Napi Beli Tiket Asimilasi Rp5 Juta, Jokowi Diminta Copot Menteri Yasonna Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Kementerian Hukum dan HAM telah membebaskan lebih dari 35 ribu warga binaan pemasyarakatan yang menjalani program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19. Mereka adalah warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman.

Namun, pembebasan napi tersebut dimanfaatkan oleh oknum petugas. Bahkan, seorang napi yang saat ini sudah bebas lewat program asimilasi mengaku harus membayar uang jutaan rupiah untuk mendapatkan tiket tersebut.

Baca Juga:

Penegak Hukum di Jakarta Disarankan Tak Ikuti Permenhub Nomor 18

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menilai sejak awal ide pembebasan napi di luar nalar yang baik. Menurutnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memiliki agenda lain yang justru berpihak pada kemunduran.

Menkumham Yasonna Laoly seharusnya sudah dicopot Presiden Jokowi
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (FOTO ANTARA)

"Tentu Menkumham adalah orang paling bertanggungjawab, tidak saja karena indikasi kasus tiketing pembebasan, tetapi juga karena telah salah mengambil kebijakan yang berakibat kejahatan," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (15/4).

Yasonna juga sempat berencana membebaskan koruptor melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, rencana itu ditolak oleh Presiden Jokowi.

Menurut Dedi, kebijakan-kebijakan yang diambil Yasonna selama ini kerap menimbulkan kontroversi. Untuk itu, ia meminta Presiden Jokowi mencopot Yasonna dari jabatannya sebagai Menkumham.

"Presiden semestinya miliki cukup alasan untuk mencopot Yasonna, dan lakukan audit besar-besaran untuk Kemenkumham, terutama gagasan yang jelas-jelas tidak baik bagi negara," tegas dia.

Baca Juga:

Dua Peserta Ijtima Ulama Gowa Positif COVID-19, Karanganyar Tetapkan KLB

Sebelumnya diberitakan, seorang napi berinial A (37), diminta uang Rp 5 juta oleh oknum petugas demi bisa dapat tiket asimilasi. Menurut A, jika tak membayar uang tersebut, dirinya tak bisa ikut program asimilasi dan bebas dari penjara.

"Kalau enggak bayar enggak bakalan keluarlah.Istilahnya ini 'tiket' makanya harganya lumayan. Dikasihnya lewat napi lain sih, kepercayaan petugas lah," kata A saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (14/4) dikutip dari Tribun Jakarta.(Pon)

Baca Juga:

Terlalu Ribet dan Birokratis, Izin Penerapan PSBB Malah Persulit Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Pernah Bilang Rizieq Sakit, Kuasa Hukum: Sedang Pemulihan
Indonesia
Tidak Pernah Bilang Rizieq Sakit, Kuasa Hukum: Sedang Pemulihan

Dalam catatan medis, pemulihan itu kan enggak ada

Bang Ancah Sowan ke PSI, Idris: Kita Enggak Terima Politik Uang
Indonesia
Bang Ancah Sowan ke PSI, Idris: Kita Enggak Terima Politik Uang

Sowan cawagub itu diterima langsung oleh Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad dan sejumlah anggota.

Amien Rais Dirikan Partai Ummat, Ketua DPD PAN Solo tak Halangi Kader yang Mau Gabung
Indonesia
Amien Rais Dirikan Partai Ummat, Ketua DPD PAN Solo tak Halangi Kader yang Mau Gabung

Tokoh politik senior, Amien Rais telah resmi mengumumkan Partai Ummat sebagai kendaraan politik di Pemilu 2024, Kamis (1/10).

Hadiri Gerakan Semprot Disinfektan di 10 Ribu Masjid, JK: Lebih Baik Sibuk Sekarang
Indonesia
Hadiri Gerakan Semprot Disinfektan di 10 Ribu Masjid, JK: Lebih Baik Sibuk Sekarang

Kegiatan bersih masjid se-DKI Jakarta dimulai dari Masjid Al Munawar di Jalan Raya Pasar Minggu Pancoran

Beredar 'Surat Sakti' Anggota DPRD Jabar Minta Siswa Diterima di SMKN 4 Bandung
Indonesia
Beredar 'Surat Sakti' Anggota DPRD Jabar Minta Siswa Diterima di SMKN 4 Bandung

Surat tersebut lengkap dengan kop DPRD Jabar dan nama jelas anggota DPRD yang ditandatangani pada 10 Juni 2020 oleh yang bersangkutan

PPDB DKI Tuai Polemik, DPRD DKI Usul Bentuk Pansus
Indonesia
PPDB DKI Tuai Polemik, DPRD DKI Usul Bentuk Pansus

Bahkan, kata Baco, Pemprov DKI hingga kini belum menemukan solusi polemik PPDB ini.

OJK Bakal Perpanjang Program Penundaan Bayar Kredit Multifinace
Indonesia
OJK Bakal Perpanjang Program Penundaan Bayar Kredit Multifinace

Langkah restrukturisasi tersebut harus dilakukan demi menjaga agar tidak terjadi lonjakan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) secara masif.

Motif Kapolsek Kembangan Sampai Berani Abaikan Maklumat Kapolri
Indonesia
Motif Kapolsek Kembangan Sampai Berani Abaikan Maklumat Kapolri

Yusri Yunus menegaskan bahwa Kompol Fahrul telah melanggar aturan maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis terkait larangan keramaian yang melibatkan massa.

Ini Tanggapan PDIP atas Penangkapan Kadernya Mensos Juliari
Indonesia
Ini Tanggapan PDIP atas Penangkapan Kadernya Mensos Juliari

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yang juga kader PDIP sebagai tersangka.

Salurkan BLT, Pemkab Sumedang dan Bandung Koordinasi dengan KPK
Indonesia
Salurkan BLT, Pemkab Sumedang dan Bandung Koordinasi dengan KPK

Pemkab Sumedang telah menganggarkan dana untuk penanganan bencana COVID-19, sebesar total Rp 103,5 Miliar