NasDem Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kisruh Vaksin Nusantara dengan BPOM Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati. Foto: dpr.go.id

MerahPutih.com - Polemik vaksin Nusantara telah memantik aksi dukung mendukung terhadap Vaksin Nusantara versus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal, pengembangan Vaksin Nusantara embrionya berasal dari program Kementerian Kesehatan.

Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem, Okky Asokawati menyesalkan kisruh tentang vaksin Nusantara di internal pemerintah. Padahal, vaksin Nusantara didorong oleh Kementerian Kesehatan. Di sisi yang lain, BPOM juga merupakan institusi pemerintah.

"Kami sangat menyesalkan kisruh tentang vaksin Nusantara ini. Padahal, pengembangan vaksin Nusantara dan BPOM sama-sama institusi pemerintah. Mestinya tidak boleh terjadi polemik di tengah publik seperti saat ini," kata Okky dalam keterangannya, Minggu (18/4).

Politisi NasDem, Okky Asokawati. Foto: dpr.go.id

Anggota Komisi Kesehatan DPR dua periode ini juga menyayangkan kisruh tentang vaksin Nusantara ini yang menimbulkan aksi dukung mendukung baik terhadap pengembangan Vaksin Nusantara maupun terhadap BPOM yang mengkritik keberadaan Vaksin Nusantara.

"Situasi lebih pelik saat sejumlah tokoh melakukan aksi dukungan kepada Vaksin Nusantara dan dukungan terhadap BPOM. Padahal ini urusan kesehatan, namun masuk pada aksi dukung-mendukung. Ini sangat naif," tegas Okky.

Situasi demikian, kata dia, sangat kontraproduktif di tengah upaya Indonesia keluar dari krisis kesehatan akibat pandemi dengan melakukan berbagai kebijakan di antaranya program vaksinasi.

"Mestinya polemik antara pengembang Vaksin Nusantara versus BPOM dapat dicegah. Mereka ini kan sama-sama penyelenggara pemerintahan, mengapa harus berpolemik di publik?" cetus bekas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Mantan model senior ini meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi agar dapat menengahi polemik yang sama sekali tidak produktif ini.

"Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," tegas Okky.

Okky berharap pihak-pihak yang berpolemik agar dapat menahan diri untuk memberikan pernyataan yang justru membingungkan publik. Dia mendorong urusan kesehatan agar ditempatkan pada porsi yang tepat.

"Mari kita tempatkan ranah kesehatan pada porsi yang tepat, bukan justru membangun narasi yang tensinya justru pada urusan politis berupa mobilisasi dukungan," pungkas Okky. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PP Muhammadiyah Kecam Penembakan Berujung Kematian Pengawal Rizieq
Indonesia
PP Muhammadiyah Kecam Penembakan Berujung Kematian Pengawal Rizieq

Sekertaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyayangkan terjadinya insiden kekerasan yang melibatkan polisi dan pendukung Rizieq.

MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS Pilkada Mandailing Natal
Indonesia
MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS Pilkada Mandailing Natal

MK memerintahkan KPU Mandailing Natal merombak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tiga TPS.

 Sebanyak 8229 Kepala Keluarga di Kota Yogyakarta Terima Bansos
Indonesia
Sebanyak 8229 Kepala Keluarga di Kota Yogyakarta Terima Bansos

"BST kami berikan pada warga miskin yang pernah masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) Kota Yogyakarta 2018 tetapi tidak masuk dalam data KSJPS 2019," jelas Heroe

13 Warga Korsel Diduga Meninggal Usai Disuntik Vaksin Flu
Dunia
13 Warga Korsel Diduga Meninggal Usai Disuntik Vaksin Flu

Korea Selatan telah memperpanjang program vaksin musimannya tahun ini untuk menangkal potensi komplikasi wabah COVID-19 dan mengurangi beban rumah sakit selama musim dingin.

Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar
Indonesia
Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar

Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta mengalami peningkatan dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan.

Ini Ancaman bagi Petahana Salah Gunakan Kekuasaan di Masa Pandemi
Indonesia
Ini Ancaman bagi Petahana Salah Gunakan Kekuasaan di Masa Pandemi

Sanksi pembatalan pencalonan menanti para kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada Serentak 2020.

PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu
Indonesia
PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pembahasan anggaran APBD 2021 lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya secara waktu.

Jasa Kawal Pesepeda dari Ancaman Begal, Tarifnya Rp750 Ribu Per Jam
Indonesia
Jasa Kawal Pesepeda dari Ancaman Begal, Tarifnya Rp750 Ribu Per Jam

Aliansi Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menyediakan layanan pengawal bagi para pesepeda hingga 24 jam.

Wagub DKI Bantah Pemprov Dukung Kegiatan Rizieq Shihab di Petamburan
Indonesia
Wagub DKI Bantah Pemprov Dukung Kegiatan Rizieq Shihab di Petamburan

Pemprov DKI Jakarta membantah pernah mengizinkan kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab, di Petamburan pada 14 November 2020 lalu.

Pemprov DKI Tolak 36.857 SIKM, Apa Saja Alasannya?
Indonesia
Pemprov DKI Tolak 36.857 SIKM, Apa Saja Alasannya?

Persyaratan untuk memiliki SIKM dengan mengisi formulir permohonan secara online melalui situs corona.jakarta.go.id