NasDem DKI Dukung Satgas COVID-19 Evaluasi Ganjil Genap Sepeda Motor Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengecek papan informasi mengenai pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor plat ganjil-genap di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (24/8). ANTARA FOTO/

MerahPutih.com -Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi kembali kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor di masa pandemi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino. Menurutnya, kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor akan menyulitkan warga yang bekerja di lapangan.

Baca Juga

55 Persen Penderita COVID di Jakarta Berstatus Orang Tanpa Gejala

"Mulai dari semakin sulitnya orang mencari nafkah di masa kondisi ekonomi sulit seperti ini," kata Wibi dalam keterangannya, Kamis (3/9).

Wibi meminta kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor direvisi Pemprov DKI. Sebab, kebijakan tersebut hanya menimbulkan masalah baru.

"Harus dievaluasi. Kebijakan ganjil genap hanya akan menimbulkan masalah baru," ujar Wibi.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino

Legislator muda NasDem ini menjelaskan, jika kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor diterapkan akan menambahkan klaster baru penularan COVID-19.

"Jika ganjil genap diterapkan maka akan semakin tinggi tingkat penularan COVID-19 di klaster transportasi umum," tegasnya.

Baca Juga

Ruko di Cideng Roboh, Polisi Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

Menurut Wibi, saat ini perekonomian warga Jakarta sedang bergerak untuk bangkit. Karena itu, Wibi mengatakan tugas Pemprov DKI seharusnya memperketat protokol kesehatan dan mengedukasi warga. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yogyakarta Punya Bandara Baru, Jokowi: Datangkan 20 Juta Penumpang
Indonesia
Yogyakarta Punya Bandara Baru, Jokowi: Datangkan 20 Juta Penumpang

Bandara baru ini memiliki panjang lintasan runway 3.250 meter, atau lebih panjang dibandingkan bandara lama Adisutjipto Yogyakarta yang hanya 2.200 meter.

Anies Diminta Gerindra Tak Perpanjang PSBB, Alasannya Bisa Bikin Warga Stres
Indonesia
Anies Diminta Gerindra Tak Perpanjang PSBB, Alasannya Bisa Bikin Warga Stres

Masyarakat secara umum tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhannya sehari-hari.

 Ketua DPC PDIP Solo Ubah Lirik Lagu Didi Kempot "Pamer Bojo", Sindir Gibran?
Indonesia
Ketua DPC PDIP Solo Ubah Lirik Lagu Didi Kempot "Pamer Bojo", Sindir Gibran?

'Dudu klambi abang sing mbok simpen neng atimu (bukan baju merah yang kamu simpan di hatimu). Nanging klambi anyar sing mbok pamerke neng aku (tapi baju baru yang kamu pamerkan kepadaku).

Minim Perhatian Pemerintah, Protokol New Normal di Pasar Tradisional Hanya Pepesan Kosong
Indonesia
Minim Perhatian Pemerintah, Protokol New Normal di Pasar Tradisional Hanya Pepesan Kosong

APPSI menyayangkan pemerintah tidak benar-benar memberi perhatian serius untuk pasar tradisional

Dokter Spesialis Radiologi Meninggal akibat COVID-19
Indonesia
Dokter Spesialis Radiologi Meninggal akibat COVID-19

Seorang dokter RS Orthopedi (RSO) Solo, dr Handry Tri Handojo SpRad (K) wafat setelah positif terpapar COVID-19.

Kementerian Agama Pastikan Fakir Miskin Diprioritaskan Dapat Daging Kurban
Indonesia
Kementerian Agama Pastikan Fakir Miskin Diprioritaskan Dapat Daging Kurban

Purnawirawan Jenderal TNI ini mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berkurban.

KSPI Kritik Pemerintah Izinkan Pengusaha Tunda Bayar THR Lebaran
Indonesia
KSPI Kritik Pemerintah Izinkan Pengusaha Tunda Bayar THR Lebaran

Ia menyebut, pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak buruh

DPR Belum Sepakat soal Ambang Batas Parlemen
Indonesia
DPR Belum Sepakat soal Ambang Batas Parlemen

Pasalnya, setiap fraksi memiliki pandangannya masing-masing.

Muhammadiyah Minta Polisi Bertanggung Jawab atas Kekerasan Tim Kesehatan MDMC
Indonesia
Muhammadiyah Minta Polisi Bertanggung Jawab atas Kekerasan Tim Kesehatan MDMC

Muhammadiyah menyayangkan tindakan pemukulan aparat keamanan terhadap sejumlah relawan kesehatannya saat demo tolak UU Cipta Kerja.

Eks Bos Keuangan BUMN PT Dirgantara Indonesia Digarap KPK
Indonesia
Eks Bos Keuangan BUMN PT Dirgantara Indonesia Digarap KPK

Selain Hermawan, hari ini penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Manager penagihan PT DI Achmad Azar