NasDem Ngotot Ingin Pilkada di 2022 dan 2023 Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. (Foto: Kanugraha)

MerahPutih.com - Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap ingin pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan pada 2022-2023 atau kembali ke siklus lima tahunan. Alasanya, tidak ada mandat yang mempersilakan pemerintah menghilangkan atau menunda proses pemilu atau pilkada.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M. Ali menegaskan, mandat dari rakyat untuk pemimpinnya, baik level nasional maupun daerah, berada dalam rentang lima tahunan, dan dalam masa lima tahun itu adalah hak rakyat untuk memilih kembali pemimpin atau wakil-wakilnya di lembaga-lembaga negara.

Baca Juga:

Pilkada Serentak Saat Pandemi Picu Potensi Besar Praktik Manipulasi Data

Fraksi Partai NasDem menilai beberapa dampak dari pelaksanaan Pemilu dan Pilpres tahun 2019 secara bersamaan menjadi pelajaran berharga bagi bangsa sehingga lebih baik pilkada serentak dilaksanakan pada 2022-2023, selain demi memenuhi hak dasar rakyat.

Ali menjelaskan, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang mengubah pendiriannya soal konstitusionalitas pemilu serentak 5 kotak sebagai satu-satunya pilihan yang konstitusional, sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 (23 Januari 2014) sesungguhnya merupakan refleksi atas kompleksitas Pemilu 2019.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dinilainya telah berjalan baik dan tidak ada persoalan stabilitas keamanan dan stabilitas pemerintahan yang terganggu sehingga menjadi tidak relevan apabila dikatakan bahwa pilkada 2022 dan 2023 mengganggu stabilitas pemerintahan nasional.

Sebaliknya, penyatuan pemilu dan pilkada, legislatif dan eksekutif, dan terutama pilpres mengandung risiko sangat besar mengganggu stabilitas politik dan sosial serta dapat berisiko melemahkan arah berjalannya sistem demokrasi.

Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2024, dinilai Nasdem, hanya akan membuat banyaknya pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dan/atau penjabat kepala daerah dalam rentang waktu satu hingga dua tahun.

"Kondisi demikian berpotensi membuka celah bagi terjadinya rekayasa politik untuk mendukung kepentingan pihak tertentu dan jauh dari komitmen pelayanan bagi publik," ujarnya.

Ali mengingatkan akan terjadi pula penumpukan biaya yang membebani APBN, sementara sistem keuangan dan anggaran pemilu yang ada pada saat ini perlu untuk dipertahankan dan terus disempurnakan.

Ilustrasi Pilkada
Ilustrasi Pilkada. (Foto: Antara)

Ia mengatakan, pemisahan pemilu dengan pilkada justru akan menciptakan iklim politik yang kondusif, sekaligus menjadi ruang pendewasaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Figur pilihan rakyat di daerah tidak terdistorsi oleh kepentingan pusat sehingga diferensiasi pun terjadi berdasarkan pertimbangan rasional, obyektif, dan berkualitas.

"Mari kedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok. Marilah berjuang, tidak sekadar untuk memenangkan ruang-ruang elektoral, tetapi juga demi meningkatnya kualitas demokrasi deliberatif bangsa ini," pungkasnya.

Dalam Undang Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, pilkada tahun 2022 dan 2023 dilakukan serentak pada 2024 bersamaan dengan Pemilu dan Pilpres. DPR tengah menjadwalkan ulang penyelanggaraan pilkada sehingga akan kembali dinormalkan sesuai masa periode lima tahun, melalui revisi UU Pemilu.

Daerah yang dalam UU diatur menggelar pilkada pada 2024 dinormalkan menjadi pada 2022 karena telah melaksanakan pilkada pada 2017, demikian pula daerah yang pilkadanya 2018 akan melaksanakan pilkada lagi pada 2023. (Pon)

Baca Juga:

Bawaslu Tegaskan Pilkada Serentak Belum Usai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR: Pesantren Potret Kebinekaan Indonesia
Indonesia
MPR: Pesantren Potret Kebinekaan Indonesia

Pondok pesantren merupakan potret kebhinnekaan Indonesia karena selain menjadi pusat ilmu agama, ponpes juga sangat berbaur dan mewarnai masyarakat sekitar.

Tito Tegaskan Vaksin Bukanlah Obat
Indonesia
Tito Tegaskan Vaksin Bukanlah Obat

Pemerintah saat ini masih berjuang melawan pandemik COVID-19

Perbaikan Ekonomi di Kuartal III-2020 Diklaim Berlanjut di Kuartal IV-2020
Indonesia
Perbaikan Ekonomi di Kuartal III-2020 Diklaim Berlanjut di Kuartal IV-2020

Data kuartal ke kuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2020 sudah mencapai 5,05 persen (q-to-q).

Arus Balik, Polisi akan Jaga Sejumlah Pintu Masuk Jakarta
Indonesia
Arus Balik, Polisi akan Jaga Sejumlah Pintu Masuk Jakarta

“Kita akan berjaga dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk memantau apakah peningkatan jumlah arus yang masuk Gerbang Tol Cikampek Utama dan Gerbang Tol Kalihurip Utama,” kata Sambodo.

Jarak Luncur Awan Panas Gunung Merapi Makin Jauh
Indonesia
Jarak Luncur Awan Panas Gunung Merapi Makin Jauh

Bahaya lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif kami perkirakan dapat menjangkau radius 3 kilometer dari puncak.

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah pada 13 April
Indonesia
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah pada 13 April

PP Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada 13 April 2021

Kubu AHY Pertanyakan Klaim Moeldoko Soal Pergeseran Ideologi Demokrat
Indonesia
Kubu AHY Pertanyakan Klaim Moeldoko Soal Pergeseran Ideologi Demokrat

Selama 10 tahun menjadi Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berhasil menempatkan Partai Demokrat sebagai the ruling party

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Penanganan Sampah di Laut
Indonesia
Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Penanganan Sampah di Laut

Ditargetkan pada tahun 2025, penanganan sampah di laut sudah mencapai angka 70 persen

Adik Benny Tjokro Ikut Terseret Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Adik Benny Tjokro Ikut Terseret Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum

KPK Akhirnya Tahan Bekas Dirut Pelindo II RJ Lino
Indonesia
KPK Akhirnya Tahan Bekas Dirut Pelindo II RJ Lino

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan bekas Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino), Jumat (26/3).