Nasdem: Kembalikan Pilkada Langsung ke DPRD Bentuk Kemunduran Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Jalan raya Masram distrik Supiori Timur. (ANTARA/Muhsidin)

MerahPutih.com - Partai Nasdem menilai, opsi mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD sebagai bentuk kemunduran.

Sekertaris Fraksi Nasdem Saan Mustopa mengatakan, pilkada langsung adalah koreksi untuk pilkada melalui DPRD. Kembalinya pilkada melalui DPRD dinilainya sebagai langkah mundur.

Baca Juga:

Ide Tito Evaluasi Pilkada Serentak Bukan Jaminan Bebas Politik Uang

"Begitu reformasi proses politik yang tadi lewat oligarki dan sebagainya itu direformasi, termasuk pilkada. Jadi pilkada langsung adalah koreksi terhadap pilkada yang selama itu berjalan lewat DPRD. Nah kalau kita kembalikan, itu set back menurut saya, itu mundur bahkan," ujar Saan kepada wartawan di DPR, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Rapat komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Selasa (19/11/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Rapat komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Selasa (19/11/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Saan mengatakan, hingga saat ini belum ada permintaan untuk revisi UU Pilkada. Menurutnya, saat ini Pilkada 2020 sudah dekat dan sulit untuk merevisi UU Pilkada.

"Sebagai anggota Komisi II sampai hari ini belum terima secara resmi soal revisi UU Pilkada, apakah dari Kemendagri atau masyarakat. Tapi Komisi II tetap masukkan itu sebagai bagian dari prolegnas, tapi prioritas atau belum di Baleg juga belum ada pembahasan," ungkap Saan. Persoalannya, kata Saan, bagaimana mengaveluasi titik kelemahan pilkada langsung. Seperti biaya tinggi, apakah ada jaminan tak akan berbiaya tinggi dengan dipilih DPRD? Atau malah money politics-nya ada di DPRD karena sudah tahu jumlah dan anggota DPRD yang akan disasar?

Baca Juga:

Bos Gerindra Sepakat Pilkada Dikembalikan ke DPRD

“Dipilih DPRD tak ada jaminan lebih murah,” jelas Saan.

Mantan politisi Demokrat itu menyontohkan, syarat dukungan 20 persen anggota DPRD dari 80 anggota, maka sebanyak 16 anggota inilah yang bisa jadi sasaran money politics.

Pilkada langsung. (MP/Dery Ridwansah)
Pilkada langsung. (MP/Dery Ridwansah)

Selain itu, ada serangan fajar atau goodbying, SARA, dan sebagainya. Sanksinya harus berat dan jika terbukti secara hukum harus didiskualifikasi.

“Meski dilakukan atas nama timses, relawan dan orang lain yang tak dikenal, maka harus dibatalkan pencalonanya,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

KPU Diminta Ikuti Aturan dengan Tak Larang Eks Napi Koruptor Ikut Pilkada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Anggarkan Lebih dari 2 Miliar Tingkatkan Layanan Penyandang Disabilitas
Indonesia
MA Anggarkan Lebih dari 2 Miliar Tingkatkan Layanan Penyandang Disabilitas

50 pengadilan yang menangani perkara dengan pihak penyandang disabilitas akan menerima alokasi anggaran sebanyak Rp50 juta

1.248 Pasien COVID-19 Masih Jalani Perawatan di RS Darurat Wisma Atlet
Indonesia
1.248 Pasien COVID-19 Masih Jalani Perawatan di RS Darurat Wisma Atlet

Dari total tersebut, Sebanyak 711 laki-laki dan 537 perempuan.

 Antisipasi Penularan Corona, Keuskupan Agung Jakarta Tiadakan 'Salam Damai' dan 'Air Suci'
Indonesia
Antisipasi Penularan Corona, Keuskupan Agung Jakarta Tiadakan 'Salam Damai' dan 'Air Suci'

"Salam damai ditiadakan. Penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja. Berkat anak ditiadakan," terang Adi dalam keterangannya, Rabu (18/3).

SMA Ini Menjadi Pertama di Solo yang Terapkan Pembayaran SPP Pakai Gopay
Indonesia
SMA Ini Menjadi Pertama di Solo yang Terapkan Pembayaran SPP Pakai Gopay

Siswa dan orang tua justru merasa senang karena tidak perlu lagi membawa uang kes banyak ke sekolah untuk membayar SPP.

Liga 1 Berhenti, Wasit Asal Yogyakarta Ini Jadi Tenaga Medis Tangani Virus Corona
Berita
Liga 1 Berhenti, Wasit Asal Yogyakarta Ini Jadi Tenaga Medis Tangani Virus Corona

Dalam masa darurat pandemi Virus Corona, Agus ditugaskan oleh pimpinannya untuk menjadi tenaga medis di Yogyakarta.

Masih Ada Lahan Tersisa di TPU Pondok Rangon dan Tegal Alur untuk Jenazah Terpapar COVID-19
Indonesia
Masih Ada Lahan Tersisa di TPU Pondok Rangon dan Tegal Alur untuk Jenazah Terpapar COVID-19

Untuk Tegal Alur sendiri, masih ada dua hektar lahan liang lahat

Salah Satu Pulau Reklamasi Berencana Disulap Jadi Lapangan Voli
Indonesia
Salah Satu Pulau Reklamasi Berencana Disulap Jadi Lapangan Voli

Provinsi DKI Jakarta telah memiliki lapangan voli pantai yang selama ini belum pernah ada

Polisi Sebut Proses Aborsi di Klinik Ilegal Cuma 15 Menit
Indonesia
Polisi Sebut Proses Aborsi di Klinik Ilegal Cuma 15 Menit

“Jadi pada saat proses pengambilan vakum atau melakukan aborsi itu estimasi hanya 15 menit saja,” tutur Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Jean Calvijn Simanjuntak

 DPR Ingatkan Protokol New Normal Jangan Sampai Bikin Bingung Rakyat
Indonesia
DPR Ingatkan Protokol New Normal Jangan Sampai Bikin Bingung Rakyat

"Termasuk pihak mana saja yang bertanggung jawab atas setiap tindakan. Kesemuanya nanti harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga," terang Puan.

Erick Thohir Beberkan BUMN Kerap Beri "Gift" ke Kementerian
Indonesia
Erick Thohir Beberkan BUMN Kerap Beri "Gift" ke Kementerian

Hal tersebut disampaikan Erick saat berdiskusi dalam rangkaian acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar KPK.