NasDem Desak Anies Rombak GOR Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Corona GOR Jakarta Utara. Foto: beritajakarta.id

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali ke masa PSBB total. Keputusan ini diambil Anies salah satunya mempertimbangkan ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh.

Melihat kondisi minimnya tempat rawat pasien corona, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino mendesak Gubernur Anies agar menyiapkan fasilitas tambahan berupa Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) untuk menampung pasien COVID-19.

Baca Juga

Anies Berlakukan PSBB Total, Pimpinan DPRD: Jangan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas

Fasilitas GOR, menurut Wibi, bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan tempat tidur isolasi pasien penyakit corona tanpa gejala.

Wibi menuturkan, penggunaan GOR sebagai tempat isolasi mandiri merupakan pilihan alternatif mengingat ruang tidur isolasi semakin menipis. Keberadaan GOR diyakini dapat mengurangi potensi penularan COVID-19 antara pasien dengan keluarganya, terutama bagi warga yang rumahnya tidak cukup luas untuk menjalani isolasi mandiri.

“Kami mendesak untuk segera menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri ukuran besar seperti di GOR, sehingga bisa mengurangi daya tampung penggunaan rumah sakit rujukan dan penularan di permukiman padat,” ucap Wibi kepada MerahPutih.com, Kamis (10/9).

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino

Keponakan Ketum NasDem, Surya Paloh ini menuturkan, Pemda DKI juga harus tetap melibatkan rumah sakit swasta sebagai mitra dalam menghadapi corona di Jakarta. Tapi Pemprov DKI juga harus memberikan subsidi kepada rumah sakit tersebut dari sisi pembiayaan pasien, terutama bagi yang tidak bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kami pahami rumah sakit swasta yang bukan rekanan dari BPJS Kesehatan, mengenakan biaya dengan harga cukup mahal sehingga sangat memberatkan warga Jakarta,” ungkap Wibi.

Baca Juga

Siang Ini Anies Undang 'Tetangga' Bahas PSBB

Meski demikian, persoalan itu bisa diselesaikan bila pemerintah daerah mau memakai alokasi belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp5,03 triliun untuk penanggulangan atau penanganan COVID-19 di Jakarta.

"Dari anggaran itu bisa diberikan subsidi kepada rumah sakit swasta agar tetap menerima pasien covid-19 yang tidak rekanan dengan BPJS Kesehatan,” tutupnya. (Asp)

Kredit : asropihs

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH