Nama Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik Disebut dalam Sidang Kasus Tanah Munjul Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Persidangan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, menguak fakta baru. Nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, disebut dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (3/2).

Mulanya Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi BAP terdakwa Yoory Corneles Pinontoan. Jaksa mengonfirmasi perihal permintaan Taufik agar Direktur PT Adonara, Tommy Adrian, segera dibantu.

Baca Juga

Kasus Tanah Munjul, KPK Dalami Keterlibatan Boy Sadikin dan Enam Legislator DKI

"Di sidang kaitannya dengan Pak Taufik, pernah ada diminta mengatasnamakan Tommy supaya selekasnya dibantu?" tanya jaksa.

Yoory mengklaim tidak mengingat permintaan politikus Partai Gerindra itu. Ia mengaku hanya mengingat Taufik sempat mengawasi kinerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ)

Mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) Yoory Corneles sebagai terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan tanah proyek "Rumah DP 0 Rupiah" menjawab pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (3/2/2022). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) Yoory Corneles sebagai terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan tanah proyek "Rumah DP 0 Rupiah" menjawab pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (3/2/2022). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Jaksa lantas membacakan BAP Yoory yang berisi pengakuan yang bersangkutan bahwa pernah diingatkan Senior Manager Sarana Jaya, Yadi Robby, bahwa Taufik menelponnya guna meminta agar Tommy dibantu terkait pembayaran tahap II lahan Munjul.

"Saya pernah diingatkan oleh Yadi bahwa pernah ditelpon oleh Taufik di mana meminta kepada saya agar membantu Tommy Ardian dalam proses pembayaran tahap II terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, kecamatan Cipayung, Jakarta Timur," ujar jaksa membacakan BAP.

Baca Juga

Kasus Tanah Munjul, Eks Bos Sarana Jaya Segera Diadili

Taufik pernah diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi tanah Munjul, sebagai saksi untuk tersangka Yoory Corneles pada Selasa (10/8).

Kala itu, Taufik mengakui pernah ikut membahas anggaran untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Ia juga mengakui mengenal Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudi Hartono Iskandar, yang merupakan terdakwa dalam kasus ini.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar Taufik mengenai perkenalannya dengan Rudy Hartono Iskandar. Tak hanya itu, penyidik juga mencecar Taufik mengenai pembahasan dan pengesahan anggaran untuk Sarana Jaya yang salah satunya dipergunakan dalam pengadaan tanah di Munjul. (Pon)

Baca Juga

Sidang Perdana Bekas Anak Buah Anies Terkait Korupsi Lahan Munjul

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 2 Ribu Per Hari
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 2 Ribu Per Hari

Melansir Satgas COVID-19, hingga Selasa (13/12), ada 2.117 kasus baru corona. Sehingga total menjadi 6.702.132 kasus positif Corona.

[HOAKS atau FAKTA]: Pj DKI 1 Diamuk Massa Ojol di Depan Balaikota
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pj DKI 1 Diamuk Massa Ojol di Depan Balaikota

Beredar video di media sosial Youtube yang menyatakan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono diamuk massa ojek online (ojol) di depan Balaikota DKI Jakarta.

Jokowi-Mega saat Pelantikan BPIP, FX Rudy: Bukti Hubungan Keduanya Tak Renggang
Indonesia
Jokowi-Mega saat Pelantikan BPIP, FX Rudy: Bukti Hubungan Keduanya Tak Renggang

FX Hadi Rudyatmo menilai, apa yang telah ditunjukkan secara tidak langsung menepis anggapan hubungan keduanya renggang.

Pemprov DKI Jakarta Bakal Perluas Ganjil Genap Menjadi 25 Ruas Jalan
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Bakal Perluas Ganjil Genap Menjadi 25 Ruas Jalan

Sistem ganjil genap (gage) akan diberlakukan kembali di 25 ruas Ibu Kota, menyusul status PPKM Jakarta yang menurun menjadi level 1 dan semakin membaiknya kasus COVID-19. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, penerapan gage ini akan diperluas menjadi 25 ruas jalan pada pekan depan. Untuk saat ini ganjil genap berlaku di 13 ruas jalan Jakarta.

KPK Telusuri Dugaan Lukas Enembe Investasikan Uang Korupsi
Indonesia
KPK Telusuri Dugaan Lukas Enembe Investasikan Uang Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan investasi menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi oleh Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.

Pimpinan DPR Setujui Penundaan DOB Sampai Ada Putusan MK
Indonesia
Pimpinan DPR Setujui Penundaan DOB Sampai Ada Putusan MK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Timotius Murib di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (26/4). Hadir pada pertemuan tersebut Ketua MRP Timotius Murib, Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait dan jajaran lainnya.

Uang Ganti Rugi Tol Jogja-Solo di Klaten Telah Dibayarkan, Tembus Rp 2 Triliun
Indonesia
Uang Ganti Rugi Tol Jogja-Solo di Klaten Telah Dibayarkan, Tembus Rp 2 Triliun

Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Solo-Yogya mencatat sampai bulan September 2022, nilai ganti rugi tanah terdampak proyek jalan tol Solo-Yogyakarta telah mencapaI Rp2 triliun. Uang itu untuk membayar 2.184 bidang tanah.

Tindaklanjuti Surat Balasan FIFA, Presiden Jokowi akan Bentuk Tim Baru
Indonesia
Tindaklanjuti Surat Balasan FIFA, Presiden Jokowi akan Bentuk Tim Baru

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti surat balasan FIFA yang mencantumkan sejumlah poin transformasi sepak bola Indonesia menyusul Tragedi Kanjuruhan

TransJakarta Proses Hukum Pelaku Kekerasan terhadap Pramudi
Indonesia
TransJakarta Proses Hukum Pelaku Kekerasan terhadap Pramudi

TransJakarta tidak menolerir adanya aksi main hakim sendiri pada pramudi TransJakarta.

Pembangunan IKN Gunakan APBN, Kepala Otoritas Klaim Bangun Kepercayaan Pasar
Indonesia
Pembangunan IKN Gunakan APBN, Kepala Otoritas Klaim Bangun Kepercayaan Pasar

Penggunaan APBN dalam pembangunan IKN dilakukan guna membangun kepercayaan pasar.