Namanya Disebut dalam Sidang Suap Meikarta, Begini Tanggapan Mendagri Tjahjo Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Kabareskrim di Bareskrim, Kamis (3/1) (MP/Gomes R)

MerahPutih.com - Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyebut nama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pernah meminta bantuan dirinya untuk membantu memuluskan izin proyek Meikarta.

Hal itu disampaikan Neneng dalam sidang kasus suap perizinan proyek Meikarta di yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Jawa Barat.

Menanggapi hal itu, Tjahjo melalui pernyataan tertulisnya membenarkan pernah meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi membantu proses perizinan proyek Meikarta sesuai ketentuan yang berlaku.

Neneng Hasanah Yasin, bupati Bekasi
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin di Gedung KPK (MP/Ponco)

"Soal izin Meikarta atau hasil fasilitasi Kemendagri kewenangan sesuai aturan yang ada adalah pemerintah Kabupaten Bekasi yang berwenang. Silahkan dibantu izinnya sesuai ketentuan," kata Tjahjo, Senin (14/1).

Tjahjo mengaku memonitor pertemuan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang difasilitasi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, di kantor Kemendagri.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini setiap ada masalah perizinan antara pemerintah daerah, Kemendagri berupaya memfasilitasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Ada juga gubernur satu daerah yang membawa investor meminta petunjuk, karena takut salah. Iya, kami fasilitasi sesuai ketentuan termsk pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar," ungkap Tjahjo.

Tjahjo menyebut, Sumarsono sudah menjelaskan dan memberikan keterangan atas kewenangan mempertemukan Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi kepada penyidik KPK pada beberapa waktu lalu.

Caption

"Untuk kejelasan perizinan Meikarta kewenangan Pemda Jabar atau Pemkab Bekasi. Hasil pertemuan diinfokan ke saya oleh Dirjen Otda bahwa kewenangan oleh Pemkab Bekasi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi ‎yang menghadirkan saksi eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, di Pengadilan Tipikor, Bandung, Senin (14/1).

"Saat itu, saya dipanggil ke ruangan pak Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelpon ke pak Soemarsono, berbicara sebentar kemudian telpon pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahyo Kumolo bilang ke saya, 'tolong perijinan Meikarta dibantu," ujar Neneng menirukan omongan Mendagri.

Di pesawat telpon milik Soemarsono itu, Neneng mengaku menjawab permintaan Tjahjo Kumolo itu. Pertemuan di Ditjen Otda itu sekaligus membahas soal Perda Pemprov Jabar terkait Bodebekkarpur.

"Kemudian saya sampaikan, 'baik pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar dia.

Adapun terkait pertemuan dengan Dirjen Otonomi Daerah itu, kata Neneng, ia dipanggil untuk membahas perijinan Meikarta. Dia sampaikan bahwa Pemkab Bekasi sudah mengeluarkan izin Peruntukan dan pengelolaan tanah (IPPT) seluas 84,5 hektare.

"Saya sampaikan bahwa harus ada rekomendasi Gubernur Jabar untuk perizinan Meikarta. Kemudian pak Soemarsono menyampaikan ke saya bahwa Dirjen Otdaakan memfasilitasi pertemuan Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi dan PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta," kata Neneng.

Mendagri Tjahjo Kumolo (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Pada sidang pekan ke-empat ini, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan sejumlah saksi selain Neneng, yakni E Yusuf Taufik sebagai Kabiro Tata Ruang Pemda Bekasi, kemudian Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto dan Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa, perusahaan pengembang Meikarta.

Para saksi ini akan memberikan keterangannya di persidangan untuk empat terdakwa, Billy Sindoro, Fitradjadja Purnama, Taryudi dan Henry Jasmen. (Pon)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH