Narasi 'Kriminalisasi Ulama' Bakal Terus Dipakai Kelompok Oposisi Serang Pemerintah Pengamat politik AS Hikam (MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Narasi 'kriminalisasi ulama', tak pelak, kini menjadi bagian penting di pentas perpolitikan Indonesia pasca-reformasi dan khususnya di era Presiden Jokowi. Bahkan, tuduhannya tak jarang bersifat tendensius.

Pengamat politik Muhammad AS Hikam mengatakan, dalam ujaran para pemakainya, kata 'kriminalisasi ulama' adalah sebuah senjata narasi yang ampuh untuk menghadapi, bertahan, dan menyerang lawan.

Baca Juga:

Polda Metro Jawab Kapan Giliran Rocky Gerung Tersangka

"Walaupun tergantung kepada konteks wacana dan praksis politiknya, tetapi kata tersebut aeakan sudah menjadi 'milik' dan 'trade mark' dari kelompok Islam politik yang beberapa tahun belakangan semakin asertif berperan sebagai oposisi dari penguasa," kata Hikam dalam keterangannya, Sabtu (7/12).

Berbeda dengan beberapa narasi khas lainnya, seperti syariah, kaffah, khilafah, kata 'kriminalisasi ulama' merupakan invensi baru yang khusus untuk mempersenjatai diri dalam perlawanan terhadal penguasa dan pihak-pihak yang anti terhadap kelompok Islam politik.

Jafar Shodiq saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri
Jafar Shodiq saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri (Ist)

"Itulah sebabnya narasi kriminalisasi ulama hanya berlaku ketika diujarkan oleh pendukungnya, termasuk siapa yang berhak memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai korbannya. Bisa saja orang luar dianggap korban, tetapi ia harus menjadi bagian yang diapropriasi untuk kepentingan kelompok tersebut," jelas Hikam.

Sebagai contoh, dalam kasus hujatan terhadap Wapres Ma'ruf Amin oleh Jafar Shodiq. Caranya, kasus tokoh FPI itu diperhadapkan dengan laporan terhadap Sukmawati yang dianggap melakukan penistaan agama.

"Model pilih-pilih tebu seperti ini bisa dicarikan padanannya dalam berbagai kasus lain. Poinnya adalah bahwa klaim terhadap kriminalisasi agama hanya valid jika dimunculkan oleh, atau mendapat restu dari, kelompok tersebut," ungkap akademisi dari President University ini.

Baca Juga:

Meski Memenuhi Unsur Penghinaan, Ini Alasan UAS Tak Perlu Dipidana

Hikam menyarankan agar Pemerintah maupun masyarakat sipil memerlukan peralatan berupa wacana dan narasi tandingan yang efektif. "Penyelesaian legal formal dan, apalagi, pembungkaman terhadap wacana dan narasi tersebut saya kira tak akan bermanfaat," papar dia.

Jika tidak, ini lantas berubah menjadi propaganda politik biasa yang akan kehilangan pengaruhnya dalam waktu yang tak lama.

"Memang media dan media sosial akan bisa terus menjadi corong penyebarluasan wacana dan narasi tersebut, tetapi tetap akan terbatas efektifitasnya," tutup Hikam. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH