Nasdem: Kembalikan Pilkada Langsung ke DPRD Bentuk Kemunduran Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Jalan raya Masram distrik Supiori Timur. (ANTARA/Muhsidin)

MerahPutih.com - Partai Nasdem menilai, opsi mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD sebagai bentuk kemunduran.

Sekertaris Fraksi Nasdem Saan Mustopa mengatakan, pilkada langsung adalah koreksi untuk pilkada melalui DPRD. Kembalinya pilkada melalui DPRD dinilainya sebagai langkah mundur.

Baca Juga:

Ide Tito Evaluasi Pilkada Serentak Bukan Jaminan Bebas Politik Uang

"Begitu reformasi proses politik yang tadi lewat oligarki dan sebagainya itu direformasi, termasuk pilkada. Jadi pilkada langsung adalah koreksi terhadap pilkada yang selama itu berjalan lewat DPRD. Nah kalau kita kembalikan, itu set back menurut saya, itu mundur bahkan," ujar Saan kepada wartawan di DPR, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Rapat komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Selasa (19/11/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Rapat komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Selasa (19/11/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Saan mengatakan, hingga saat ini belum ada permintaan untuk revisi UU Pilkada. Menurutnya, saat ini Pilkada 2020 sudah dekat dan sulit untuk merevisi UU Pilkada.

"Sebagai anggota Komisi II sampai hari ini belum terima secara resmi soal revisi UU Pilkada, apakah dari Kemendagri atau masyarakat. Tapi Komisi II tetap masukkan itu sebagai bagian dari prolegnas, tapi prioritas atau belum di Baleg juga belum ada pembahasan," ungkap Saan. Persoalannya, kata Saan, bagaimana mengaveluasi titik kelemahan pilkada langsung. Seperti biaya tinggi, apakah ada jaminan tak akan berbiaya tinggi dengan dipilih DPRD? Atau malah money politics-nya ada di DPRD karena sudah tahu jumlah dan anggota DPRD yang akan disasar?

Baca Juga:

Bos Gerindra Sepakat Pilkada Dikembalikan ke DPRD

“Dipilih DPRD tak ada jaminan lebih murah,” jelas Saan.

Mantan politisi Demokrat itu menyontohkan, syarat dukungan 20 persen anggota DPRD dari 80 anggota, maka sebanyak 16 anggota inilah yang bisa jadi sasaran money politics.

Pilkada langsung. (MP/Dery Ridwansah)
Pilkada langsung. (MP/Dery Ridwansah)

Selain itu, ada serangan fajar atau goodbying, SARA, dan sebagainya. Sanksinya harus berat dan jika terbukti secara hukum harus didiskualifikasi.

“Meski dilakukan atas nama timses, relawan dan orang lain yang tak dikenal, maka harus dibatalkan pencalonanya,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

KPU Diminta Ikuti Aturan dengan Tak Larang Eks Napi Koruptor Ikut Pilkada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Kritik Rencana Anies Hapus Proyek LRT Rute Rawamangun-Dukuh Atas
Indonesia
PSI Kritik Rencana Anies Hapus Proyek LRT Rute Rawamangun-Dukuh Atas

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan menghapus pembangunan proyek LRT rute Velodrome Rawamangun ke Dukuh Atas.

Penurunan Baliho oleh Aparat TNI Dianggap Operasi Militer Selain Perang
Indonesia
Penurunan Baliho oleh Aparat TNI Dianggap Operasi Militer Selain Perang

Pelibatan aparat TNI untuk menertibkan baliho pimpinan FPI Rizieq Shihab dinilai tepat.

Jangan Hanya Fokus ke COVID-19, Dinkes DKI Diminta Waspadai DBD
Indonesia
Jangan Hanya Fokus ke COVID-19, Dinkes DKI Diminta Waspadai DBD

Iman juga mengaku sudah memerintahkan Dinkes DKI untuk melakukan upaya pencegahan DBD

UMKM yang Dapat Bantuan Modal Kerja Diidentifikasi dari Perbankan
Indonesia
UMKM yang Dapat Bantuan Modal Kerja Diidentifikasi dari Perbankan

Jumlah estimasi berapa kebutuhannya, akan dilihat berdasarkan total outstanding kreditnya

  Bahaya Virus Corona Mengintai, Pemkot Solo Waspadai Penjualan Kelelawar
Indonesia
Bahaya Virus Corona Mengintai, Pemkot Solo Waspadai Penjualan Kelelawar

DPKPP Solo, kata Evi, dalam melakukan pengawasan hewan kelelawar meminta bantuan dari Balai Besar Penelitian Veteriner.

Harapan Ketum PBNU di Hari Natal
Indonesia
Harapan Ketum PBNU di Hari Natal

Di hari kelahiran Yesus Kristus, Said mengharapkan bangsa Indonesia dapat hidup secara damai ke depannya.

Hadapi Hujan Ekstrem, Pemprov DKI Kerahkan Petugas dan Pompa Mobile
Indonesia
Hadapi Hujan Ekstrem, Pemprov DKI Kerahkan Petugas dan Pompa Mobile

Satgas Dinas Sumber Daya Air, Satgas Dinas Bina Marga, BPBD, dan PPSU Kelurahan, mengerahkan pompa mobile.

TNI/Polri Lakukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Internal
Indonesia
TNI/Polri Lakukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Internal

"Hari ini dan Rabu, seluruh kantor TNI dan kantor polisi di seluruh Indonesia melakukan pendisiplinan penggunaan masker," kata Argo

KPK Periksa Bos Borneo Lumbung Energi Samin Tan
Indonesia
KPK Periksa Bos Borneo Lumbung Energi Samin Tan

"Yang bersangkutan (Samin Tan) diperiksa sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Cederai Rasa Keadilan
Indonesia
Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Cederai Rasa Keadilan

"Khususnya, dalam bidang pemberantasan korupsi dan penegakan HAM. Pelaku kunci harus diungkap," ujarnya.