NasDem Ngotot Ingin Pilkada di 2022 dan 2023 Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. (Foto: Kanugraha)

MerahPutih.com - Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap ingin pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan pada 2022-2023 atau kembali ke siklus lima tahunan. Alasanya, tidak ada mandat yang mempersilakan pemerintah menghilangkan atau menunda proses pemilu atau pilkada.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M. Ali menegaskan, mandat dari rakyat untuk pemimpinnya, baik level nasional maupun daerah, berada dalam rentang lima tahunan, dan dalam masa lima tahun itu adalah hak rakyat untuk memilih kembali pemimpin atau wakil-wakilnya di lembaga-lembaga negara.

Baca Juga:

Pilkada Serentak Saat Pandemi Picu Potensi Besar Praktik Manipulasi Data

Fraksi Partai NasDem menilai beberapa dampak dari pelaksanaan Pemilu dan Pilpres tahun 2019 secara bersamaan menjadi pelajaran berharga bagi bangsa sehingga lebih baik pilkada serentak dilaksanakan pada 2022-2023, selain demi memenuhi hak dasar rakyat.

Ali menjelaskan, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang mengubah pendiriannya soal konstitusionalitas pemilu serentak 5 kotak sebagai satu-satunya pilihan yang konstitusional, sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 (23 Januari 2014) sesungguhnya merupakan refleksi atas kompleksitas Pemilu 2019.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dinilainya telah berjalan baik dan tidak ada persoalan stabilitas keamanan dan stabilitas pemerintahan yang terganggu sehingga menjadi tidak relevan apabila dikatakan bahwa pilkada 2022 dan 2023 mengganggu stabilitas pemerintahan nasional.

Sebaliknya, penyatuan pemilu dan pilkada, legislatif dan eksekutif, dan terutama pilpres mengandung risiko sangat besar mengganggu stabilitas politik dan sosial serta dapat berisiko melemahkan arah berjalannya sistem demokrasi.

Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2024, dinilai Nasdem, hanya akan membuat banyaknya pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dan/atau penjabat kepala daerah dalam rentang waktu satu hingga dua tahun.

"Kondisi demikian berpotensi membuka celah bagi terjadinya rekayasa politik untuk mendukung kepentingan pihak tertentu dan jauh dari komitmen pelayanan bagi publik," ujarnya.

Ali mengingatkan akan terjadi pula penumpukan biaya yang membebani APBN, sementara sistem keuangan dan anggaran pemilu yang ada pada saat ini perlu untuk dipertahankan dan terus disempurnakan.

Ilustrasi Pilkada
Ilustrasi Pilkada. (Foto: Antara)

Ia mengatakan, pemisahan pemilu dengan pilkada justru akan menciptakan iklim politik yang kondusif, sekaligus menjadi ruang pendewasaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Figur pilihan rakyat di daerah tidak terdistorsi oleh kepentingan pusat sehingga diferensiasi pun terjadi berdasarkan pertimbangan rasional, obyektif, dan berkualitas.

"Mari kedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok. Marilah berjuang, tidak sekadar untuk memenangkan ruang-ruang elektoral, tetapi juga demi meningkatnya kualitas demokrasi deliberatif bangsa ini," pungkasnya.

Dalam Undang Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, pilkada tahun 2022 dan 2023 dilakukan serentak pada 2024 bersamaan dengan Pemilu dan Pilpres. DPR tengah menjadwalkan ulang penyelanggaraan pilkada sehingga akan kembali dinormalkan sesuai masa periode lima tahun, melalui revisi UU Pemilu.

Daerah yang dalam UU diatur menggelar pilkada pada 2024 dinormalkan menjadi pada 2022 karena telah melaksanakan pilkada pada 2017, demikian pula daerah yang pilkadanya 2018 akan melaksanakan pilkada lagi pada 2023. (Pon)

Baca Juga:

Bawaslu Tegaskan Pilkada Serentak Belum Usai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Hujan Disertai Petir
Indonesia
BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Hujan Disertai Petir

Peringatan waspada potensi banjir juga diterbitkan oleh BMKG untuk wilayah yang sama pada siang dan sore hari

Ditemukan Klaster COVID-19, 46 Sekolah di DKI Jakarta Gelar Tes Swab
Indonesia
Ditemukan Klaster COVID-19, 46 Sekolah di DKI Jakarta Gelar Tes Swab

Sebanyak 46 sekolah yang mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM), tengah menjalani tes usap atau swab test COVID-19, menyusul ditemukan klaster virus corona.

PPKM Darurat: Tidak Ada Ruang untuk Mementingkan Arogansi Pribadi
Indonesia
PPKM Darurat: Tidak Ada Ruang untuk Mementingkan Arogansi Pribadi

"Pengurus di sini sudah sangat memahami tapi yang paling utama adalah pemahaman secara keseluruhan. Karena di sini sudah tidak ada lagi ruang untuk mementingkan arogansi kepentingan pribadi," imbuh Ema.

PKB Minta AHY Jadi Cawapres Cak Imin, Demokrat: Belum Prioritas
Indonesia
PKB Minta AHY Jadi Cawapres Cak Imin, Demokrat: Belum Prioritas

PKB memunculkan wacana untuk menduetkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam Pilpres 2024 mendatang.

Satpol PP DKI Sebut Banyak Tempat Hiburan Tutup Jam 9, Buka Lagi pada 11 Malam
Indonesia
Satpol PP DKI Sebut Banyak Tempat Hiburan Tutup Jam 9, Buka Lagi pada 11 Malam

Satpol PP DKI Jakarta mengakui kerap kucing-kucingan dengan pelaku usaha atau tempat hiburan dalam pelaksanaan pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

[HOAKS atau FAKTA]: Timor Leste Kembali ke Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Timor Leste Kembali ke Indonesia

Akun Facebook Thyni Tiara Nafie (fb.com/defne.tiara) pada 26 November 2021 mengunggah sebuah video dengan narasi “APAKAH BENAR TIMUR LESTE INGIN KEMBALI KE INDONESIA,,,????”

Polri Diminta Jaga Kepercayaan dan Kehormatan, Jokowi: Ini Adalah Wajah Indonesia
Indonesia
Polri Diminta Jaga Kepercayaan dan Kehormatan, Jokowi: Ini Adalah Wajah Indonesia

Terdapat sekitar 150 pertemuan dan forum yang akan digelar selama Indonesia menjabat sebagai Presidensi G20

Menko PMK: Setiap Libur Panjang Diiringi Kenaikan Kasus, Kadang Sangat Ekstrem
Indonesia
Pasca Libur Lebaran, 19,97 Persen Anak di Kota Bekasi Terpapar COVID-19
Indonesia
Pasca Libur Lebaran, 19,97 Persen Anak di Kota Bekasi Terpapar COVID-19

Dezy menuturkan dari total 263 kasus positif COVID-19 di wilayahnya, 19,97 persen di antaranya disumbang dari klaster anak. Padahal sebelumnya kategori anak ini belum pernah menyebabkan klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Patriot itu.

Legislator Ini Minta Kepala Daerah Diberhentikan Jika Abai dalam PPKM Darurat
Indonesia
Legislator Ini Minta Kepala Daerah Diberhentikan Jika Abai dalam PPKM Darurat

Untuk itu, kepala daerah yang mengabaikan hukum tertinggi tersebut harus diberikan sanksi berat