Nama Jaksa Agung dan Eks Ketua MA Kembali Disebut di Sidang Djoko Tjandra Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin (Ant)

MerahPutih.com - Nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali kembali disebut dalam surat dakwaan kasus dugaan suap pengurusan fatwa MA dengan terdakwa mantan politikus Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya.

Nama kedua pejabat itu, tertulis di dalam action plan pengurusan fatwa Djoko Tjandra, agar terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, itu tidak dieksekusi.

Baca Juga

Irjen Napoleon Disebut Ungkap Dugaan 'Setoran' untuk 'Petinggi Kita', Mabes Polri: Tak Ada Di BAP

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan, action plan tersebut bermula pada 25 November 2019, saat itu Andi Irfan Jaya bersama Pinangki Sirna Malasari dan advokat Anita Kolopaking menemui Djoko Soegiarto Tjandra Kuala Lumpur, Malaysia.

"Terdakwa Andi Irfan Jaya, Pinangki Sirna Malasari dan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menyerahkan serta memberikan penjelasan mengenai rencana/planning berupa action plan kepada Joko Soegiarto Tjandra untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung," kata Jaksa Didi Kurniawan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (4/11).

Dalam pertemuan tersebut, Andi Irfan Jaya menjelaskan 10 action plan kepada Djoko Tjandra. Action plan pertama mengenai penandatanganan security deposit (akta kuasa jual) yang dimaksud oleh Pinangki sebagai jaminan apabila security deposit yang dijanjikan Djoko Tjandra tidak terealisasi.

Jaksa menyebut dalam action plan kedua, ada nama pejabat Kejaksaan Agung Burhanudin (BR) yang nantinya akan dikirimi surat dari pengacara dalam hal ini Anita Kolopaking. Pinangki akan meneruskan surat permohonan fatwa MA dari pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada MA.

"Penanggungjawab action ini adalah Andi Irfan dan Anita yang akan dilaksanakan pada 24-25 Februari," ujar Jaksa Didi.

Dalam action pan ketiga, Burhanudin disebut akan mengirimkan surat kepada Hatta Ali (HA) atau pejabat MA. Hal ini agar Pinangki menindaklanjuti surat dari pengacara tentang permohonan fatwa MA.

"Penanggungjawab action tersebut adalah Andi Irfan dan Pinangki yang akan dilaksanakan pada 1 Maret 2020," ungkap Jaksa Didi

Sementara action plan keempat mengenai pembayaran 25 persen konsultan fee terdakwa Pinangki USD 250 ribu. Tertulis, pembayaran tahap satu atas kekurangan pemberian fee kepada Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayarkan DP sebesar USD 500 ribu oleh Djoko Tjandra.

Kemudian action plan kelima, pembayaran konsultan media fee kepada Andi Irfan USD 500 ribu. Yang dimaksud adalah pemberian fee kepada Andi Irfan untuk mengkondisikan media sebesar USD 500 ribu.

Action plan keenam, HA atau pejabat MA menjawab surat BR atau pejabat Kejaksaan Agung. Yang dimaksudkan adalah jawaban surat MA atas surat Kejagung terkait permohonan fatwa MA.

"Penanggungjawab action ini adalah HA atau pejabat MA/ DK belum diketahui/ AK atau Anita Kolopaking yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020," kata Jaksa Didi.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra menjalani sidang pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pemberian suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/11). (Desca Lidya Natalia)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra menjalani sidang pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pemberian suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/11). (Desca Lidya Natalia)

Selanjutnya action plan ketujuh, Burhanudin atau pejabat Kejagung menerbitkan instruksi menindaklanjuti surat HA selaku pejabat MA. Kemudian Kejagung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan fatwa MA.

"Penanggungjawab action tersebut adalah IF yang belum diketahui dan jaksa Pinangki yang akan dilaksanakan pada 16 Maret," jelasnya.

Action plan kedelapan adalah mengenai security deposit cair USD 10 juta, yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah Djoko Tjandra akan membayarkan sejumlah uang tersebut apabila action plan poin kedua, action plan poin ketiga, action plan poin keenam, serta action plan poin ketujuh berhasil dilaksanakan.

Action plan kesembilan, Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama dua tahun berdasarkan putusan PK. Penanggung jawab action ini adalah Pinangki atau Andi Irfan atau Djoko Tjandra yang akan dilaksanakan pada Mei 2020 sampai dengan Juni 2020.

