU Cipta Kerja, Begini Step Tempuh Judicial Review ke MK
Indonesia
Tak Puas UU Cipta Kerja, Begini Step Tempuh Judicial Review ke MK

Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah pusat menuai polemik di tengah masyarakat.

[HOAKS atau FAKTA]: Pentolan KAMI Ditangkap, Gatot Nurmantyo Berada di Luar Negeri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pentolan KAMI Ditangkap, Gatot Nurmantyo Berada di Luar Negeri

Pada 15 Oktober 2020, Gatot Nurmantyo bersama pimpinan KAMI lainnya, Din Syamsuddin, pun mendatangi para petinggi KAMI yang ditahan di Bareskrim Polrim. Namun, upaya tersebut gagal.

Mendagri Larang Kerumunan Massa Saat Pegumuman Penetapan Paslon
Indonesia
Mendagri Larang Kerumunan Massa Saat Pegumuman Penetapan Paslon

Mantan Kapolri itu menjelaskan kerumunan orang bisa menjadi penularan virus corona dan itu membuat hal tidak baik untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Indonesia Diminta Tak Sepelekan Temuan Drone Bawah Laut di Sulawesi
Indonesia
Indonesia Diminta Tak Sepelekan Temuan Drone Bawah Laut di Sulawesi

Indonesia akan terus menjadi wilayah jajahan negara lain

MUI Terbitkan Fatwa Ibadah Sholat Ied di Rumah, Begini Panduannya
Indonesia
MUI Terbitkan Fatwa Ibadah Sholat Ied di Rumah, Begini Panduannya

Fatwa MUI juga menyatakan sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan berjamaah di tanah lapang, masjid, mushola atau tempat lain

Tak Mampu Hidupi Warga, Aturan PPKM di Solo Dilonggarkan
Indonesia
Tak Mampu Hidupi Warga, Aturan PPKM di Solo Dilonggarkan

Pemkot memilih memberikan kelonggaran terutama bagi pelaku usaha kecil untuk tetap bisa berjualan sampai malam hingga pagi.