Kemudian action plan terakhir, soal pembayaran konsultan fee 25 persen Jaksa Pinangki sebesar USD 250 ribu atau pembayaran tahap dua pelunasan atas fee terhadap terdakwa Pinangki sebesar USD 1 juta yang DP telah dibayar sebesar USD 500 ribu jika Djoko Tjandra kembali ke Indonesia sesuai action plan poin kesembilan.

Sebagai tanda jadi, akhirnya Djoko Tjandra memberikan uang 500 ribu USD kepada Pinangki melalui adik iparnya, Herriyadi. Kemudian, Pinangki memberikan USD 50 ribu dari USD 500 ribu yang diterimanya ke Anita.

"Sebagaimana dalam action plan tersebut, tidak ada satu pun yang terlaksana padahal Djoko Soegiarto Tjandra sudah memberikan down payment kepada terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu. Sehingga Djoko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan," kata Jaksa Didi.

Baca Juga

Uang Suap Djoko Tjandra Diduga Mengalir ke Atasan Irjen Napoleon

Atas perbuatannya, Andi Irfan Jaya didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP.

Dia juga didakwa melanggar Pasal 15 Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 Juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Batas Bawah Pertumbuhan Ekonomi 2020 Dipatok 5,2 Persen
Indonesia
Batas Bawah Pertumbuhan Ekonomi 2020 Dipatok 5,2 Persen

Pemerintah juga akan terus menstimulasi aktivitas ekonomi melalui berbagai bentuk program perlindungan sosial maupun insentif untuk dunia usaha.

Peringatan Hari Guru, Nadiem: Guru di Seluruh Indonesia Menangis
Indonesia
Peringatan Hari Guru, Nadiem: Guru di Seluruh Indonesia Menangis

Banyak guru mengalami tekanan ekonomi untuk memperjuangkan keluarga mereka agar bisa makan.

5 Program Pemkot Bandung Hadapi PHK dan Pengangguran
Indonesia
5 Program Pemkot Bandung Hadapi PHK dan Pengangguran

"Dari awal 2020 sampai hari ini, awalnya 8,16 persen menjadi 11,19 persen. Atau dari 105 ribu kini menjadi 147 ribuan,” ungkap Marsana.

Muhadjir: Jangan Bayangkan Tidak Punya Kartu BPJS Pelayanan Ditolak
Indonesia
Muhadjir: Jangan Bayangkan Tidak Punya Kartu BPJS Pelayanan Ditolak

Muhadjir pun meminta kepada masyarakat terutama yang tidak mampu untuk tidak khawatir karena pemerintah akan menjamin iuran BPJS Kesehatan.

Baca Pleidoi, Rizieq Mengaku Bertemu Tito, Wiranto dan BG di Arab Saudi
Indonesia
Baca Pleidoi, Rizieq Mengaku Bertemu Tito, Wiranto dan BG di Arab Saudi

Eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengaku bertemu dengan Tito Karnavian, Wiranto, dan Budi Gunawan saat dirinya masih berada di Arab Saudi.

[HOAKS atau FAKTA]: Minum Air Es Membuat Perut Buncit
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Minum Air Es Membuat Perut Buncit

Beredar informasi di media sosial Facebook, bila minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan dapat membuat perut buncit.

Diminta Uang Saat Vaksin? Ini Hotline yang Disediakan Kemenkominfo
Indonesia
Diminta Uang Saat Vaksin? Ini Hotline yang Disediakan Kemenkominfo

Program vaksinasi di Indonesia sudah menjangkau lebih dari 27 persen sasaran vaksinasi

Haedar Nashir: Pancasila Jangan Dipolitisasi
Indonesia
Haedar Nashir: Pancasila Jangan Dipolitisasi

Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara jangan dipolitisasi untuk kepentingan apa pun.

Tiket Kereta Mudik Lebaran 2022 Bisa Dipesan H-30
Indonesia
Tiket Kereta Mudik Lebaran 2022 Bisa Dipesan H-30

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol.Firman Shantyabudi mengecek kesiapan infrastruktur jalan di wilayah Jawa Tengah menjelang arus mudik Lebaran 2022.

[Hoaks atau Fakta]: Masyarakat Baduy Belum Pernah Divaksin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Masyarakat Baduy Belum Pernah Divaksin

Anak usia bawah lima tahun (balita) Baduy menerima vaksin imunisasi untuk mencegah berbagai penyakit menular, seperti campak dan polio pada bulan Maret 2010.